Telusuri semua artikel berita korpolkam
PARLEMENTARIA, Manado — Anggota Komisi III DPR RI, Martin Daniel Tumbelaka, mengatakan pentingnya optimalisasi sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru kepada aparat penegak hukum (APH) di Sulawesi Utara. Ia mengungkapkan bahwa masih terdapat berbagai kendala di lapangan, terutama terkait pemahaman dan penerapan aturan baru KUHAP.
PARLEMENTARIA, Lampung — Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) ke Provinsi Lampung dengan menyoroti pentingnya penguatan aparat penegak hukum (APH) dalam menghadapi berbagai persoalan keamanan, khususnya peredaran narkotika yang kian kompleks. Dalam pertemuan bersama Polda Lampung, Kejaksaan Tinggi, dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP), sejumlah masukan strategis disampaikan demi meningkatkan efektivitas penanganan di lapangan.
PARLEMENTARIA, Banda Aceh – Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyebutkan, usulan peningkatan dana otonomi khusus (otsus) menjadi 2,5 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) nasional merupakan hal yang logis dan perlu dipertimbangkan dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Hal itu ia sampaikan saat kunjungan Baleg ke Aceh dalam rangka menghimpun masukan terkait beleid itu, khususnya mengenai perpanjangan dan skema dana otsus.
PARLEMENTARIA, Kendari — Anggota Komisi III DPR RI, Siti Aisyah, menyoroti serius maraknya peredaran narkotika yang dinilai sudah berada pada kondisi darurat, khususnya di wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra). Hal itu disampaikannya saat kunjungan kerja spesifik Komisi III DPR ke Kendari, Kamis (16/4/2026).
PARLEMENTARIA, Ambon — Anggota Komisi II DPR RI Longki Djanggola mengapresiasi kinerja Bank Maluku dan Maluku Utara yang dinilai menunjukkan pertumbuhan signifikan di tengah persaingan dengan bank nasional maupun swasta. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan Komisi II DPR RI dengan jajaran komisaris dan direksi Bank Maluku dan Maluku Utara di Kota Ambon, Kamis (16/4/2026).
PARLEMENTARIA, Ambon — Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menyoroti rendahnya penyaluran kredit produktif oleh bank milik daerah (BUMD) yang dinilai belum sejalan dengan tujuan utama pendirian perusahaan daerah untuk memperkuat ekonomi lokal. Pernyataan tersebut disampaikan dalam agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Bank Maluku Malut di Kota Ambon, Maluku, Kamis (16/4/2026).
PARLEMENTARIA, Maluku - Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menegaskan peran strategis Bank Maluku Malut sebagai pilar utama dalam mendorong pembangunan dan memperkuat kemandirian fiskal daerah. Menurutnya, bank daerah memiliki peran penting dalam menggerakkan ekonomi melalui fungsi intermediasi sekaligus memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.
PARLEMENTARIA, Kendari – Implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru di lapangan harus dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Hal ini penting guna memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam praktik penegakan hukum.
PARLEMENTARIA, Sidoarjo – Anggota Komisi I DPR RI, Desy Ratnasar menyoroti pentingnya keseimbangan antara ketersediaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan kualitas sumber daya manusia (SDM) penerbang TNI Angkatan Laut. Sebagai negara maritim, Indonesia membutuhkan dukungan kekuatan udara laut yang optimal termasuk kesiapan para penerbang TNI AL.
PARLEMENTARIA, Kendari — Anggota Komisi III DPR RI, Benny Kabur Harman, menegaskan pentingnya kesiapan aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Ia menekankan bahwa implementasi aturan baru tersebut harus berjalan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang telah diperbarui.
PARLEMENTARIA, Medan — Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Sohibul Iman mendorong penguatan sumber daya manusia (SDM) TNI Angkatan Udara melalui program revitalisasi, termasuk rencana pendirian sekolah penerbang (flying school) di Lanud Soewondo, Sumatera Utara. Hal ini ia sampaikan saat mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi I DPR RI, Rabu (15/4/2026).
PARLEMENTARIA, Ambon - Komisi II DPR RI konsisten memperkuat pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui penyusunan Rancangan Undang-undang (RUU) BUMD serta pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) baru. Payung hukum tersebut secara khusus menangani pembinaan dan pengawasan BUMD secara nasional.