Pencarian Lanjutan

Dolfie Dorong DJP Sajikan Data Klaster Penghasilan untuk Ukur Kesejahteraan Masyarakat

Ekonomi dan Keuangan17 Juni 2026

Dolfie Dorong DJP Sajikan Data Klaster Penghasilan untuk Ukur Kesejahteraan Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyusun dan menyajikan data klaster penghasilan masyarakat Indonesia guna memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat dan efektivitas pertumbuhan ekonomi nasional.

17 Juni 2026

Diplomasi Parlemen Jadi Instrumen Strategis Dukung Daya Saing Ekonomi Daerah

Politik dan Keamanan17 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Diplomasi Parlemen Jadi Instrumen Strategis Dukung Daya Saing Ekonomi Daerah

PARLEMENTARIA, Denpasar - Pentingnya diplomasi parlemen dalam mendukung penguatan ekonomi daerah menjadi salah satu fokus kunjungan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI ke Denpasar. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka memperkuat sinergi antara diplomasi parlemen dan pemerintah daerah, sekaligus menyampaikan berbagai perkembangan agenda internasional yang tengah diperjuangkan Indonesia dan dampaknya terhadap pembangunan daerah.

Eddy Soeparno Minta Pemerintah Percepat Transisi Kompor Gas ke Kompor Elektrik

Industri dan Pembangunan17 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Eddy Soeparno Minta Pemerintah Percepat Transisi Kompor Gas ke Kompor Elektrik

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI Eddy Soeparno mendorong pemerintah untuk mempercepat transisi dari kompor gas ke kompor listrik. Menurutnya hal ini harus didorong seiring fluktuasi harga energi global akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Komisi XI Setujui Pagu Indikatif Kemenkeu Tahun 2027

Ekonomi dan Keuangan17 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Komisi XI Setujui Pagu Indikatif Kemenkeu Tahun 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XI DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian Keuangan dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp49,8 triliun. Persetujuan tersebut disertai sejumlah catatan strategis yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas belanja negara, penguatan kinerja fiskal, serta penyusunan indikator program yang lebih terukur.

Dukung Tambahan Anggaran LPSK, Anwar Sadad Harap Porsi Dana Perlindungan Saksi dan Korban Diperbesar

Politik dan Keamanan17 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Dukung Tambahan Anggaran LPSK, Anwar Sadad Harap Porsi Dana Perlindungan Saksi dan Korban Diperbesar

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI, Anwar Sadad menyatakan dukungan penuh terhadap usulan tambahan anggaran untuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). DPR RI berharap tambahan dana tersebut dapat memperbaiki komposisi anggaran, sehingga fokus utama lembaga untuk melindungi saksi dan korban di lapangan bisa berjalan maksimal.

Revisi UU Kehutanan Didorong Jadi Solusi Konflik Agraria Tanpa Korbankan Kelestarian Hutan

Politik dan Keamanan17 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Revisi UU Kehutanan Didorong Jadi Solusi Konflik Agraria Tanpa Korbankan Kelestarian Hutan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Daniel Johan menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan harus mampu menjadi solusi atas berbagai konflik agraria yang terjadi di kawasan hutan, tanpa mengorbankan upaya pelestarian lingkungan dan perlindungan kawasan hutan.

Komisi III Dorong Hasil Pemulihan Aset dan Perkuat Anggaran Kejaksaan

Politik dan Keamanan17 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Komisi III Dorong Hasil Pemulihan Aset dan Perkuat Anggaran Kejaksaan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mendorong usulan pemanfaatan dana hasil pemulihan aset yang berhasil dihimpun Kejaksaan RI untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi institusi. Menurutnya, capaian pemulihan aset yang besar menunjukkan kinerja Kejaksaan yang layak mendapat dukungan dalam pembahasan anggaran.

Komisi II: KPU-Bawaslu Perlu Mulai Kaji E-Voting untuk Pemilih di Luar Negeri

Politik dan Keamanan17 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Komisi II: KPU-Bawaslu Perlu Mulai Kaji E-Voting untuk Pemilih di Luar Negeri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mendorong KPU dan Bawaslu mulai mengkaji penerapan sistem e-voting, khususnya bagi pemilih luar negeri. Menurutnya, sistem tersebut dapat menjadi solusi atas berbagai tantangan penyelenggaraan Pemilu yang selama ini dihadapi WNI di luar negeri. Selain waktu pelaksanaan yang tidak selalu bersamaan, metode pemungutan suara yang berbeda-beda juga dinilai berpotensi menimbulkan kerawanan.

