E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Kesehatan|Bencana|SPMB|PTN|Anggaran|Perguruan Tinggi|PTS|Backlog|Pendidikan|WNI|Infrastruktur|layanan kesehatan|OJK
Jakarta:
Berawan
29°C
Terasa: 33°C
Lembab: 69%
Angin: 8 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Gedung Nusantara II Lt.3 Jl. Jend. Gatot Subroto – Senayan Jakarta – 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

Pencarian Lanjutan

RUU HPI Solusi Kekosongan Hukum Mobilitas Global dan Sengketa Bisnis Internasional
RUU HPI Solusi Kekosongan Hukum Mobilitas Global dan Sengketa Bisnis Internasional
Politik dan Keamanan25 Juni 2026
RUU HPI Solusi Kekosongan Hukum Mobilitas Global dan Sengketa Bisnis Internasional
Politik dan Keamanan
RUU HPI Solusi Kekosongan Hukum Mobilitas Global dan Sengketa Bisnis Internasional

PARLEMENTARIA, Semarang — Tingginya mobilitas manusia dan intensitas kerja sama lintas negara menuntut Indonesia untuk segera memiliki payung hukum perdata internasional yang kuat. Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Hukum Perdata Internasional (HPI) DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menyatakan bahwa kehadiran RUU HPI akan memperjelas dan mempertegas kepastian hukum yang selama ini kerap mengalami kekosongan.

25 Juni 2026
Skandal Salah Sasaran Bedah Rumah di NTB, Mori Hanafi Ungkap Kecurangan Tenaga Lapangan
Skandal Salah Sasaran Bedah Rumah di NTB, Mori Hanafi Ungkap Kecurangan Tenaga Lapangan
Industri dan Pembangunan25 Juni 2026
Skandal Salah Sasaran Bedah Rumah di NTB, Mori Hanafi Ungkap Kecurangan Tenaga Lapangan
Industri dan Pembangunan
Skandal Salah Sasaran Bedah Rumah di NTB, Mori Hanafi Ungkap Kecurangan Tenaga Lapangan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi, mengungkap temuan mengejutkan terkait pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah. 

Muhammad Husni Dorong Pengawasan Pesantren Diperketat untuk Lindungi Santri
Muhammad Husni Dorong Pengawasan Pesantren Diperketat untuk Lindungi Santri
Kesejahteraan Rakyat25 Juni 2026
Muhammad Husni Dorong Pengawasan Pesantren Diperketat untuk Lindungi Santri
Kesejahteraan Rakyat
Muhammad Husni Dorong Pengawasan Pesantren Diperketat untuk Lindungi Santri

PARLEMENTARIA, Banda Aceh – Anggota Komisi VIII DPR RI Muhammad Husni mendorong penguatan sistem pengawasan di lingkungan pesantren guna mencegah berbagai bentuk pelanggaran, termasuk kasus kekerasan dan pelecehan terhadap santri. Menurutnya, pengawasan yang lebih ketat perlu dilakukan seiring meningkatnya perhatian publik terhadap perlindungan anak di lembaga pendidikan keagamaan.

Herman Khaeron Dorong Sertifikasi BUMN Wajib Melalui IDSurvey
Herman Khaeron Dorong Sertifikasi BUMN Wajib Melalui IDSurvey
Industri dan Pembangunan25 Juni 2026
Herman Khaeron Dorong Sertifikasi BUMN Wajib Melalui IDSurvey
Industri dan Pembangunan
Herman Khaeron Dorong Sertifikasi BUMN Wajib Melalui IDSurvey

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mendorong pemerintah untuk memberikan mandat yang lebih besar kepada IDSurvey dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Yakni fungsi sertifikasi, verifikasi, dan inspeksi pada sektor-sektor strategis yang berkaitan dengan penerimaan negara, keamanan nasional, hilirisasi industri, hingga penguatan daya saing produk Indonesia di pasar global.

Komisi V Soroti Lemahnya Pengawasan BSPS: Anggaran Evaluasi Nol, Pengawasan Bisa Lumpuh
Komisi V Soroti Lemahnya Pengawasan BSPS: Anggaran Evaluasi Nol, Pengawasan Bisa Lumpuh
Industri dan Pembangunan25 Juni 2026
Komisi V Soroti Lemahnya Pengawasan BSPS: Anggaran Evaluasi Nol, Pengawasan Bisa Lumpuh
Industri dan Pembangunan
Komisi V Soroti Lemahnya Pengawasan BSPS: Anggaran Evaluasi Nol, Pengawasan Bisa Lumpuh

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, merespons temuan manipulasi data penerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang salah sasaran ke rumah mewah. Legislator dapil Kalimantan Barat II ini menegaskan bahwa insiden tersebut membuktikan lemahnya sistem pengawasan internal di Kementerian Perumahan.

