Pencarian Lanjutan

Setujui Pagu Anggaran Tujuh Mitra Kerja, Komisi II Minta K/L Jaga Akuntabilitas dan Efisiensi

Politik dan Keamanan17 September 2026

Setujui Pagu Anggaran Tujuh Mitra Kerja, Komisi II Minta K/L Jaga Akuntabilitas dan Efisiensi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi II DPR RI resmi menyetujui Pagu Definitif Anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Tahun Anggaran 2027 untuk seluruh mitra kerjanya. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (Raker/RDP) bersama jajaran kementerian dan lembaga di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, pada Rabu (16/9/2026).

17 September 2026

Mitra Komisi II Harus Susun RAPBN 2027 yang Transformatif dan Berdampak Publik

Politik dan Keamanan17 September 2026

Politik dan Keamanan

Mitra Komisi II Harus Susun RAPBN 2027 yang Transformatif dan Berdampak Publik

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti menegaskan pentingnya penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 yang berfokus pada dampak nyata bagi masyarakat.

Komisi V Dorong Kementerian PKP Optimalkan Pagu RAPBN 2027 untuk Perumahan

Industri dan Pembangunan17 September 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi V Dorong Kementerian PKP Optimalkan Pagu RAPBN 2027 untuk Perumahan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP) memprioritaskan saran dan masukan DPR RI dalam penyusunan program dan kegiatan pada RAPBN Tahun Anggaran (TA) 2027. Hal ini dinilai penting untuk memastikan keterbatasan alokasi anggaran tetap diarahkan pada kebutuhan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi prioritas.

Kebutuhan Hidup Layak Harus Jadi Dasar Penetapan Upah Pekerja

Kesejahteraan Rakyat17 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Kebutuhan Hidup Layak Harus Jadi Dasar Penetapan Upah Pekerja

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Obon Tabroni mendorong agar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) menjadi salah satu dasar utama dalam penetapan upah dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Menurutnya, mekanisme pengupahan perlu memastikan kebutuhan dasar pekerja menjadi pertimbangan, dengan tetap membuka ruang perundingan sesuai kondisi daerah dan sektor industri.

Felly Soroti Anggaran Alkes Pelayanan TBC 2027 Tercatat Nol

Kesejahteraan Rakyat17 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Felly Soroti Anggaran Alkes Pelayanan TBC 2027 Tercatat Nol

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menyoroti alokasi anggaran alat kesehatan (alkes) pelayanan tuberkulosis (TBC) yang tercatat nol dalam rencana anggaran 2027. Padahal, pada 2026 anggaran untuk kebutuhan tersebut mencapai sekitar Rp279 miliar.

17 September 2026

Penguatan Skema Pinjaman Daerah dalam RUU Keuangan Negara

Ekonomi dan Keuangan17 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Penguatan Skema Pinjaman Daerah dalam RUU Keuangan Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keuangan Negara harus mengembalikan semangat otonomi daerah melalui penguatan kemandirian fiskal. Salah satu instrumen yang dinilai dapat mendukung tujuan tersebut adalah penguatan skema pinjaman daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan.

RUU Reforma Agraria Harus Hilangkan Hambatan Eksekusi Putusan Pengadilan

Politik dan Keamanan16 September 2026

Politik dan Keamanan

RUU Reforma Agraria Harus Hilangkan Hambatan Eksekusi Putusan Pengadilan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria didorong dapat menghilangkan berbagai hambatan dalam pelaksanaan putusan sengketa pertanahan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kepastian tersebut dinilai penting agar kemenangan masyarakat di pengadilan benar-benar berujung pada pemulihan hak.

Komisi IV Dorong Anggaran 2027 Perkuat Pangan dan Kesejahteraan Masyarakat

Industri dan Pembangunan16 September 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi IV Dorong Anggaran 2027 Perkuat Pangan dan Kesejahteraan Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi IV DPR RI menekankan pentingnya pembangunan sektor pangan dan sumber daya alam yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan serta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Pesan tersebut mengemuka dalam rangkaian rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Badan Karantina Indonesia, serta Badan Pangan Nasional, Rabu (16/9/2026).

