Pencarian Lanjutan

Prinsip ‘Good Neighbour’ Harus Diimbangi Perlindungan Nyata dalam Kebijakan Perbatasan

PARLEMENTARIA, Denpasar – Anggota Komisi I DPR RI Sabam Rajagukguk menekankan pentingnya pengamanan terukur dan responsif di wilayah perbatasan Indonesia dengan Timor Leste. Menurutnya, implementasi kebijakan tetangga baik atau good neighbour policy yang diusung pemerintah harus senantiasa diimbangi dengan perlindungan nyata terhadap warga negara di garis perbatasan.

25 Juli 2026

Komisi III: Penanganan Kasus Peredaran Narkotika di Kaltara Sudah Optimal

Komisi III: Penanganan Kasus Peredaran Narkotika di Kaltara Sudah Optimal

PARLEMENTARIA, Tanjung Selor – Komisi III DPR RI mengapresiasi kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Utara yang dinilai optimal dalam menekan angka penyalahgunaan dan peredaran narkotika di wilayah Kalimantan Utara (Kaltara). Meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan sumber daya, BNNP Kalimantan Utara dinilai mampu melampaui target penanganan kasus yang telah ditetapkan.

Perkuat Pertahanan, Pembentukan Kodam Baru Berbatasan dengan Timor Leste Perlu Dipercepat

Perkuat Pertahanan, Pembentukan Kodam Baru Berbatasan dengan Timor Leste Perlu Dipercepat

PARLEMENTARIA, Denpasar – Komisi I DPR RI memberikan dukungan penuh terhadap penyusunan peta jalan (roadmap) dan percepatan pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) baru di Nusa Tenggara Timur (NTT), yakni Kodam XXVII/Sobe Sonbai. Langkah ini dinilai sangat strategis untuk memperkuat postur pertahanan negara di wilayah yang berbatasan darat langsung dengan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL).

Komisi I Desak BAKTI Komdigi Perkuat SDM Lokal untuk Tangani Sistem Operasi BTS di NTB

Komisi I Desak BAKTI Komdigi Perkuat SDM Lokal untuk Tangani Sistem Operasi BTS di NTB

PARLEMENTARIA, Lombok Barat - Komisi I DPR RI mendorong Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kemkomdigi untuk memperkuat pemberdayaan SDM lokal serta menyiapkan sistem cadangan kelistrikan guna menjaga keandalan layanan telekomunikasi di wilayah kepulauan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Komisi III Serap Masukan APH di Papua Tengah, Soroti Keterbatasan Anggaran hingga Sarpras

Komisi III Serap Masukan APH di Papua Tengah, Soroti Keterbatasan Anggaran hingga Sarpras

PARLEMENTARIA, Timika – Komisi III DPR RI memberikan perhatian khusus terhadap penguatan kelembagaan penegak hukum dan keutuhan wilayah Papua. Perhatian khusus itu diberikan kepada Kapolda Papua Tengah, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua, serta Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Papua, dalam agenda Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi III ke Timika, Papua Tengah, Jumat (24/7/2026).

Potensi Wisata Jatim Dinilai Belum Terarah, Komisi VII Soroti SDM hingga Antisipasi El Nino

Potensi Wisata Jatim Dinilai Belum Terarah, Komisi VII Soroti SDM hingga Antisipasi El Nino

PARLEMENTARIA, Surabaya – Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menilai potensi pariwisata Jawa Timur yang sangat beragam belum dikelola secara fokus dan terintegrasi. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab rendahnya rata-rata lama tinggal (length of stay) wisatawan sehingga dampak ekonomi yang dihasilkan belum optimal.

Soroti Kasus KBS, Chusnunia: Minta Tata Kelola Wisata Satwa Dievaluasi Menyeluruh

Soroti Kasus KBS, Chusnunia: Minta Tata Kelola Wisata Satwa Dievaluasi Menyeluruh

PARLEMENTARIA, Surabaya – Komisi VII DPR RI menyoroti dugaan buruknya tata kelola di Kebun Binatang Surabaya (KBS) yang belakangan menjadi perhatian publik. Peristiwa tersebut dinilai menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan destinasi wisata berbasis satwa, dengan mengedepankan aspek kesejahteraan hewan dan tata kelola yang akuntabel.

