Telusuri semua artikel berita korpolkam
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ramson Siagian, menegaskan yang terpenting dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) bukan sekadar mekanisme pembentukannya, melainkan substansi untuk menjawab persoalan penurunan produksi atau lifting minyak nasional yang terus anjlok.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, menilai gagasan kedaulatan energi yang disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan, relevan dengan kondisi geopolitik global yang masih penuh ketidakpastian.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Surat Presiden (Surpres) terkait usulan calon Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah diterima DPR RI, selanjutnya akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Diketahui, Surpres tersebut telah diserahkan pemerintah kepada DPR pada Senin (10/8/2026) lalu.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR RI akan mulai melakukan pembahasan secara terbatas terkait revisi Undang-Undang Pemilu. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari persiapan awal pembentukan regulasi Pemilu sekaligus menyambut rencana proses seleksi calon anggota KPU.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terus berproses di DPR RI. Menurutnya, Komisi III DPR RI sebagai komisi teknis masih membuka ruang partisipasi publik secara luas untuk mendapatkan berbagai masukan terkait substansi maupun teknis pembahasan RUU tersebut.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengapresiasi capaian Komisi II DPR RI yang telah menyelesaikan 10 rancangan undang-undang (RUU) menjadi undang-undang selama setahun terakhir. Namun, menurutnya, capaian kuantitatif tersebut tetap harus diikuti dengan peningkatan kualitas substansi legislasi agar regulasi yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan pemerintahan.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota DPR RI Komisi XIII Rieke Diah Pitaloka mendesak RUU Satu Data Indonesia segera disahkan untuk menjadi basis perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan nasional. Pernyatan ini disampaikan melalui rilis terkait Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menilai pesan Presiden Prabowo Subianto terkait pemberantasan pertambangan illegal, merupakan arahan sekaligus peringatan (warning) bagi aparat penegak hukum (APH) untuk semakin serius menindak berbagai praktik pertambangan yang tidak sah.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi I DPR RI mendukung adanya penyesuaian dan peningkatan alokasi anggaran pertahanan untuk Kementerian Pertahanan (Kemenhan) serta TNI dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) mendatang. Langkah ini dinilai strategis guna mempercepat modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) serta meningkatkan kesejahteraan prajurit di tengah dinamika keamanan kawasan yang semakin kompleks.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi I DPR RI menegaskan bahwa pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002, dalam Prolegnas 2026, harus mampu merespons pesatnya pertumbuhan teknologi digital yang bergerak jauh lebih cepat dibandingkan koridor hukum yang ada saat ini.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Menjelang Peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Anggota Komisi I DPR RI Sarifah Ainun Jariyah menegaskan komitmennya untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap seluruh kebijakan eksekutif. DPR RI memastikan bahwa daya kritis dewan akan terus diarahkan untuk mengawal agar setiap regulasi dan program kerja pemerintah benar-benar berorientasi pada kesejahteraan serta kepentingan masyarakat luas.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi I DPR RI, Sarifah Ainun Jariyah, mengingatkan pemerintah untuk mengambil langkah proaktif dalam memitigasi dampak potensi gejolak geopolitik global. Mitigas tersebut termasuk konflik di Timur Tengah serta ketegangan wilayah di Laut China Selatan (LCS) terhadap stabilitas ekonomi dan politik dalam negeri.