Pencarian Lanjutan

Mercy Barends: RUU Daerah Kepulauan Akhiri Ketimpangan Pembangunan

Politik dan Keamanan26 Juni 2026

Mercy Barends: RUU Daerah Kepulauan Akhiri Ketimpangan Pembangunan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI, Mercy Chriesty Barends, menegaskan bahwa pembentukan beleid ini ialah upaya menghadirkan keadilan pembangunan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan dan daerah terluar Indonesia. Dimana selama puluhan tahun konsenstrasi pembangunan masih berorientasi pada wilayah daratan besar saja.

26 Juni 2026

Pansus Kaji RUU Hukum Perdata Internasional Guna Jawab Tantangan Global

Politik dan Keamanan26 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Pansus Kaji RUU Hukum Perdata Internasional Guna Jawab Tantangan Global

PARLEMENTARIA, Medan – Panitia Khusus (Pansus) RUU Hukum Perdata Internasional (HPI) DPR RI terus mengkaji penyusunan regulasi HPI guna menjawab tantangan globalisasi dan digitalisasi yang semakin kompleks. Melalui Kunjungan Kerja Spesifik ke Universitas Sumatera Utara (USU), Kota Medan, Kamis (25/6/2026), Pansus menyerap berbagai masukan dari akademisi dan pemangku kepentingan agar RUU yang disusun mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam hubungan perdata yang melibatkan unsur asing.

Dede Yusuf Ingatkan Reformasi BUMD Potensi Perkuat Pendapatan Asli Daerah

Ekonomi dan Keuangan26 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Dede Yusuf Ingatkan Reformasi BUMD Potensi Perkuat Pendapatan Asli Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menilai penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memperkuat kemandirian fiskal pemerintah daerah. Hal ini menjadi sorotannya lantaran selama ini banyak pemerintah daerah masih sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.

Dede Yusuf Pertanyakan Pemerintah Soal Dana Desa Dipotong Drastis dalam RAPBN 2027

Ekonomi dan Keuangan26 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Dede Yusuf Pertanyakan Pemerintah Soal Dana Desa Dipotong Drastis dalam RAPBN 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mengkritisi keras kebijakan penurunan alokasi anggaran desa yang dinilai merosot sangat drastis. Penurunan ini dinilai kontradiktif mengingat beban riil pelayanan publik di tingkat pemerintahan terbawah justru semakin menumpuk.

Komisi VII Bongkar Paradoks Air PDAM, Mengalir ke Industri Bukan ke Gelas Warga

Industri dan Pembangunan26 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi VII Bongkar Paradoks Air PDAM, Mengalir ke Industri Bukan ke Gelas Warga

PARLEMENTARIA, Bogor – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menyoroti pasokan air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Indonesia yang seharusnya dioptimalkan negara untuk menyediakan air siap minum bagi rakyat, justru banyak diserap oleh korporasi swasta untuk diolah kembali menjadi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) bernilai komersial.

Tutupan Hutan Jabar di Bawah 20 Persen, Darori: Banjir Jakarta Kian Rentan

Industri dan Pembangunan26 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Tutupan Hutan Jabar di Bawah 20 Persen, Darori: Banjir Jakarta Kian Rentan

PARLEMENTARIA, Bogor – Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro menyoroti pentingnya menjaga tutupan hutan di Jawa Barat sebagai upaya mencegah bencana hidrometeorologi, termasuk banjir yang kerap terjadi di wilayah hilir seperti Jakarta. Menurutnya, berkurangnya kawasan hutan telah berdampak pada menurunnya kemampuan lingkungan dalam menyerap dan menahan air hujan.

Soroti Kabar Alih Fungsi 1,1 Juta Hektare Hutan di Jawa, Komisi IV Ingatkan Risiko Bencana

Industri dan Pembangunan26 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Soroti Kabar Alih Fungsi 1,1 Juta Hektare Hutan di Jawa, Komisi IV Ingatkan Risiko Bencana

PARLEMENTARIA, Bogor – Sejumlah Anggota Komisi IV DPR RI mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam setiap kebijakan pemanfaatan kawasan hutan dan alih fungsi lahan. Dalam pembahasan Panitia Kerja (Panja) Alih Fungsi Lahan di Jawa Barat, para legislator menekankan bahwa kebutuhan pembangunan dan peningkatan produktivitas lahan tidak boleh mengorbankan fungsi ekologis hutan yang berperan penting sebagai penyangga lingkungan.

Legislator Dorong Evaluasi Serius Latsar Kemiliteran Peserta Program SPPI

Politik dan Keamanan25 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Legislator Dorong Evaluasi Serius Latsar Kemiliteran Peserta Program SPPI

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin menyampaikan keprihatinan mendalam atas bertambahnya jumlah peserta Program Sarjana Penggerak Pembangun Indonesia (SPPI) yang meninggal dunia saat mengikuti Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil). Ia mendorong ada evaluasi serius terkait hal ini.

