Pencarian Lanjutan

Muhammad Husni Dorong Optimalisasi PIP untuk Santri dan Dayah di Aceh

Kesejahteraan Rakyat27 Juni 2026

Muhammad Husni Dorong Optimalisasi PIP untuk Santri dan Dayah di Aceh

PARLEMENTARIA, Banda Aceh – Anggota Komisi VIII DPR RI Muhammad Husni mendorong pemerintah, khususnya Kementerian Agama, untuk mengoptimalkan penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) bagi santri di Aceh. Menurutnya, peningkatan akses bantuan pendidikan menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat keberlangsungan dayah dan pesantren yang selama ini berperan besar dalam pendidikan keagamaan masyarakat Aceh.

27 Juni 2026

Johan Rosihan: Lepas Hutan Hanya Jika Manfaatnya Lampaui Nilai Ekologis

Industri dan Pembangunan27 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Johan Rosihan: Lepas Hutan Hanya Jika Manfaatnya Lampaui Nilai Ekologis

PARLEMENTARIA, Bogor – Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menekankan bahwa setiap usulan alih fungsi atau pelepasan kawasan hutan harus didasarkan pada kajian yang komprehensif dengan mempertimbangkan secara seimbang antara fungsi ekologis dan kebutuhan pembangunan, termasuk ketahanan pangan.

Kurniasih Minta SPMB Berikan Kesempatan yang Setara bagi Semua Daerah

Kesejahteraan Rakyat27 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Kurniasih Minta SPMB Berikan Kesempatan yang Setara bagi Semua Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati menegaskan Panitia Kerja (Panja) Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) dibentuk untuk merumuskan formula penerimaan mahasiswa yang lebih adil, setara, dan mampu menjawab berbagai persoalan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat.

Kualitas Sistem SPMB Harus Terus Ditingkatkan

Kesejahteraan Rakyat27 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Kualitas Sistem SPMB Harus Terus Ditingkatkan

PARLEMENTARIA, Samarinda – Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) terus dilakukan. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas tata kelola penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi.

Ribuan Buruh Terancam PHK, DPR ‘Gercep’ Koordinasi Mitigasi Bersama Pemerintah

Politik dan Keamanan27 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Ribuan Buruh Terancam PHK, DPR ‘Gercep’ Koordinasi Mitigasi Bersama Pemerintah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memfasilitasi rapat koordinasi pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bersama pemerintah, serikat pekerja, unsur kepolisian, dan penasihat khusus presiden. Langkah tersebut dilakukan sebagai respons atas meningkatnya ancaman PHK di berbagai sektor industri yang berpotensi berdampak terhadap puluhan ribu pekerja.

Gaungkan Gerakan Literasi, Willy Aditya Usul Dibangunnya Pojok Baca di DPR

Isu Lainnya27 Juni 2026

Isu Lainnya

Gaungkan Gerakan Literasi, Willy Aditya Usul Dibangunnya Pojok Baca di DPR

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota DPR RI Willy Aditya mengusulkan dibuatnya pojok baca di beberapa lokasi ‘transit’ di DPR. Dengan begitu, harapnya, karyawan hingga pekerja di DPR seperti office boy (OB), cleaning service (CS), sopir dan Pamdal (petugas keamanan dalam) DPR mempunyai akses untuk membaca.

Kasus Penganiayaan Petani di Sumut Harus Diusut Secara Transparan, Diduga Pelaku TNI

Politik dan Keamanan27 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Kasus Penganiayaan Petani di Sumut Harus Diusut Secara Transparan, Diduga Pelaku TNI

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Cindy Monica mendesak pengusutan tuntas atas kasus meninggalnya seorang petani yang diduga menjadi korban penganiayaan di area perkebunan Agrinas Palma Nusantara, Desa Sukarame Baru, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara. Salah satu pihak yang diduga terlibat dalam penganiayaan tersebut diduga merupakan anggota TNI aktif.

