Pencarian Lanjutan

Komisi VII Kawal Hilirisasi Sawit dan Ketersediaan Minyak Goreng Nasional

Industri dan Pembangunan18 September 2026

Komisi VII Kawal Hilirisasi Sawit dan Ketersediaan Minyak Goreng Nasional

PARLEMENTARIA, Semarang – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mendorong industri pengolahan sawit untuk mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan pasar dalam negeri di tengah tingginya orientasi ekspor produk turunan minyak sawit. Menurutnya, penguatan hilirisasi komoditas sawit perlu berjalan seiring dengan jaminan ketersediaan produk bagi masyarakat.

18 September 2026

Industri Keramik Nasional Harus Mampu Perluas Pasar Ekspor

Industri dan Pembangunan18 September 2026

Industri dan Pembangunan

Industri Keramik Nasional Harus Mampu Perluas Pasar Ekspor

PARLEMENTARIA, Karawang – Anggota Komisi VII DPR RI Ilham Permana mendorong penguatan daya saing industri genteng, keramik, dan ubin nasional agar mampu terus berkembang serta memperluas pangsa pasar hingga ke pasar ekspor. Menurutnya, penguatan industri manufaktur menjadi bagian penting dalam menjaga kontribusi sektor industri terhadap perekonomian nasional.

Insiden Drone Dekat Makkah, Hetifah Dorong Penguatan Keamanan Jemaah Umrah

Kesejahteraan Rakyat18 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Insiden Drone Dekat Makkah, Hetifah Dorong Penguatan Keamanan Jemaah Umrah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian meminta pemerintah memperkuat perlindungan dan penyampaian informasi kepada jemaah umrah Indonesia menyusul insiden pencegatan drone di sebelah selatan Makkah, Arab Saudi, pada 15 September 2026.

Chusnunia Chalim: Komisi VII Kawal Penerapan SNI untuk Perkuat Daya Saing Produk Nasional

Industri dan Pembangunan18 September 2026

Industri dan Pembangunan

Chusnunia Chalim: Komisi VII Kawal Penerapan SNI untuk Perkuat Daya Saing Produk Nasional

PARLEMENTARIA, Balikpapan – Komisi VII DPR RI menegaskan komitmennya mengawal penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) agar berjalan optimal dan mampu memperkuat daya saing produk nasional. Penguatan standardisasi tersebut dinilai perlu didukung dengan peningkatan kapasitas laboratorium pengujian dan lembaga penilaian kesesuaian (LPK).

Saleh Daulay: Stabilitas Harga Gas Penting bagi Keberlangsungan Industri Keramik

Industri dan Pembangunan18 September 2026

Industri dan Pembangunan

Saleh Daulay: Stabilitas Harga Gas Penting bagi Keberlangsungan Industri Keramik

PARLEMENTARIA, Karawang – Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti persoalan ketersediaan dan stabilitas harga gas yang menjadi salah satu tantangan utama bagi keberlangsungan industri genteng dan keramik nasional. Kepastian pasokan energi dinilai penting agar industri dapat beroperasi optimal, menjaga produksi, sekaligus mempertahankan lapangan pekerjaan.

Soroti Ironi Kalteng, Sigit Karyawan: Kaya SDA, Listrik Masih Padam Bergilir

Industri dan Pembangunan18 September 2026

Industri dan Pembangunan

Soroti Ironi Kalteng, Sigit Karyawan: Kaya SDA, Listrik Masih Padam Bergilir

PARLEMENTARIA, Balikpapan — Pemerataan akses listrik di Kalimantan Tengah (Kalteng) menjadi perhatian Komisi XII DPR RI. Pasalnya, daerah yang memiliki sumber daya alam (SDA) melimpah tersebut masih menghadapi persoalan keterjangkauan listrik di sejumlah wilayah dan pemadaman bergilir.

Ke Karawang, Saan Mustopa Gandeng Bulog Salurkan Bantuan Beras Antisipasi Cuaca Ekstrem

Kesejahteraan Rakyat18 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Ke Karawang, Saan Mustopa Gandeng Bulog Salurkan Bantuan Beras Antisipasi Cuaca Ekstrem

PARLEMENTARIA, Karawang — Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) ke Desa Karangligar, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Kunjungan ini berfokus pada dua agenda utama, yakni penyaluran bantuan pangan kepada ratusan warga setempat serta peninjauan langsung progres pembangunan infrastruktur pengendali banjir.

Jangan Tunggu 2029, Sigit Karyawan: Pembangunan Pembangkit Listrik Kalteng Harus Dipercepat

Industri dan Pembangunan18 September 2026

Industri dan Pembangunan

Jangan Tunggu 2029, Sigit Karyawan: Pembangunan Pembangkit Listrik Kalteng Harus Dipercepat

PARLEMENTARIA, Balikpapan — Anggota Komisi XII DPR RI Sigit Karyawan Yunianto meminta Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) ditinjau kembali agar pembangunan pembangkit baru di Kalimantan Tengah dapat dipercepat. Menurutnya, pembangunan pembangkit tidak perlu menunggu hingga tahun 2029 untuk mulai dieksekusi, mengingat masih terjadinya pemadaman listrik bergilir di wilayah tersebut.

Gde Sumarjaya Linggih Dorong Percepatan Birokrasi dan Koordinasi Lintas Sektor

Ekonomi dan Keuangan18 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Gde Sumarjaya Linggih Dorong Percepatan Birokrasi dan Koordinasi Lintas Sektor

PARLEMENTARIA, Surabaya — Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Gde Sumarjaya Linggih mendorong percepatan birokrasi dan penguatan koordinasi lintas sektor agar pengelolaan program pemerintah maupun peluang di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat ditindaklanjuti secara efektif dan responsif. Menurutnya, fleksibilitas pengelolaan anggaran tetap perlu disertai mekanisme pertanggungjawaban.

Fikri Faqih: 230 Ribu Guru PPPK Paruh Waktu Akan Diangkat Jadi Penuh Waktu Tanpa Tes pada 2027

Kesejahteraan Rakyat18 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Fikri Faqih: 230 Ribu Guru PPPK Paruh Waktu Akan Diangkat Jadi Penuh Waktu Tanpa Tes pada 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, memastikan sebanyak 230.000 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu akan diangkat menjadi berstatus penuh waktu tanpa tes yang dibiayai penuh melalui APBN 2027.

Komisi III Apresiasi Gerak Cepat Polda Metro Jaya Tangkap Penendang Perempuan di Senayan City

Politik dan Keamanan18 September 2026

Politik dan Keamanan

Komisi III Apresiasi Gerak Cepat Polda Metro Jaya Tangkap Penendang Perempuan di Senayan City

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengapresiasi gerak cepat jajaran Polda Metro Jaya dalam menangkap pria yang diduga menendang seorang perempuan di kawasan Senayan City, Jakarta. Ia meminta proses hukum terhadap tersangka dilakukan secara tegas, transparan, dan tanpa perlakuan istimewa.

Komisi XII Soroti Keselamatan Kilang dan Pasokan Gas Masyarakat Indramayu

Industri dan Pembangunan18 September 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi XII Soroti Keselamatan Kilang dan Pasokan Gas Masyarakat Indramayu

PARLEMENTARIA, Indramayu — Komisi XII DPR RI menyoroti aspek keselamatan operasional kilang sekaligus memastikan ketersediaan pasokan gas bagi masyarakat dalam pengelolaan fasilitas energi di Indramayu. Pengawasan keselamatan dan keberlanjutan pasokan tersebut dinilai penting agar kegiatan industri energi tetap berjalan tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat sekitar.

Rokhmat Ardiyan Dorong Tarif Gas Industri Terjangkau dan Berkeadilan

Industri dan Pembangunan18 September 2026

Industri dan Pembangunan

Rokhmat Ardiyan Dorong Tarif Gas Industri Terjangkau dan Berkeadilan

PARLEMENTARIA, Indramayu — Komisi XII DPR RI mendorong kejelasan tarif dan pemberian insentif untuk menjaga harga gas tetap terjangkau bagi sektor industri. Kebijakan tarif dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan industri sekaligus memastikan pengembangan jaringan gas (jargas) memberikan manfaat bagi masyarakat.

Waspadai Paket Murah Berisi Narkoba Sasar Pelajar di DIY!

Politik dan Keamanan18 September 2026

Politik dan Keamanan

Waspadai Paket Murah Berisi Narkoba Sasar Pelajar di DIY!

PARLEMENTARIA, Yogyakarta – Komisi III DPR RI meminta aparat penegak hukum, khususnya Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), mengantisipasi peredaran narkotika dalam paket-paket berharga murah yang menyasar masyarakat kelas menengah bawah, termasuk pelajar.

18 September 2026

BKSAP Perkuat Panja DP3I, Lindungi Kepentingan Nasional dalam Perdagangan

Politik dan Keamanan18 September 2026

Politik dan Keamanan

BKSAP Perkuat Panja DP3I, Lindungi Kepentingan Nasional dalam Perdagangan

PARLEMENTARIA, Surabaya — Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong agar setiap perjanjian kerja sama perdagangan yang dilakukan pemerintah dengan negara lain memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kerja sama perdagangan juga perlu tetap sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.