Soroti Posisi Geostrategis Maluku, Komisi I DPR Dorong Penguatan OMSP dan Intelijen Maritim

Parlementaria, Ambon - Posisi geostrategis Maluku sebagai kawasan kepulauan di jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III menuntut penguatan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) serta sinergi intelijen maritim guna menjaga stabilitas dan kedaulatan wilayah. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono dalam kunjungan kerja ke Kodam XVI/Pattimura, Ambon, Maluku, Kamis (23/4/2026).

Wilayah Maluku dan Maluku Utara dinilai memiliki posisi geostrategis yang sangat penting, karena merupakan kawasan kepulauan yang dilintasi jalur pelayaran internasional sekaligus memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Kompleksitas wilayah ini memunculkan berbagai potensi ancaman, baik militer, non-militer, maupun hibrida.

“Provinsi Maluku dan Maluku Utara yang menjadi wilayah tanggung jawab Kodam XVI/Pattimura merupakan kawasan kepulauan strategis di timur Indonesia dengan luas perairan 658.294 km², lebih dari 1.400 pulau, kekayaan sumber daya alam yang melimpah, sekaligus dilintasi Alur Laut Kepulauan Indonesia III (ALKI III) dari Laut Banda hingga Samudra Pasifik”, ujar politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.

Dave menambahkan, posisi tersebut menciptakan dinamika pertahanan yang unik sehingga memerlukan pendekatan OMSP yang adaptif dan sinergis dalam menjaga stabilitas kawasan. “Posisi geostrategis ini menciptakan dinamika pertahanan yang unik, mencakup ancaman militer, non-militer, dan hibrida yang memerlukan pendekatan OMSP yang adaptif dan sinergis,” ungkapnya.

Dalam konteks itu, menurutnya, pengamanan ALKI III menjadi krusial, mengingat jalur tersebut merupakan salah satu koridor strategis pelayaran internasional yang berpengaruh terhadap stabilitas keamanan kawasan dan kepentingan nasional Indonesia.

“Mengingat kompleksitas tantangan pertahanan dan keamanan tersebut, wilayah Maluku sebagai poros maritim kawasan timur Indonesia memerlukan pengamanan optimal atas ALKI III, infrastruktur vital, dan kawasan PSN guna mendukung akselerasi pembangunan nasional dan kedaulatan ekonomi dalam bingkai Asta Cita,” tutur Dave.

Komisi I DPR RI, lanjutnya, juga menyoroti pentingnya koordinasi lintas instansi dalam menjaga keamanan wilayah perairan Maluku. Sinergi antara TNI, aparat penegak hukum, serta lembaga intelijen menjadi kunci dalam menghadapi berbagai potensi ancaman di kawasan strategis tersebut.

“Bagaimana strategi Kodam XVI/Pattimura dalam mengoptimalkan OMSP dan sinergitas intelijen maritim untuk pengamanan ALKI III, serta mekanisme koordinasi lintas instansi, TNI AL/Koarmada III, Bakamla, Binda, dan Polda Maluku, dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan di perairan kepulauan Maluku?” pungkasnya. (uc/we)