Pencarian Lanjutan

Legislator Dorong Evaluasi Serius Latsar Kemiliteran Peserta Program SPPI

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin menyampaikan keprihatinan mendalam atas bertambahnya jumlah peserta Program Sarjana Penggerak Pembangun Indonesia (SPPI) yang meninggal dunia saat mengikuti Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil). Ia mendorong ada evaluasi serius terkait hal ini.

Banyak Siswa Lolos PTN Tak Daftar Ulang, Puan Dorong Evaluasi Sistem Penerimaannya

Banyak Siswa Lolos PTN Tak Daftar Ulang, Puan Dorong Evaluasi Sistem Penerimaannya

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti fenomena banyaknya peserta yang lolos masuk perguruan tinggi negeri (PTN) namun tidak melakukan registrasi atau daftar ulang. Dengan kondisi seperti ini, Puan pun meminta Pemerintah melakukan evaluasi terkait proses penerimaan mahasiswa baru.

Menyangkut Aspek Keamanan HAM, Rieke Diah Dukung Penghentian Konflik di Timteng

Menyangkut Aspek Keamanan HAM, Rieke Diah Dukung Penghentian Konflik di Timteng

PARLEMENTARIA, Jakarta - Indonesia harus mendorong deeskalasi, penyelesaian damai, kedaulatan negara, kebebasan navigasi, dan hukum humaniter internasional dalam Dialektika Demokrasi bertajuk Hormuz, Iran–AS, dan Darurat Kedaulatan Energi Indonesia. Mengingat isu ini menyangkut hukum dan HAM, konflik bersenjata, gangguan pelayaran, dan ancaman terhadap objek sipil berkaitan dengan hak hidup, rasa aman, keselamatan awak kapal, pekerja migran, pengungsi serta kewajiban negara melindungi WNI di luar negeri.

Gencatan Senjata di Timur Tengah Harus Terjaga Demi Stabilitas Global

News25 Juni 2026

News

Gencatan Senjata di Timur Tengah Harus Terjaga Demi Stabilitas Global

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono menyambut positif kesepakatan gencatan senjata antara Iran dan Israel. Menurut Dave, momentum tersebut harus dijaga agar mampu menciptakan stabilitas kawasan, memberikan kepastian terhadap kondisi geopolitik, serta berdampak positif bagi perekonomian global maupun Indonesia.

DPR RI Buka Ruang Publik Beri Masukan terkait UU Keadaan Bahaya

DPR RI Buka Ruang Publik Beri Masukan terkait UU Keadaan Bahaya

PARLEMENTARIA, Jakarta - DPR RI menyatakan keterbukaannya untuk mengevaluasi dan merevisi Undang-Undang Nomor 23 Prp. Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 tentang Penetapan Keadaan Bahaya. Regulasi yang sudah berumur 67 tahun itu dinilai perlu penyesuaian agar selaras dengan perkembangan hukum, dinamika masyarakat, serta kondisi ketatanegaraan dan internasional yang terus berkembang.

Edy Wuryanto: Tunjangan dan Jenjang Karier Nakes Harus Lebih Adil

Ekonomi dan Keuangan25 Juni 2026

Edy Wuryanto: Tunjangan dan Jenjang Karier Nakes Harus Lebih Adil

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyoroti kondisi kesejahteraan tenaga medis dan tenaga kesehatan (nakes) yang dinilainya terus menurun, meski profesi tersebut memiliki beban kerja, risiko hukum, serta tanggung jawab yang tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Harris Turino: OJK Perlu Perkuat Edukasi, Demi Berantas Pinjol

Ekonomi dan Keuangan

Harris Turino: OJK Perlu Perkuat Edukasi, Demi Berantas Pinjol

PARLEMENTARIA, Jakarta — Maraknya pinjaman online (pinjol) ilegal masih menjadi perhatian serius. Meski Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menutup hampir seribu platform pinjaman ilegal, praktik serupa terus bermunculan dan dinilai semakin meresahkan masyarakat. Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino pun mendorong penguatan edukasi publik dan langkah yang lebih tegas untuk menekan laju pertumbuhan pinjol ilegal yang menawarkan bunga tinggi serta menerapkan pola penagihan yang tidak manusiawi.

Alex Indra Lukman: Kalau Sudah Tidak Ada Pohonnya, Jangan Lagi Disebut Hutan

Industri dan Pembangunan25 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Alex Indra Lukman: Kalau Sudah Tidak Ada Pohonnya, Jangan Lagi Disebut Hutan

PARLEMENTARIA, Bogor — Ketua Panitia Kerja (Panja) Alih Fungsi Lahan Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menyoroti perlunya kejelasan dalam tata kelola kawasan hutan, khususnya terkait pemanfaatan kawasan untuk kegiatan pembangunan dan pertambangan. Menurutnya, berbagai kebijakan yang selama ini diterapkan perlu dievaluasi agar tidak menimbulkan ketidakjelasan status kawasan maupun konflik pemanfaatan ruang.

Diskon Tiket Transportasi Hingga 30%, Andi Iwan: Angin Segar untuk Ekonomi Lokal

Industri dan Pembangunan25 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Diskon Tiket Transportasi Hingga 30%, Andi Iwan: Angin Segar untuk Ekonomi Lokal

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, meyakini bahwa program diskon tarif transportasi yang digulirkan Pemerintah pada semester II 2026 akan menjadi penggerak roda ekonomi rakyat. Kebijakan ini dinilai sebagai instrumen strategis untuk meratakan mobilitas masyarakat sekaligus menjadi roda penggerak pertumbuhan ekonomi nasional yang efektif.

Chusnunia Chalim Soroti Tanggung Jawab Lingkungan Industri Air Minum Kemasan

Industri dan Pembangunan25 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Chusnunia Chalim Soroti Tanggung Jawab Lingkungan Industri Air Minum Kemasan

PARLEMETARIA, Bogor – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, menjelaskan kunjungan Panja Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Komisi VII DPR RI ke PT Akasha Wira International Tbk dilakukan untuk mendalami berbagai aspek industri AMDK, mulai dari proses produksi hingga pengelolaan sumber daya air yang digunakan perusahaan.

Charles Honoris Desak Pemerintah Beri Kepastian Status Nakes Honorer

Charles Honoris Desak Pemerintah Beri Kepastian Status Nakes Honorer

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta pemerintah segera memberikan kepastian status bagi tenaga kesehatan (nakes) non-ASN yang hingga kini masih bekerja sebagai tenaga honorer di berbagai daerah. Menurutnya, persoalan tersebut tidak bisa terus dibiarkan karena menyangkut perlindungan tenaga kesehatan yang setiap hari melayani masyarakat.

Komisioner KI Pusat Terpilih Harus Hilangkan Hambatan Keterbukaan Informasi Publik

Komisioner KI Pusat Terpilih Harus Hilangkan Hambatan Keterbukaan Informasi Publik

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menekankan Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) perlu berfokus pada upaya menghilangkan berbagai hambatan terhadap keterbukaan informasi publik. Penegasan tersebut disampaikan Sukamta saat memimpin lanjutan sesi ketiga Uji Kepatutan dan Kelayakan (Fit and Proper Test) Calon Anggota KI Pusat Periode 2026–2030.

Atalia Praratya Dorong Sensus Ekonomi dan Penguatan Anggaran Bansos untuk Masyarakat