Cindy Monica Pertanyakan Kinerja Komdigi Atasi Judol dan Blank Spot

Politik dan Keamanan16 September 2026

Politik dan Keamanan

Cindy Monica Pertanyakan Kinerja Komdigi Atasi Judol dan Blank Spot

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Cindy Monica menyoroti kapasitas Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam menghadapi persoalan judi online, perlindungan anak, serta pemerataan akses internet. Ia meminta penguatan infrastruktur digital berjalan seimbang dengan peningkatan kapasitas pengawasan ruang digital.

Muhammad Khozin Tegaskan RUU Reforma Agraria Harus Putus Kebuntuan Regulasi

Politik dan Keamanan16 September 2026

Politik dan Keamanan

Muhammad Khozin Tegaskan RUU Reforma Agraria Harus Putus Kebuntuan Regulasi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria diharapkan mampu mengatasi kebuntuan akibat fragmentasi regulasi yang selama ini menghambat penyelesaian persoalan pertanahan. Pengaturan tersebut perlu memastikan mekanisme restitusi, redistribusi, dan pemulihan hak dapat berjalan ketika masyarakat memiliki riwayat penguasaan tanah yang dapat dibuktikan.

Gaji P3K Ditanggung APBN 2027, Azis Subekti: Pemda Tak Boleh Lagi Alasan Efisiensi

Politik dan Keamanan16 September 2026

Politik dan Keamanan

Gaji P3K Ditanggung APBN 2027, Azis Subekti: Pemda Tak Boleh Lagi Alasan Efisiensi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti menyambut positif keputusan pemerintah yang mengalokasikan anggaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sebesar Rp23 triliun langsung ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027. Langkah ini dinilai sebagai kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak para tenaga P3K di seluruh Indonesia.

Reforma Agraria Jangan Sampai Terbelenggu Aturan Sektoral

Politik dan Keamanan16 September 2026

Politik dan Keamanan

Reforma Agraria Jangan Sampai Terbelenggu Aturan Sektoral

PARLEMENTARIA, Jakarta — Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria harus menghadirkan kebaruan (novelty) dalam pengaturan agraria, bukan sekadar mengulang ketentuan yang telah diatur dalam berbagai undang-undang sektoral. Hal itu dinilai penting agar RUU mampu menjawab persoalan ketimpangan agraria yang belum terselesaikan.

Konflik Lahan Infrastruktur Harus Diatur Jelas dalam RUU Reforma Agraria

Politik dan Keamanan16 September 2026

Politik dan Keamanan

Konflik Lahan Infrastruktur Harus Diatur Jelas dalam RUU Reforma Agraria

PARLEMENTARIA, Jakarta — Persoalan status dan penguasaan lahan yang berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur strategis perlu mendapat pengaturan yang jelas dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria. Kejelasan tersebut dinilai penting agar persoalan lahan tidak berkembang menjadi konflik agraria di kemudian hari.

Target PNBP Naik Diharapkan Dapat Penuhi Kebutuhan Program Komdigi

Politik dan Keamanan16 September 2026

Politik dan Keamanan

Target PNBP Naik Diharapkan Dapat Penuhi Kebutuhan Program Komdigi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi I DPR RI mendorong peningkatan pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari sektor komunikasi dan digital kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Langkah tersebut dinilai penting untuk memperluas ruang fiskal kementerian dalam menjalankan program, terutama penguatan konektivitas di berbagai daerah.

Ketahanan Pembiayaan Jadi Fondasi Utama Keberlanjutan JKN

Kesejahteraan Rakyat16 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Ketahanan Pembiayaan Jadi Fondasi Utama Keberlanjutan JKN

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto meminta pemerintah memastikan keberlanjutan pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai fondasi utama Universal Health Coverage (UHC). Menurutnya, ketahanan pembiayaan JKN perlu diperkuat agar tidak mengganggu akses masyarakat, khususnya kelompok miskin, terhadap pelayanan kesehatan serta keberlangsungan layanan di fasilitas kesehatan.