Banyak Siswa Lolos PTN Tak Daftar Ulang, Puan Dorong Evaluasi Sistem Penerimaannya

Kesejahteraan Rakyat25 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Banyak Siswa Lolos PTN Tak Daftar Ulang, Puan Dorong Evaluasi Sistem Penerimaannya

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti fenomena banyaknya peserta yang lolos masuk perguruan tinggi negeri (PTN) namun tidak melakukan registrasi atau daftar ulang. Dengan kondisi seperti ini, Puan pun meminta Pemerintah melakukan evaluasi terkait proses penerimaan mahasiswa baru.

Menyangkut Aspek Keamanan HAM, Rieke Diah Dukung Penghentian Konflik di Timteng

Politik dan Keamanan25 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Menyangkut Aspek Keamanan HAM, Rieke Diah Dukung Penghentian Konflik di Timteng

PARLEMENTARIA, Jakarta - Indonesia harus mendorong deeskalasi, penyelesaian damai, kedaulatan negara, kebebasan navigasi, dan hukum humaniter internasional dalam Dialektika Demokrasi bertajuk Hormuz, Iran–AS, dan Darurat Kedaulatan Energi Indonesia. Mengingat isu ini menyangkut hukum dan HAM, konflik bersenjata, gangguan pelayaran, dan ancaman terhadap objek sipil berkaitan dengan hak hidup, rasa aman, keselamatan awak kapal, pekerja migran, pengungsi serta kewajiban negara melindungi WNI di luar negeri.

Gencatan Senjata di Timur Tengah Harus Terjaga Demi Stabilitas Global

News25 Juni 2026

News

Gencatan Senjata di Timur Tengah Harus Terjaga Demi Stabilitas Global

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono menyambut positif kesepakatan gencatan senjata antara Iran dan Israel. Menurut Dave, momentum tersebut harus dijaga agar mampu menciptakan stabilitas kawasan, memberikan kepastian terhadap kondisi geopolitik, serta berdampak positif bagi perekonomian global maupun Indonesia.

DPR RI Buka Ruang Publik Beri Masukan terkait UU Keadaan Bahaya

Politik dan Keamanan25 Juni 2026

Politik dan Keamanan

DPR RI Buka Ruang Publik Beri Masukan terkait UU Keadaan Bahaya

PARLEMENTARIA, Jakarta - DPR RI menyatakan keterbukaannya untuk mengevaluasi dan merevisi Undang-Undang Nomor 23 Prp. Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 tentang Penetapan Keadaan Bahaya. Regulasi yang sudah berumur 67 tahun itu dinilai perlu penyesuaian agar selaras dengan perkembangan hukum, dinamika masyarakat, serta kondisi ketatanegaraan dan internasional yang terus berkembang.

Edy Wuryanto: Tunjangan dan Jenjang Karier Nakes Harus Lebih Adil

Kesejahteraan Rakyat25 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Edy Wuryanto: Tunjangan dan Jenjang Karier Nakes Harus Lebih Adil

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyoroti kondisi kesejahteraan tenaga medis dan tenaga kesehatan (nakes) yang dinilainya terus menurun, meski profesi tersebut memiliki beban kerja, risiko hukum, serta tanggung jawab yang tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Harris Turino: OJK Perlu Perkuat Edukasi, Demi Berantas Pinjol

Ekonomi dan Keuangan25 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Harris Turino: OJK Perlu Perkuat Edukasi, Demi Berantas Pinjol

PARLEMENTARIA, Jakarta — Maraknya pinjaman online (pinjol) ilegal masih menjadi perhatian serius. Meski Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menutup hampir seribu platform pinjaman ilegal, praktik serupa terus bermunculan dan dinilai semakin meresahkan masyarakat. Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino pun mendorong penguatan edukasi publik dan langkah yang lebih tegas untuk menekan laju pertumbuhan pinjol ilegal yang menawarkan bunga tinggi serta menerapkan pola penagihan yang tidak manusiawi.

Alex Indra Lukman: Kalau Sudah Tidak Ada Pohonnya, Jangan Lagi Disebut Hutan

Industri dan Pembangunan25 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Alex Indra Lukman: Kalau Sudah Tidak Ada Pohonnya, Jangan Lagi Disebut Hutan

PARLEMENTARIA, Bogor — Ketua Panitia Kerja (Panja) Alih Fungsi Lahan Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menyoroti perlunya kejelasan dalam tata kelola kawasan hutan, khususnya terkait pemanfaatan kawasan untuk kegiatan pembangunan dan pertambangan. Menurutnya, berbagai kebijakan yang selama ini diterapkan perlu dievaluasi agar tidak menimbulkan ketidakjelasan status kawasan maupun konflik pemanfaatan ruang.