Dorong Efisiensi Anggaran 2027, Komisi XIII Tahan Usulan Belanja Tidak Prioritas

Politik dan Keamanan17 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Dorong Efisiensi Anggaran 2027, Komisi XIII Tahan Usulan Belanja Tidak Prioritas

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menegaskan pentingnya efisiensi dalam pembahasan anggaran tahun 2027 bersama MPR RI dan DPD RI. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), DPR menilai sejumlah usulan anggaran masih belum mencerminkan prinsip efektivitas dan efisiensi belanja negara.

Atasi Konflik Tenurial dan Tumpang Tindih Lahan, Revisi UU Kehutanan Perlu Libatkan ATR/BPN

Politik dan Keamanan17 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Atasi Konflik Tenurial dan Tumpang Tindih Lahan, Revisi UU Kehutanan Perlu Libatkan ATR/BPN

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Baleg DPR RI Sturman Panjaitan menegaskan pihaknya perlu mengundang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Menurutnya, materi perubahan undang-undang tersebut berkaitan erat dengan berbagai persoalan agraria dan tata ruang yang memerlukan sinkronisasi lintas sektor.

Putra Nababan Usul Skema Penjaminan Khusus bagi Pelaku Ekonomi Kreatif

Industri dan Pembangunan17 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Putra Nababan Usul Skema Penjaminan Khusus bagi Pelaku Ekonomi Kreatif

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VII DPR RI Putra Nababan meminta Kementerian Ekonomi Kreatif memperkuat dukungan terhadap pelaku ekonomi kreatif, khususnya melalui skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual (KI). Menurutnya, hingga saat ini banyak pelaku industri kreatif yang masih kesulitan memperoleh akses permodalan karena kekayaan intelektual belum diterima secara luas sebagai agunan kredit.

Komisi X Menyetujui Proses Naturalisasi Mitchell Lee Baker dan Luke Anthony

Kesejahteraan Rakyat17 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi X Menyetujui Proses Naturalisasi Mitchell Lee Baker dan Luke Anthony

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi X DPR RI menyetujui naturalisasi dua pemain keturunan Indonesia untuk memperkuat Timnas Indonesia. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfan mengatakan pihaknya menyetujui proses naturalisasi Luke Anthony Vickery dan Mitchell Lee Baker yang diproyeksikan untuk membela Timnas Indonesia untuk selanjutnya diambil sumpahnya sebagai Warga Negara Indonesia.

My Esti Dorong Kemenpora Susun Roadmap Prestasi Olahraga Berbasis Target Medali

Kesejahteraan Rakyat17 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

My Esti Dorong Kemenpora Susun Roadmap Prestasi Olahraga Berbasis Target Medali

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI My Esti Wijayati mendorong Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) segera menyusun peta jalan (roadmap) pembangunan olahraga nasional yang lebih terukur sebagai dasar penyusunan program dan anggaran tahun 2027. Menurutnya, setiap target prestasi olahraga harus didukung perencanaan yang matang, termasuk penetapan cabang olahraga unggulan dan kebutuhan anggaran yang jelas.

Komisi X Optimistis Penguatan Anggaran Kemenpora 2027 Perkuat Ekosistem Olahraga dan Kepemudaan

Kesejahteraan Rakyat17 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi X Optimistis Penguatan Anggaran Kemenpora 2027 Perkuat Ekosistem Olahraga dan Kepemudaan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi X DPR RI menyatakan optimisme bahwa penguatan anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) pada Tahun Anggaran 2027 akan menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem kepemudaan dan keolahragaan yang lebih kuat dan berkelanjutan. Optimisme tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pemuda dan Olahraga terkait pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027.

Legislator Usul BSN Perluas Sertifikasi SNI Gratis Bagi UMKM

Industri dan Pembangunan17 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Legislator Usul BSN Perluas Sertifikasi SNI Gratis Bagi UMKM

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Andhika Satya Wasistho menilai masih banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang belum memiliki sertifikasi SNI maupun pemahaman yang memadai mengenai pentingnya penerapan standar. Maka, Andhika berharap BSN dapat memperluas fasilitasi sertifikasi SNI secara gratis bagi UMKM pada tahun 2027.