Pelaku Usaha Kreatif Susah Pinjam Modal, Chusnunia: Kuota KUR Ekraf Perlu Ditambah

Pelaku Usaha Kreatif Susah Pinjam Modal, Chusnunia: Kuota KUR Ekraf Perlu Ditambah

PARLEMENTARIA, Surabaya – Komisi VII DPR RI menyoroti masih terbatasnya akses pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif (ekraf). Kendala tersebut dinilai menghambat pengembangan sektor yang selama ini diproyeksikan menjadi salah satu motor baru pertumbuhan ekonomi nasional.

Wujudkan Quality Tourism, Komisi VII Desak Perbaikan Konektivitas dan Amenitas Wisata Jatim

Wujudkan Quality Tourism, Komisi VII Desak Perbaikan Konektivitas dan Amenitas Wisata Jatim

PARLEMENTARIA, Surabaya – Komisi VII DPR RI mendorong pemerintah pusat dan daerah memperkuat kolaborasi untuk mengembangkan sektor pariwisata Jawa Timur secara lebih terintegrasi. Upaya tersebut dinilai penting agar pengembangan pariwisata tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga kualitas pengalaman dan dampak ekonominya bagi masyarakat.

Komisi VI Soroti Armada Tua BUMN Pelayaran dan Penguatan Ekosistem Maritim

Kesejahteraan Rakyat25 Juli 2026

Komisi VI Soroti Armada Tua BUMN Pelayaran dan Penguatan Ekosistem Maritim

PARLEMENTARIA, Surabaya - Komisi VI DPR RI menekankan pentingnya penguatan peran strategis BUMN dalam memperkuat ekosistem maritim nasional. Langkah ini mencakup optimalisasi transportasi laut, modernisasi infrastruktur pelabuhan, hingga konsolidasi industri galangan kapal.

Ranny Fahd Arafiq: Labuan Bajo sebagai DPSP Harus Diimbangi Layanan Kesehatan dan SDM

Kesejahteraan Rakyat

Ranny Fahd Arafiq: Labuan Bajo sebagai DPSP Harus Diimbangi Layanan Kesehatan dan SDM

PARLEMENTARIA, NTT - Anggota Komisi IX DPR RI Ranny Fahd Arafiq menegaskan bahwa pesatnya perkembangan Labuan Bajo sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) harus diimbangi dengan penguatan layanan kesehatan, perlindungan tenaga kerja, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal itu disampaikannya dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI di UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (24/7/2026).

Keterbatasan Sarpras dan Anggaran Tidak Menurunkan Dedikasi APH di Kalimantan Utara

Kesejahteraan Rakyat25 Juli 2026

Keterbatasan Sarpras dan Anggaran Tidak Menurunkan Dedikasi APH di Kalimantan Utara

PARLEMENTARIA, Tanjung Selor – Komisi III DPR RI mengapresiasi kinerja aparat penegak hukum di Kalimantan Utara yang dinilai tetap profesional dalam menjalankan tugas meskipun menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana, anggaran, serta personel. Komisi III juga menilai implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di wilayah tersebut berjalan baik dan tidak menghambat proses penegakan hukum.

Komisi IX Dorong Percepatan Imunisasi di Aceh, Ade Rezki: Pencegahan Harus Jadi Prioritas

Kesejahteraan Rakyat

Komisi IX Dorong Percepatan Imunisasi di Aceh, Ade Rezki: Pencegahan Harus Jadi Prioritas

PARLEMENTARIA, Banda Aceh – Anggota Komisi IX DPR RI Ade Rezki Pratama menyoroti masih rendahnya cakupan imunisasi dasar lengkap di Provinsi Aceh. Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah karena berpotensi meningkatkan risiko penyebaran penyakit yang sebenarnya dapat dicegah melalui imunisasi, seperti campak dan rubela.

Cakupan Layanan Akses 4G di NTB Sudah 99 Persen, Masih Ada 124 Wilayah Tergolong Sinyal Lemah