Berita Korpolkam

Validitas Data Jadi Kunci Penerapan Blockchain dalam RUU SDI

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI I Nyoman Parta mengingatkan pentingnya memastikan validitas data sebelum diterapkan dalam sistem blockchain pada Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI). Menurutnya, teknologi blockchain tidak akan memperbaiki data yang keliru apabila data yang dimasukkan sejak awal tidak akurat.

Komisi III Minta Polda NTB Ambil Alih Penanganan Kasus Dugaan Kekerasan di Ponpes

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR RI mendesak Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (Ditres PPA) dan Perlindungan Orang (PPO) Polda Nusa Tenggara Barat mengambil alih penanganan perkara dugaan kekerasan yang terjadi di Pondok Pesantren Rosyidatusshaulatiyyah Al Ibrahimy NW Sengkol II, Kabupaten Lombok Tengah, NTB. Langkah tersebut dinilai penting agar proses penanganan perkara berjalan secara profesional, objektif, dan memberikan perlindungan maksimal kepada korban.

Kasus Kejahatan Seksual terhadap Anak di Sampang, Pemberatan Hukuman Harus Dilakukan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menyatakan keprihatinannya atas kasus dugaan pemerkosaan terhadap seorang remaja berusia 15 tahun di Sampang, Madura, yang diduga dilakukan oleh 27 pelaku. Menurutnya, kasus tersebut merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memerlukan penanganan secara khusus dan komprehensif.

RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Alat Politik, Harus Murni untuk Tegakkan Hukum!

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Hasbiallah Ilyas mengingatkan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Tindak Pidana tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan maupun dijadikan instrumen politik untuk menyasar pihak tertentu. Menurutnya, regulasi tersebut harus murni menjadi instrumen penegakan hukum yang berkeadilan dan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM).

Baleg Dalami Pemanfaatan Blockchain dalam Penyusunan RUU Satu Data Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mendalami potensi pemanfaatan teknologi blockchaindalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia. Pembahasan tersebut dilakukan melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan menghadirkan perwakilan Asosiasi Blockchain Indonesia dan CEO Baliola di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2026).

Penguatan Regulasi hingga Konvergensi Media Jadi Isu Utama Pendalaman Uji Kepatutan Calon Anggota KPI Pusat

RUU HPI Harus Akomodasi Perlindungan dan Pengakuan bagi Diaspora Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Panitia Khusus (Pansus) DPR RI Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hukum Perdata Internasional (HPI) Ali Mazi mendorong agar RUU HPI tidak hanya mengatur persoalan warisan maupun perkawinan lintas negara. Namun, juga mengakomodasi perlindungan dan pengakuan bagi diaspora Indonesia, khususnya Warga Negara Indonesia yang telah menempuh pendidikan di luar negeri.

Komisi I Uji Kelayakan Calon Anggota KPI Pusat 2026–2029, Tekankan Solusi atas Persoalan Penyiaran Digital

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi I DPR RI mulai menggelar uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat. Adapun Calon Anggota KPI Pusat ini akan mengawal penyelenggaraan penyiaran nasional selama tiga tahun ke depan yaitu Periode 2026-2029.  

RUU PA Harus Bertujuan Rampas Kekayaan Koruptor, Badan Pengelola Aset Jangan Dikelola APH

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset harus menjadi instrumen untuk memaksimalkan pengembalian aset hasil tindak pidana, tanpa mengorbankan hak-hak warga negara yang tidak bersalah. Menurutnya, regulasi tersebut harus dibangun dengan mekanisme hukum acara yang jelas, sistem check and balances yang kuat, serta perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik.

Ahmad Doli Tekankan Kejelasan Pemegang Otoritas Kedaulatan Data dalam RUU SDI

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyelenggarakan rapat dalam rangka penyempurnaan pembahasan Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI). Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia menilai pengaturan mengenai kedaulatan data nasional dalam RUU tersebut perlu disertai kejelasan mengenai pihak yang memegang otoritas untuk mewakili negara dalam menjalankan kewenangan tersebut.

RUU Perampasan Aset Harus Jamin Due Process of Law dan Cegah Abuse of Power Aparat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset harus mampu memperkuat upaya asset recovery tanpa mengabaikan prinsip due process of law, yakni proses hukum yang adil, sesuai prosedur, dan menjamin hak-hak setiap warga negara. 

Maruli Siahaan Desak Transformasi Penegakan HAM Sektor Bisnis Demi Perkuat Pengawasan

PARLEMENTARIA, Jakarta  – Komisi XIII DPR menuntut transformasi serius dalam penegakan hak asasi manusia di sektor bisnis akibat tingginya angka pelanggaran yang terjadi. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Indonesia Business & Human Rights Lawyers Working Group (IBHR-LWG) di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senin (13/7/2026), Anggota Komisi XIII DPR RU Maruli Siahaan menegaskan bahwa penegakan HAM di sektor korporasi harus melampaui formalitas administratif.