
Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini dalam agenda Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ke ke PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) di Surabaya, Jawa Timur.|Foto: Ulfi/Karisma
PARLEMENTARIA, Surabaya - Komisi VI DPR RI menekankan pentingnya penguatan peran strategis BUMN dalam memperkuat ekosistem maritim nasional. Langkah ini mencakup optimalisasi transportasi laut, modernisasi infrastruktur pelabuhan, hingga konsolidasi industri galangan kapal.
Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini saat memimpin Kunjungan Kerja Reses ke PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (24/7/2026).
"Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memerlukan ekosistem maritim yang kuat, modern, dan berdaya saing," tegasnya.
Politisi Fraksi PKB ini menjelaskan, konsolidasi antar BUMN termasuk penguatan PT PAL Indonesia dan dukungan investasi dari Danantara Indonesia menjadi strategi besar untuk mewujudkan kemandirian industri nasional sekaligus meningkatkan daya saing maritim Indonesia.
Selain industri galangan kapal, Komisi VI DPR RI menyoroti tingginya ketergantungan BUMN pelayaran seperti PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan PT Pelni (Persero) terhadap dana Public Service Obligation (PSO). Saat ini, porsi PSO ASDP tercatat masih mencapai 74%.
Anggia mendorong penguatan operasional agar BUMN pelayaran mampu bergerak secara komersial. Namun, penyehatan dan peremajaan armada menjadi syarat mutlak yang mendesak mengingat banyaknya kapal operasional yang sudah tua.
Sebagian kapal berusia hingga 50 tahun, berisiko tinggi terhadap keselamatan, dan memicu pemborosan anggaran akibat sering rusak, kapal tua dinilai tidak efisien dan menghambat potensi pengembangan komersial BUMN.
Di sisi lain, Komisi VI DPR RI mendorong optimalisasi aset Pelindo melalui perpanjangan dan perluasan area tambat dermaga kapal pesiar (cruise) di Pelabuhan Benoa, Bali.
Langkah ini diharapkan dapat menampung kapal-kapal besar dalam durasi bersandar yang lebih lama, sehingga mampu mendatangkan multiplier effect bagi perekonomian nasional dan daerah.
"Tempat bersandarnya diperpanjang supaya kapal bisa bersandar lebih lama dan menambah revenue. Di situ juga bisa dibangun ruang bagi UMKM, sehingga ekosistem dan perekonomian masyarakat sekitar ikut berkembang," pungkasnya. (upi/we).