Berita Korpolkam

Dukung Pembentukan Panja, Adang Tekankan Dinamika Antar-Lembaga Tidak Ganggu Soliditas

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Adang Daradjatun, menekankan pentingnya menjaga kekompakan dan sinergi antarinstitusi dalam menangani kasus dugaan korupsi yang tengah menjadi perhatian publik.

Pengusutan Dugaan Korupsi Jadi Momentum Bersih-Bersih Penegakan Hukum

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Sahroni, menilai pengungkapan dugaan kasus korupsi batu bara, ASABRI, dan Krakatau Steel (KS) yang melibatkan oknum aparat penegak hukum harus menjadi momentum untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia. Melalui fungsi pengawasan, Komisi III mendorong proses hukum dilakukan secara transparan, profesional, dan bebas dari intervensi.

BAKTI Komdigi Perlu Bersinergi dengan PLN Jaga Keandalan Infrastruktur Digital

PARLEMENTARIA, Bekasi - Anggota Komisi I DPR RI Mahfudz Abdurrahman menekankan pentingnya keandalan pasokan listrik dalam mendukung keberlangsungan layanan telekomunikasi dan internet. Menurutnya, pemerataan konektivitas digital tidak akan berjalan maksimal apabila infrastruktur yang telah dibangun masih rentan terganggu akibat keterbatasan sumber energi.

RUU Ketenagakerjaan Harus Hadirkan Hubungan Industrial yang Adil, Harmonis, dan Transformatif

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Legislasi (Badan Legislasi) DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menegaskan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan harus mampu menjawab tantangan dunia kerja secara menyeluruh. Hal itu dengan cara menghadirkan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha. 

Komisi II Minta APBN Topang Gaji PPPK Daerah Defisit

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menilai polemik pemotongan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan PPPK Paruh Waktu di Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, menjadi peringatan penting bagi pemerintah untuk segera merumuskan skema pembiayaan gaji PPPK melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya bagi daerah yang memiliki keterbatasan fiskal.

Pemkot Tidore Potong Gaji ASN Cegah PHK PPPK, Berpotensi Turunkan Kualitas Pelayanan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Langkah sejumlah pemerintah daerah (Pemda) memotong gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memicu sorotan tajam dari parlemen. Anggota Komisi II DPR RI, Ali Ahmad menilai langkah ekstrem tersebut berpotensi menurunkan kualitas layanan publik di daerah.

Komisi III Bentuk Panja Pengawasan Hukum, Ajak Masyarakat Aktif Laporkan Kasus Korupsi Batu Bara

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR RI resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Penegakan Hukum untuk mengawal pengusutan dugaan korupsi yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah (FA). Pembentukan Panja dilakukan menyusul pengunduran diri Febrie dari jabatannya di Kejaksaan Agung, sekaligus untuk memastikan proses hukum berjalan hingga tuntas.

Kasus Korupsi Batu Bara Urusan Oknum, Kejaksaan Agung dan Polri Solid Bekerja Secara Profesional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rano Al Fath menegaskan bahwa Polri dan Kejaksaan Agung solid dalam menangani dugaan korupsi batu bara yang melibatkan oknum aparat penegak hukum. Menurutnya, sinergi antarlembaga menjadi modal penting untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan secara profesional, transparan, dan tuntas.

Jampidsus Febrie Mundur, Komisi III Bentuk Timwas Kawal Penanganan Kasus Hingga Tuntas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan Komisi III DPR RI akan membentuk Tim Pengawas untuk mengawal penanganan perkara yang berkembang, menyusul dinamika terkait pengunduran diri Jampidsus Febrie Adriansyah. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses penegakan hukum tetap berjalan hingga tuntas dan memberikan kepastian hukum.

Legislator Dorong BAKTI Komdigi Lanjutkan Perluasan Konektivitas hingga Daerah 3T

PARLEMENTARIA, Bekasi — Anggota Komisi I DPR RI Jefry Romdhony mendorong Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Digital (BAKTI Komdigi) untuk terus memperluas jangkauan layanan telekomunikasi. Pemerataan konektivitas dinilai tidak boleh hanya berfokus pada kota-kota besar, tetapi juga harus menjangkau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.

Mahfudz: Pemerataan Internet Harus Diikuti Peningkatan Kualitas Layanan

PARLEMENTARIA, Bekasi — Anggota Komisi I DPR RI mengapresiasi kinerja Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Digital (BAKTI Komdigi) dalam memperluas akses telekomunikasi di Provinsi Jawa Barat. Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur digital tidak cukup hanya diukur dari luasnya cakupan jaringan, tetapi juga dari kualitas layanan yang diterima masyarakat.

Dukung Harmonisasi Regulasi Daerah, Legislator Komisi XIII Dorong Penguatan SDM Perancang Perundang-undangan