•

Berita Korpolkam

Telusuri semua artikel berita korpolkam

Aria Bima Minta Kemendagri Jelaskan Dampak Nyata Penggunaan Anggaran

Politik dan Keamanan16 Juli 2026

Aria Bima Minta Kemendagri Jelaskan Dampak Nyata Penggunaan Anggaran

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi II DPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri tidak hanya menyampaikan capaian serapan anggaran dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tetapi juga menunjukkan dampak nyata penggunaan anggaran terhadap kualitas pelayanan publik. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menegaskan bahwa manfaat yang dirasakan masyarakat harus menjadi ukuran utama keberhasilan pengelolaan keuangan negara.

16 Juli 2026

Franciscus Sibarani Minta BPIP Tindak Lanjuti Temuan Radikalisme dari BNPT

Politik dan Keamanan16 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Franciscus Sibarani Minta BPIP Tindak Lanjuti Temuan Radikalisme dari BNPT

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Franciscus Sibarani menilai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) belum maksimal membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan, mengoordinasikan, menyinkronkan, dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila. Hal ini menyusul temuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terhadap 6.402 temuan konten bermuatan radikalisme dan terorisme sepanjang 1 Januari 2025 hingga 26 Agustus 2025.

Agun Gunandjar: LPSK Harus Semakin Kuat dan Tak Boleh Kalah dari LSM

Politik dan Keamanan16 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Agun Gunandjar: LPSK Harus Semakin Kuat dan Tak Boleh Kalah dari LSM

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa menegaskan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) harus mampu memperkuat perannya sebagai lembaga negara yang independen dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban. Pasalnya, keberadaan LPSK tidak boleh kalah dibandingkan lembaga swadaya masyarakat (LSM), terlebih setelah penguatan regulasi melalui Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Penguatan Mandat Komnas Perempuan Harus Berdampak pada Perlindungan Korban

Politik dan Keamanan16 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Penguatan Mandat Komnas Perempuan Harus Berdampak pada Perlindungan Korban

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menegaskan bahwa penguatan mandat Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2024 harus diikuti dengan perlindungan yang lebih nyata bagi perempuan. Menurutnya, perluasan kewenangan lembaga belum sepenuhnya berbanding lurus dengan penguatan perlindungan terhadap korban kekerasan.

Penyerapan Anggaran Tinggi, Komisi II Dorong Program Mitra Kerja 2026 Semakin Optimal

Politik dan Keamanan16 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Penyerapan Anggaran Tinggi, Komisi II Dorong Program Mitra Kerja 2026 Semakin Optimal

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong mengapresiasi capaian penyerapan anggaran mitra kerja pada Tahun Anggaran 2025. Menurutnya, realisasi anggaran yang cukup tinggi, termasuk di Kementerian Dalam Negeri yang mencapai sekitar 90,48 persen, harus diikuti dengan pelaksanaan program kerja yang semakin baik pada tahun 2026.

Keberhasilan Penyerapan Anggaran Harus Diukur dari Dampaknya bagi Warga Perbatasan

Politik dan Keamanan16 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Keberhasilan Penyerapan Anggaran Harus Diukur dari Dampaknya bagi Warga Perbatasan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Deddy Yevri Sitorus mengingatkan bahwa keberhasilan kinerja pemerintah tidak cukup diukur dari tingginya realisasi penyerapan anggaran. Menurutnya, ukuran utama yang harus menjadi perhatian adalah sejauh mana anggaran mampu menjawab persoalan masyarakat, terutama di wilayah perbatasan.

Jangan Hambat Reformasi Hukum, Agun Gunandjar Desak Pemerintah Segera Tuntaskan Aturan Turunan KUHP Baru

Politik dan Keamanan16 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Jangan Hambat Reformasi Hukum, Agun Gunandjar Desak Pemerintah Segera Tuntaskan Aturan Turunan KUHP Baru

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Agun Gunandjar mendesak pemerintah segera menuntaskan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasalnya, keterlambatan penyusunan aturan turunan justru menghambat implementasi reformasi hukum yang menjadi salah satu prioritas nasional.

Maruli Minta Kementerian Hukum Pastikan Efisiensi Anggaran Tak Ganggu Pelayanan Publik

Politik dan Keamanan16 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Maruli Minta Kementerian Hukum Pastikan Efisiensi Anggaran Tak Ganggu Pelayanan Publik

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan meminta Kementerian Hukum memastikan kebijakan efisiensi anggaran tidak berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat. Ia menilai, pemblokiran anggaran yang mencapai Rp1,43 triliun perlu diikuti langkah mitigasi agar berbagai layanan tetap berjalan optimal di tengah masa transisi kelembagaan.

Baleg Optimistis RUU SDI Atasi Perbedaan Data Antarinstansi

Politik dan Keamanan16 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Baleg Optimistis RUU SDI Atasi Perbedaan Data Antarinstansi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Perbedaan data antarkementerian dan lembaga selama ini dinilai menjadi salah satu tantangan dalam penyusunan kebijakan pemerintah. Melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI), DPR RI mendorong lahirnya sistem pengelolaan data yang terstandar sehingga seluruh instansi menggunakan referensi data yang sama.

KPP RI Siapkan Rekomendasi Kawal Keterwakilan Perempuan di Revisi UU Pemilu

Politik dan Keamanan16 Juli 2026

Politik dan Keamanan

KPP RI Siapkan Rekomendasi Kawal Keterwakilan Perempuan di Revisi UU Pemilu

PARLEMENTARIA, Jakarta - Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) RI mulai menyiapkan rekomendasi strategis untuk memperkuat keterwakilan perempuan dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Upaya tersebut dibahas melalui Focus Group Discussion (FGD) bertema Rekomendasi Strategis Keterwakilan Perempuan dalam Naskah Revisi Undang-Undang Pemilu yang digelar di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Kaukus Perempuan Parlemen Rekomendasikan Zigzag System dalam Revisi UU Pemilu

Politik dan Keamanan16 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Kaukus Perempuan Parlemen Rekomendasikan Zigzag System dalam Revisi UU Pemilu

PARLEMENTARIA, Jakarta - Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) RI mendorong penerapan zigzag system dalam revisi Undang-Undang Pemilu sebagai salah satu strategi meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen. Sistem tersebut diharapkan dapat memperbesar peluang calon legislatif perempuan terpilih melalui penempatan nomor urut secara selang-seling antara laki-laki dan perempuan.

Kepala Daerah Banyak Terjerat Korupsi, Sistem Rekrutmen Harus Jadi Perhatian di RUU Pemilu dan Kada

Politik dan Keamanan16 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Kepala Daerah Banyak Terjerat Korupsi, Sistem Rekrutmen Harus Jadi Perhatian di RUU Pemilu dan Kada

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Rycko Menoza mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem rekrutmen Calon Kepala Daerah (Cakada) menyusul masih maraknya gubernur, bupati, dan wali kota yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) maupun kasus tindak pidana korupsi. Menurutnya, persoalan tersebut harus menjadi perhatian dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada.