Pencarian Lanjutan

Legislator Minta Kasus Hanania Travel Jadi Efek Jera bagi Travel Nakal

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI  Rudianto Lallo meminta penanganan dugaan penipuan perjalanan ibadah umrah oleh PT Khazanah Tamma Internasional (Hanania Travel) dilakukan secara tuntas. Menurutnya, penyelesaian kasus tersebut penting untuk memberikan keadilan bagi para korban sekaligus mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.

Khozin Dorong Tanah Eks-HGU di Aceh Diredistribusi untuk Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mendorong agar tanah-tanah eks-Hak Guna Usaha (HGU) di Provinsi Aceh yang tidak terkelola dapat diarahkan menjadi objek reforma agraria. Hal itu disampaikan usai Komisi II DPR RI menerima sejumlah aspirasi dari kepala daerah dalam Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Aceh, Rabu (17/6/2026).

Usut Tuntas Jaringan Narkoba di Lapas: Jangan Berhenti Tangkap Kurirnya Saja!

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mengapresiasi keberhasilan petugas menggagalkan empat upaya penyelundupan narkotika ke Lapas Narkotika Jakarta dan Rutan Kelas I Jakarta Pusat (Salemba). Namun, ia menegaskan pemberantasan narkotika tidak boleh berhenti pada penangkapan kurir semata.

Bob Hasan Usulkan Pasal Soal Data Terbatas dan Tertutup Dimasukkan dalam RUU Satu Data

PARLEMENTARIA, Jakarta — Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia masih dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR. Wakil Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan mengusulkan pasal yang mengatur tentang data terbatas dan data tertutup untuk dimasukkan dalam pembahasan RUU Satu Data.

Pengaturan RUU Perampasan Aset Jangan Abaikan Perlindungan Hak Warga Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Mercy Barends, menyoroti pentingnya kejelasan mekanisme perampasan aset dalam pembahasan RUU Perampasan Aset. Menurutnya, pengaturan yang disusun harus mampu mendukung upaya pemulihan aset hasil kejahatan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip due process of law dan perlindungan hak warga negara.

Legislator Minta RUU Perampasan Aset Perjelas Tindak Lanjut Hasil Penelusuran

PARLEMENTARIA, Jakarta — Pembahasan RUU Perampasan Aset harus menjawab berbagai persoalan yang selama ini dihadapi aparat penegak hukum (APH) dalam menindaklanjuti hasil penelusuran aset. Anggota Komisi III DPR RI, Rikwanto, menilai kejelasan mekanisme tersebut penting agar upaya pemulihan kerugian negara dapat berjalan lebih efektif.

Aturan Bebas Visa Kunjungan Asing Perlu Dibuat Lebih Selektif

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menyatakan dukungannya terhadap langkah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) untuk memperketat kebijakan bebas visa kunjungan bagi warga negara asing (WNA). Ia menilai kebijakan bebas visa harus dilakukan secara selektif demi menjaga kualitas pariwisata serta keamanan di dalam negeri.

Pansus DPR Perkuat Perlindungan UMKM dalam RUU Desain Industri

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Desain Industri DPR RI Franciscus Maria Agustinus Sibarani menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang Desain Industri harus memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dimana unit bisnis itu ialah motor penggerak inovasi nasional.

Yoyok Riyo Dorong Reformasi Visa hingga Penurunan Tarif Penerbangan untuk Dongkrak Pariwisata Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI, Yoyok Riyo Sudibyo, mendorong Kementerian Pariwisata untuk lebih fokus pada langkah-langkah strategis yang berdampak langsung terhadap peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman). Menurutnya, potensi pariwisata Indonesia yang besar belum sepenuhnya tercermin dalam capaian jumlah kunjungan wisatawan asing dibandingkan negara-negara tetangga di kawasan ASEAN.

RUU Hukum Perdata Internasional Perkuat Kepastian Hukum Perkawinan Campuran hingga Sengketa Lintas Negara

Pelanggaran HAM Tambang Halmahera, Komisi XIII Bakal Agendakan Kunjungan Khusus

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XIII DPR RI, Saadiah Uluputty menyoroti aduan mengenai dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di kawasan pertambangan Halmahera Tengah dan Halmahera Timur. Komisi XIII DPR RI berkomitmen mengawal perlindungan ruang hidup masyarakat adat dan merencanakan kunjungan khusus ke lapangan.

Andhika Satya Dorong Modernisasi TVRI dan Minta Transparansi Hak Siar Piala Dunia

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI, Andhika Satya Wasistho, menekankan pentingnya optimalisasi anggaran dan sumber pendanaan alternatif untuk memperkuat peran TVRI sebagai lembaga penyiaran publik. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan LPP TVRI, LPP RRI, dan LKBN Antara terkait pembahasan RKA-KL dan RKP-KL Tahun Anggaran 2027 di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Sugiat Santoso Peringatkan Potensi Benih Separatisme Baru usai Konflik Halmahera

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso memberikan peringatan keras kepada pemerintah dan aparat penegak hukum agar segera menyelesaikan persoalan keamanan dan hukum di Maluku Utara. Pihaknya mengkhawatirkan pembiaran terhadap belasan kasus pembunuhan warga lokal yang tak kunjung diusut dapat memicu kekecewaan mendalam dan menumbuhkan benih-benih konflik sosiopolitik yang membahayakan keutuhan bangsa.

Saadiah Uluputty: Segara Pembentukan Tim Gabungan Usut Pembunuhan di Halmahera

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Saadiah Uluputty menegaskan pentingnya respons cepat negara dalam mengusut tuntas berbagai kasus pembunuhan misterius yang terjadi di Halmahera. Pihaknya mendesak pembentukan tim gabungan bersama untuk menguak motif di balik hilangnya nyawa warga yang tak kunjung terungkap sejak tahun 1985 silam.

Komisi XIII: Pos Imigrasi Luar Negeri Perlu Diperluas demi Lindungi TKI

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira, menyatakan dukungan penuh atas disetujuinya Pagu Indikatif Belanja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp20,12 triliun. Meski menyepakati total pagu serta usulan tambahan anggaran senilai Rp5,23 triliun tersebut, ia memberikan catatan krusial agar perluasan pos perwakilan imigrasi di luar negeri menjadi prioritas demi melindungi warga negara Indonesia (WNI).