E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Anggaran 2027|Kesehatan|Pajak|APBN|layanan kesehatan|Aspirasi|UMKM|Prolegnas|RUU Kehutanan|Perempuan|Pemilu|statistik|HAM
Jakarta:
Sebagian Cerah
28°C
Terasa: 33°C
Lembab: 79%
Angin: 5 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Gedung Nusantara II Lt.3 Jl. Jend. Gatot Subroto – Senayan Jakarta – 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

Berita Korpolkam

Telusuri semua artikel berita korpolkam

Komisi XIII Dorong Penguatan Regulasi dan Koordinasi Penanganan TPPO
Komisi XIII Dorong Penguatan Regulasi dan Koordinasi Penanganan TPPO
Politik dan Keamanan26 Mei 2026
Komisi XIII Dorong Penguatan Regulasi dan Koordinasi Penanganan TPPO
Politik dan Keamanan
Komisi XIII Dorong Penguatan Regulasi dan Koordinasi Penanganan TPPO

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Rinto Subekti menegaskan pentingnya penguatan regulasi dan koordinasi lintas lembaga Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, LPSK, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). 

26 Mei 2026
Masih Tergantung Infrastruktur Asing, Pemerintah Harus Perkuat Kedaulatan Digital Nasional
Masih Tergantung Infrastruktur Asing, Pemerintah Harus Perkuat Kedaulatan Digital Nasional
Politik dan Keamanan26 Mei 2026
Masih Tergantung Infrastruktur Asing, Pemerintah Harus Perkuat Kedaulatan Digital Nasional
Politik dan Keamanan
Masih Tergantung Infrastruktur Asing, Pemerintah Harus Perkuat Kedaulatan Digital Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta - Penguatan pusat data, cloud nasional, dan ekosistem teknologi domestik dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat kedaulatan digital Indonesia. Pemerintah pun didorong untuk bisa menyiapkan arah kebijakan digital nasional yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

Ahmad Doli Usul Dana Otsus Aceh Diatur Lebih Tegas hingga Tingkat Kabupaten/Kota
Ahmad Doli Usul Dana Otsus Aceh Diatur Lebih Tegas hingga Tingkat Kabupaten/Kota
Politik dan Keamanan26 Mei 2026
Ahmad Doli Usul Dana Otsus Aceh Diatur Lebih Tegas hingga Tingkat Kabupaten/Kota
Politik dan Keamanan
Ahmad Doli Usul Dana Otsus Aceh Diatur Lebih Tegas hingga Tingkat Kabupaten/Kota

PARLEMENTARIA, Jakarta – Distribusi dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh hingga ke tingkat kabupaten dan kota menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pengaturan yang lebih tegas dinilai penting untuk memastikan pemerataan pembangunan dan efektivitas pemanfaatan dana Otsus di seluruh wilayah Aceh.

Kucurkan Rp100,1 Triliun, Anggaran Pemulihan Pasca-Bencana Sumatra Hingga 2028 Disepakati
Kucurkan Rp100,1 Triliun, Anggaran Pemulihan Pasca-Bencana Sumatra Hingga 2028 Disepakati
Politik dan Keamanan26 Mei 2026
Kucurkan Rp100,1 Triliun, Anggaran Pemulihan Pasca-Bencana Sumatra Hingga 2028 Disepakati
Politik dan Keamanan
Kucurkan Rp100,1 Triliun, Anggaran Pemulihan Pasca-Bencana Sumatra Hingga 2028 Disepakati

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa DPR RI bersama pemerintah membahas rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatra yang sebelumnya telah disetujui, termasuk dukungan anggaran dari pemerintah.

Habiburokhman Tegaskan Revisi UU Polri Tetap Berada di Jalur Reformasi
Habiburokhman Tegaskan Revisi UU Polri Tetap Berada di Jalur Reformasi
Politik dan Keamanan26 Mei 2026
Habiburokhman Tegaskan Revisi UU Polri Tetap Berada di Jalur Reformasi
Politik dan Keamanan
Habiburokhman Tegaskan Revisi UU Polri Tetap Berada di Jalur Reformasi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri) tidak dimaksudkan untuk mengubah arah reformasi kepolisian, melainkan memperkuat transformasi Polri yang profesional, humanis, dan akuntabel sesuai amanat reformasi.

Budi Djiwandono Apresiasi Diplomasi Kemlu RI Bebaskan 9 WNI Misi Kemanusiaan
Budi Djiwandono Apresiasi Diplomasi Kemlu RI Bebaskan 9 WNI Misi Kemanusiaan
Politik dan Keamanan26 Mei 2026
Budi Djiwandono Apresiasi Diplomasi Kemlu RI Bebaskan 9 WNI Misi Kemanusiaan
Politik dan Keamanan
Budi Djiwandono Apresiasi Diplomasi Kemlu RI Bebaskan 9 WNI Misi Kemanusiaan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono mengapresiasi langkah diplomasi aktif Pemerintah Indonesia dalam membebaskan sembilan Warga Negara Indonesia (WNI) yang sempat ditahan saat menjalankan misi kemanusiaan melalui Global Sumud Flotilla.