Maman Imanul Haq di Gebyar Muharam: Anak Yatim Investasi Besar Menuju Indonesia Emas 2045
Maman Imanul Haq di Gebyar Muharam: Anak Yatim Investasi Besar Menuju Indonesia Emas 2045
Isu Lainnya25 Juni 2026
Maman Imanul Haq di Gebyar Muharam: Anak Yatim Investasi Besar Menuju Indonesia Emas 2045
Isu Lainnya
Maman Imanul Haq di Gebyar Muharam: Anak Yatim Investasi Besar Menuju Indonesia Emas 2045

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq menegaskan bahwa perhatian lebih dan kasih sayang kepada anak yatim merupakan investasi besar bagi masa depan bangsa. Hal tersebut disampaikannya sebagai refleksi rasa syukur atas kemampuan bangsa Indonesia dalam melewati berbagai dinamika dengan tetap berserah diri kepada Tuhan.

Chusnunia Chalim: Angka Pariwisata Tinggi Tak Berguna jika Alam Rusak
Chusnunia Chalim: Angka Pariwisata Tinggi Tak Berguna jika Alam Rusak
Industri dan Pembangunan25 Juni 2026
Chusnunia Chalim: Angka Pariwisata Tinggi Tak Berguna jika Alam Rusak
Industri dan Pembangunan
Chusnunia Chalim: Angka Pariwisata Tinggi Tak Berguna jika Alam Rusak

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menegaskan dua prinsip yang tidak boleh ditinggalkan dalam setiap kebijakan pariwisata: dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar dan keberlanjutan lingkungan. Menurutnya, kedua hal itu selalu menjadi tekanan utama Komisi VII setiap kali berhadapan dengan para pemangku kepentingan pariwisata.

Erwin Aksa Serahkan Bansos di Sulsel, Dorong Penguatan Anggaran dan Kawal Sensus Ekonomi 2026
Erwin Aksa Serahkan Bansos di Sulsel, Dorong Penguatan Anggaran dan Kawal Sensus Ekonomi 2026
Kesejahteraan Rakyat25 Juni 2026
Erwin Aksa Serahkan Bansos di Sulsel, Dorong Penguatan Anggaran dan Kawal Sensus Ekonomi 2026
Kesejahteraan Rakyat
Erwin Aksa Serahkan Bansos di Sulsel, Dorong Penguatan Anggaran dan Kawal Sensus Ekonomi 2026

PARLEMENTARIA, Makassar – Anggota Komisi VIII DPR RI Erwin Aksa menegaskan komitmen negara dalam memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat melalui penyaluran bantuan sosial kepada warga Sulawesi Selatan dan Kota Makassar. Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Kamis (25/6/2026).

Apresiasi Penangkapan Pelaku Penyekapan YTR, Nasir Djamil Minta Kasus Diusut Tuntas
Apresiasi Penangkapan Pelaku Penyekapan YTR, Nasir Djamil Minta Kasus Diusut Tuntas
Politik dan Keamanan25 Juni 2026
Apresiasi Penangkapan Pelaku Penyekapan YTR, Nasir Djamil Minta Kasus Diusut Tuntas
Politik dan Keamanan
Apresiasi Penangkapan Pelaku Penyekapan YTR, Nasir Djamil Minta Kasus Diusut Tuntas

PARLEMENTARIA, Jakarta –  Penangkapan Taufik Hidayat, tersangka kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang perempuan di Kabupaten Bandung, mendapat apresiasi dari Anggota Komisi III DPR RI, M. Nasir Djamil. Menurutnya, keberhasilan Polda Jawa Barat menangkap pelaku harus menjadi pintu masuk untuk mengusut tuntas seluruh rangkaian tindak pidana yang terjadi, termasuk mendalami kemungkinan adanya korban lain yang belum terungkap.

RUU HPI Jadi Kunci Lindungi Diaspora dan Hak Waris Anak Perkawinan Campuran
RUU HPI Jadi Kunci Lindungi Diaspora dan Hak Waris Anak Perkawinan Campuran
Politik dan Keamanan25 Juni 2026
RUU HPI Jadi Kunci Lindungi Diaspora dan Hak Waris Anak Perkawinan Campuran
Politik dan Keamanan
RUU HPI Jadi Kunci Lindungi Diaspora dan Hak Waris Anak Perkawinan Campuran

PARLEMENTARIA, Semarang — Kunjungan Kerja Spesifik Panitia Khusus (Pansus) RUU Hukum Perdata Internasional (HPI) DPR RI ke Jawa Tengah membawa angin segar bagi perlindungan hukum kaum perempuan dan anak-anak hasil perkawinan campuran. Wakil Ketua Pansus tersebut, Soedeson Tandra, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima banyak masukan krusial terkait dampak kekosongan hukum perdata internasional saat ini.