Komisi VII Himpun Masukan untuk Perkuat Tata Kelola Industri AMDK

Industri dan Pembangunan26 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi VII Himpun Masukan untuk Perkuat Tata Kelola Industri AMDK

PARLEMENTARIA, Bandung – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menegaskan bahwa Panitia Kerja (Panja) Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Komisi VII DPR RI terus menghimpun masukan dari pelaku usaha, regulator, dan berbagai pemangku kepentingan. Demi menyusun rekomendasi kebijakan yang mampu menjawab tantangan industri AMDK di masa mendatang.

RUU Daerah Kepulauan Diharapkan Jadi Payung Kesejahteraan Warga Perbatasan

Politik dan Keamanan26 Juni 2026

Politik dan Keamanan

RUU Daerah Kepulauan Diharapkan Jadi Payung Kesejahteraan Warga Perbatasan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI, Taufan Pawe, berharap regulasi tersebut dapat menjadi payung hukum yang mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar Indonesia.

Soroti RUU HPI, Legislator Desak MA Benahi Krisis Hakim Tunggal

Politik dan Keamanan26 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Soroti RUU HPI, Legislator Desak MA Benahi Krisis Hakim Tunggal

PARLEMENTARIA, Semarang - Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Hukum Perdata Internasional (HPI) DPR RI Endang Agustina menyoroti kondisi riil penegakan hukum di Indonesia. Ia juga, mendesak Mahkamah Agung (MA) untuk segera mengatasi krisis kekurangan hakim yang membuat banyak perkara di pengadilan terpaksa diadili oleh hakim tunggal.

Komisi X Tinjau SPMB di Palembang, Tekankan Pemerataan Akses Pendidikan Tinggi

Kesejahteraan Rakyat26 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi X Tinjau SPMB di Palembang, Tekankan Pemerataan Akses Pendidikan Tinggi

PARLEMENTARIA, Palembang - Akses pendidikan tinggi masih menjadi tantangan di berbagai daerah. Persoalan tersebut tidak hanya terkait proses seleksi masuk perguruan tinggi, tetapi juga menyangkut daya tampung, keterjangkauan biaya, hingga kesempatan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Mercy Barends: RUU Daerah Kepulauan Akhiri Ketimpangan Pembangunan

Politik dan Keamanan26 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Mercy Barends: RUU Daerah Kepulauan Akhiri Ketimpangan Pembangunan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI, Mercy Chriesty Barends, menegaskan bahwa pembentukan beleid ini ialah upaya menghadirkan keadilan pembangunan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan dan daerah terluar Indonesia. Dimana selama puluhan tahun konsenstrasi pembangunan masih berorientasi pada wilayah daratan besar saja.

Pansus Kaji RUU Hukum Perdata Internasional Guna Jawab Tantangan Global

Politik dan Keamanan26 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Pansus Kaji RUU Hukum Perdata Internasional Guna Jawab Tantangan Global

PARLEMENTARIA, Medan – Panitia Khusus (Pansus) RUU Hukum Perdata Internasional (HPI) DPR RI terus mengkaji penyusunan regulasi HPI guna menjawab tantangan globalisasi dan digitalisasi yang semakin kompleks. Melalui Kunjungan Kerja Spesifik ke Universitas Sumatera Utara (USU), Kota Medan, Kamis (25/6/2026), Pansus menyerap berbagai masukan dari akademisi dan pemangku kepentingan agar RUU yang disusun mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam hubungan perdata yang melibatkan unsur asing.

Dede Yusuf Ingatkan Reformasi BUMD Potensi Perkuat Pendapatan Asli Daerah

Ekonomi dan Keuangan26 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Dede Yusuf Ingatkan Reformasi BUMD Potensi Perkuat Pendapatan Asli Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menilai penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memperkuat kemandirian fiskal pemerintah daerah. Hal ini menjadi sorotannya lantaran selama ini banyak pemerintah daerah masih sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.

Dede Yusuf Pertanyakan Pemerintah Soal Dana Desa Dipotong Drastis dalam RAPBN 2027

Ekonomi dan Keuangan26 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Dede Yusuf Pertanyakan Pemerintah Soal Dana Desa Dipotong Drastis dalam RAPBN 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mengkritisi keras kebijakan penurunan alokasi anggaran desa yang dinilai merosot sangat drastis. Penurunan ini dinilai kontradiktif mengingat beban riil pelayanan publik di tingkat pemerintahan terbawah justru semakin menumpuk.