Potensi Usangnya Regulasi Dibandingkan Kecepatan Perkembangan AI
Potensi Usangnya Regulasi Dibandingkan Kecepatan Perkembangan AI
Politik dan Keamanan26 Mei 2026
Potensi Usangnya Regulasi Dibandingkan Kecepatan Perkembangan AI
Politik dan Keamanan
Potensi Usangnya Regulasi Dibandingkan Kecepatan Perkembangan AI

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, Junico Siahaan menilai laju perkembangan teknologi kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI) yang berlangsung eksponensial membuat regulasi berisiko cepat usang bahkan sebelum implementasi berjalan optimal. 

Legislator Komisi I: Pentingnya Kehadiran Negara di Ruang Digital
Legislator Komisi I: Pentingnya Kehadiran Negara di Ruang Digital
Politik dan Keamanan26 Mei 2026
Legislator Komisi I: Pentingnya Kehadiran Negara di Ruang Digital
Politik dan Keamanan
Legislator Komisi I: Pentingnya Kehadiran Negara di Ruang Digital

PARLEMENTARIA, Surabaya — Anggota Komisi I DPR Andina Theresia Narang menyoroti maraknya kasus penipuan daring atau online scamming yang kian meresahkan masyarakat di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Hal itu disampaikannya disela rapat Bersama jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), dan stakeholder terkait di Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Jumat (22/5/2026).

Komisi I Perkuat Regulasi untuk Ciptakan Ekosistem Digital Aman
Komisi I Perkuat Regulasi untuk Ciptakan Ekosistem Digital Aman
Politik dan Keamanan26 Mei 2026
Komisi I Perkuat Regulasi untuk Ciptakan Ekosistem Digital Aman
Politik dan Keamanan
Komisi I Perkuat Regulasi untuk Ciptakan Ekosistem Digital Aman

PARLEMENTARIA, Surabaya — Wakil Ketua Komisi I DPR Anton Sukartono Suratto menyoroti pentingnya penguatan keamanan ruang digital nasional di tengah meningkatnya ancaman siber dan penyalahgunaan teknologi digital di masyarakat. Apalagi pemerintah telah menggelontorkan anggaran besar untuk membangun sistem digital nasional agar tidak ada lagi wilayah blank spot di Indonesia. 

Anton Sukartono Desak Penguatan Tata Kelola Ruang Digital
Anton Sukartono Desak Penguatan Tata Kelola Ruang Digital
Politik dan Keamanan26 Mei 2026
Anton Sukartono Desak Penguatan Tata Kelola Ruang Digital
Politik dan Keamanan
Anton Sukartono Desak Penguatan Tata Kelola Ruang Digital

PARLEMENTARIA, Surabaya – Wakil Ketua Komisi I DPR Anton Sukartono Suratto menyoroti pentingnya perlindungan masyarakat dalam tata kelola ruang digital nasional di tengah maraknya penyebaran konten negatif dan meningkatnya ancaman kejahatan siber. Hal itu disampaikan saat memimpin Kunjungan Kerja (Kunker) Panja Ruang Digital Komisi I DPR RI di Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Jumat (22/05/2026).

Dave Laksono: Roadmap AI Belum Jawab Tantangan Kedaulatan Digital
Dave Laksono: Roadmap AI Belum Jawab Tantangan Kedaulatan Digital
Politik dan Keamanan25 Mei 2026
Dave Laksono: Roadmap AI Belum Jawab Tantangan Kedaulatan Digital
Politik dan Keamanan
Dave Laksono: Roadmap AI Belum Jawab Tantangan Kedaulatan Digital

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menyoroti roadmap kecerdasan artifisial (AI) nasional yang dinilai masih bersifat normatif dan belum menjawab tantangan kedaulatan digital Indonesia di tengah pesatnya perkembangan teknologi global.

RUU Desain Industri Didorong Ubah Nomenklatur Jadi Desain Produk Industri
RUU Desain Industri Didorong Ubah Nomenklatur Jadi Desain Produk Industri
Politik dan Keamanan25 Mei 2026
RUU Desain Industri Didorong Ubah Nomenklatur Jadi Desain Produk Industri
Politik dan Keamanan
RUU Desain Industri Didorong Ubah Nomenklatur Jadi Desain Produk Industri

PARLEMENTARIA, Surabaya - Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Desain Industri DPR RI melakukan Kunjungan Kerja ke Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum Jawa Timur dalam rangka Diskusi Publik tentang RUU Desain Industri bersama akademisi dan pelaku industri, Senin (25/5/2026).

Sebelumnya17 / 330Halaman 17 dari 330Selanjutnya

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(884)
  • Industri dan Pembangunan(3237)
  • Isu Lainnya(1020)
  • Kesejahteraan Rakyat(3250)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(3950)
  • Populer(417)
  • Uncategorized(4)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi IV#BKSAP#Komisi VIII#Komisi IX#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

PODCAST

IKUTI KAMI

26 Mei 2026
26 Mei 2026
26 Mei 2026
26 Mei 2026
26 Mei 2026
26 Mei 2026
26 Mei 2026
26 Mei 2026
26 Mei 2026
25 Mei 2026
25 Mei 2026
E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Anggaran 2027|Kesehatan|Pajak|APBN|layanan kesehatan|Aspirasi|UMKM|Prolegnas|RUU Kehutanan|Perempuan|Pemilu|statistik|HAM
Jakarta:
Sebagian Cerah
28°C
Terasa: 33°C
Lembab: 79%
Angin: 5 km/h