Kejelasan Batas Wilayah dan Karakteristik Daerah Jadi Aspek Utama Pembahasan RUU Kabupaten di Kalteng
Kejelasan Batas Wilayah dan Karakteristik Daerah Jadi Aspek Utama Pembahasan RUU Kabupaten di Kalteng
Politik dan Keamanan25 Juni 2026
Kejelasan Batas Wilayah dan Karakteristik Daerah Jadi Aspek Utama Pembahasan RUU Kabupaten di Kalteng
Politik dan Keamanan
Kejelasan Batas Wilayah dan Karakteristik Daerah Jadi Aspek Utama Pembahasan RUU Kabupaten di Kalteng

PARLEMENTARIA, Palangka Raya – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menekankan pentingnya kejelasan batas wilayah dan pengakuan terhadap karakteristik daerah dalam penyusunan lima Rancangan Undang-Undang (RUU) Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah. Menurutnya, kedua aspek tersebut menjadi bagian penting agar regulasi yang disusun mampu memberikan kepastian hukum dan meminimalkan potensi sengketa di masa depan.

Komisi VIII DPR RI Dorong Percepatan Rehabilitasi Sekolah Terdampak Banjir di Aceh
Komisi VIII DPR RI Dorong Percepatan Rehabilitasi Sekolah Terdampak Banjir di Aceh
Kesejahteraan Rakyat25 Juni 2026
Komisi VIII DPR RI Dorong Percepatan Rehabilitasi Sekolah Terdampak Banjir di Aceh
Kesejahteraan Rakyat
Komisi VIII DPR RI Dorong Percepatan Rehabilitasi Sekolah Terdampak Banjir di Aceh

PARLEMENTARIA, Banda Aceh – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ansory Siregar menegaskan komitmen Komisi VIII DPR RI untuk mengawal realisasi bantuan penanganan dampak bencana di Aceh, termasuk pemulihan sarana pendidikan yang mengalami kerusakan akibat banjir.

Gantikan Hukum Kolonial, Pansus DPR Pastikan RUU HPI Dobrak Ekonomi Nasional
Gantikan Hukum Kolonial, Pansus DPR Pastikan RUU HPI Dobrak Ekonomi Nasional
Politik dan Keamanan25 Juni 2026
Gantikan Hukum Kolonial, Pansus DPR Pastikan RUU HPI Dobrak Ekonomi Nasional
Politik dan Keamanan
Gantikan Hukum Kolonial, Pansus DPR Pastikan RUU HPI Dobrak Ekonomi Nasional

PARLEMENTARIA, Semarang — Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Hukum Perdata Internasional (HPI) DPR RI Soedeson Tandra menyebutkan pentingnya pembaharuan hukum perdata internasional. Demi mendongkrak daya saing ekonomi Indonesia di kancah global.

Komisi IV Dalami Konflik Pemanfaatan Ruang dan Alih Fungsi Lahan di Jawa Barat
Komisi IV Dalami Konflik Pemanfaatan Ruang dan Alih Fungsi Lahan di Jawa Barat
Industri dan Pembangunan25 Juni 2026
Komisi IV Dalami Konflik Pemanfaatan Ruang dan Alih Fungsi Lahan di Jawa Barat
Industri dan Pembangunan
Komisi IV Dalami Konflik Pemanfaatan Ruang dan Alih Fungsi Lahan di Jawa Barat

PARLEMENTARIA, Bogor — Komisi IV DPR RI melalui Panitia Kerja (Panja) Alih Fungsi Lahan mendalami berbagai persoalan pemanfaatan ruang di Jawa Barat. Mulai dari pertambangan ilegal, alih fungsi kawasan lindung, hingga sinkronisasi kebijakan swasembada pangan dengan upaya perlindungan kawasan konservasi. 

Dede Yusuf Apresiasi Relaksasi Belanja Pegawai Daerah dalam Kebijakan TKD 2027
Dede Yusuf Apresiasi Relaksasi Belanja Pegawai Daerah dalam Kebijakan TKD 2027
Ekonomi dan Keuangan25 Juni 2026
Dede Yusuf Apresiasi Relaksasi Belanja Pegawai Daerah dalam Kebijakan TKD 2027
Ekonomi dan Keuangan
Dede Yusuf Apresiasi Relaksasi Belanja Pegawai Daerah dalam Kebijakan TKD 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Dede Yusuf, mengapresiasi langkah pemerintah yang membuka ruang relaksasi terhadap ketentuan belanja pegawai pemerintah daerah dalam kerangka kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2027. 

Sebelumnya7 / 880Halaman 7 dari 880Selanjutnya

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(935)
  • Industri dan Pembangunan(3349)
  • Isu Lainnya(1025)
  • Kesejahteraan Rakyat(3350)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(4083)
  • Populer(418)
  • Uncategorized(4)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi IV#BKSAP#Komisi VIII#Komisi IX#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

PODCAST

IKUTI KAMI

25 Juni 2026
25 Juni 2026
25 Juni 2026
25 Juni 2026
25 Juni 2026
25 Juni 2026
25 Juni 2026
25 Juni 2026
25 Juni 2026
25 Juni 2026
25 Juni 2026
25 Juni 2026
25 Juni 2026
25 Juni 2026
E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Kesehatan|Bencana|SPMB|PTN|Anggaran|Perguruan Tinggi|PTS|Backlog|Pendidikan|WNI|Infrastruktur|layanan kesehatan|OJK
Jakarta:
Berawan
29°C
Terasa: 33°C
Lembab: 69%
Angin: 8 km/h