•

Berita Korpolkam

Telusuri semua artikel berita korpolkam

Soroti Posisi Geostrategis Maluku, Komisi I DPR Dorong Penguatan OMSP dan Intelijen Maritim

Politik dan Keamanan24 April 2026

Soroti Posisi Geostrategis Maluku, Komisi I DPR Dorong Penguatan OMSP dan Intelijen Maritim

Parlementaria, Ambon - Posisi geostrategis Maluku sebagai kawasan kepulauan di jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III menuntut penguatan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) serta sinergi intelijen maritim guna menjaga stabilitas dan kedaulatan wilayah. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono dalam kunjungan kerja ke Kodam XVI/Pattimura, Ambon, Maluku, Kamis (23/4/2026).

24 April 2026

Komisi II Pastikan Gugus Tugas Reforma Agraria di Sulteng Berjalan Optimal

Politik dan Keamanan24 April 2026

Politik dan Keamanan

Komisi II Pastikan Gugus Tugas Reforma Agraria di Sulteng Berjalan Optimal

PARLEMENTARIA, Palu - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra mengatakan bahwa Provinsi Sulawesi Tengah adalah provinsi pertama yang sudah ada Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dan sudah berjalan dengan optimal. Kolaborasi antara pemerintah Provinsi dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulteng telah hasilkan capaian 97 juta bidang tanah bersertifikat.

Mercy Barends Dorong Optimalisasi Bantuan Hukum bagi Korban Kekerasan Perempuan dan Anak

Politik dan Keamanan23 April 2026

Politik dan Keamanan

Mercy Barends Dorong Optimalisasi Bantuan Hukum bagi Korban Kekerasan Perempuan dan Anak

PARLEMENTARIA, Mataram - Anggota Komisi III DPR RI, Mercy Chriesty Barends menegaskan pentingnya perlindungan dan akses keadilan bagi perempuan dan anak dalam implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Hal tersebut disampaikannya dalam agenda Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI ke Provinsi NTB yang bertempat di Kejaksaan Tinggi NTB, pada Rabu (22/04/2026).

Komisi II Pastikan Efisiensi Anggaran Tidak Ganggu Pelayanan Publik Daerah

Politik dan Keamanan23 April 2026

Politik dan Keamanan

Komisi II Pastikan Efisiensi Anggaran Tidak Ganggu Pelayanan Publik Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, memastikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan di daerah tidak mengganggu kualitas pelayanan publik. Ia menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap harus berjalan optimal meskipun terdapat penyesuaian dalam pengelolaan fiskal.

Komisi XIII Soroti Pengawasan Investasi & Keimigrasian Morowali

Politik dan Keamanan23 April 2026

Politik dan Keamanan

Komisi XIII Soroti Pengawasan Investasi & Keimigrasian Morowali

PARLEMENTARIA, Morowali — Wakil Ketua Komisi XIII DPR, Sugiat Santoso, menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap investasi dan aktivitas keimigrasian di kawasan industri Morowali, Sulawesi Tengah. Hal tersebut disampaikannya dalam kunjungan kerja reses Komisi XIII DPR ke daerah tersebut pada Rabu (22/4/2026).

Perlunya Sinergi Aparat di NTB Implementasikan KUHP-KUHAP Baru

Politik dan Keamanan23 April 2026

Politik dan Keamanan

Perlunya Sinergi Aparat di NTB Implementasikan KUHP-KUHAP Baru

PARLEMENTARIA, Mataram - Anggota Komisi III DPR RI, Mercy Chriesty Barends, menekankan pentingnya penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam mengimplementasikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru.

Babinsa Berperan Strategis dalam OMSP

Politik dan Keamanan23 April 2026

Politik dan Keamanan

Babinsa Berperan Strategis dalam OMSP

PARLEMENTARIA, Palu — Anggota Komisi I DPR RI, Elita Budiati, menilai pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) di wilayah Kodam XXIII/Palaka Wira telah berjalan optimal, meskipun satuan tersebut terbilang baru berdiri. Hal itu disampaikan Elita usai mengikuti Kunjungan Reses Komisi I DPR RI ke Kodam XXIII/Palaka Wira di Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (22/4/2025).

Komisi XIII: Pentingnya Insentif & Sarana Pendukung bagi Petugas Imigrasi 3T

Politik dan Keamanan23 April 2026

Politik dan Keamanan

Komisi XIII: Pentingnya Insentif & Sarana Pendukung bagi Petugas Imigrasi 3T

PARLEMENTARIA, Manado — Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Dewi Asmara menyoroti pentingnya penguatan layanan dan pengawasan keimigrasian saat melakukan kunjungan kerja reses ke Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Ia menegaskan, posisi strategis wilayah tersebut yang berbatasan langsung dengan Filipina menjadikannya sebagai jalur penting perdagangan internasional, pariwisata, dan mobilitas global.

Syamsu Rizal Tekankan Perkuat Diplomasi dan Pertahanan Nasional Demi Hadapi Geopolitik Global Terkini

Politik dan Keamanan23 April 2026

Politik dan Keamanan

Syamsu Rizal Tekankan Perkuat Diplomasi dan Pertahanan Nasional Demi Hadapi Geopolitik Global Terkini

PARLEMENTARIA, Ternate — Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal menilai dinamika geopolitik global yang dipicu konflik antara Iran dan Amerika Serikat berdampak langsung terhadap Indonesia, baik dari sisi ekonomi, energi, maupun arah kebijakan diplomasi. Baginya, eskalasi konflik global saat ini memberikan pelajaran penting soal bagaimana negara-negara bisa menggunakan sumber daya strategis sebagai instrumen pertahanan, termasuk dalam konteks rantai pasok global atau supply chain.

Komisi I DPR Dukung Korem 152/Baabullah Demi Perkuat Pertahanan di Maluku Utara

Politik dan Keamanan23 April 2026

Politik dan Keamanan

Komisi I DPR Dukung Korem 152/Baabullah Demi Perkuat Pertahanan di Maluku Utara

PARLEMENTARIA, Ternate — Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses (Kunres) Komisi I DPR RI Syamsu Rizal menyatakan kunjungan ke Korem 152/Baabullah dilakukan untuk meninjau kondisi pengamanan proyek strategis nasional (PSN) di kawasan timur Indonesia, sekaligus mengidentifikasi kebutuhan riil di lapangan. Pasalnya, Korem 152/Baabullah merepresentasikan posisi geografis strategis Maluku Utara yang didominasi wilayah kepulauan.

Air Keras Kerap Disalahgunakan, Perlu Pembentukan UU Khusus Pengendalian Zat Berbahaya

Politik dan Keamanan23 April 2026

Politik dan Keamanan

Air Keras Kerap Disalahgunakan, Perlu Pembentukan UU Khusus Pengendalian Zat Berbahaya

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendorong pembentukan undang-undang khusus yang mengatur pengendalian zat berbahaya, khususnya air keras. Hal itu guna menutup celah hukum yang selama ini dinilai belum memadai dalam mencegah penyalahgunaannya.

DPR Sahkan UU PPRT, Komisi XIII: Ini Komitmen Tinggi Memanusiakan Manusia

Politik dan Keamanan23 April 2026

Politik dan Keamanan

DPR Sahkan UU PPRT, Komisi XIII: Ini Komitmen Tinggi Memanusiakan Manusia

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menyambut baik disahkannya Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT). Pengesahan UU PPRT dinilai sebagai terobosan dalam upaya melindungi hak-hak PRT yang selama ini kerap terabaikan.