Soroti Kasus KBS, Chusnunia: Minta Tata Kelola Wisata Satwa Dievaluasi Menyeluruh

PARLEMENTARIA, Surabaya – Komisi VII DPR RI menyoroti dugaan buruknya tata kelola di Kebun Binatang Surabaya (KBS) yang belakangan menjadi perhatian publik. Peristiwa tersebut dinilai menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan destinasi wisata berbasis satwa, dengan mengedepankan aspek kesejahteraan hewan dan tata kelola yang akuntabel.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mengaku prihatin atas berbagai laporan yang menyebut adanya dugaan kelalaian pengelolaan yang berdampak pada kondisi satwa di KBS. Menurutnya, sektor pariwisata tidak hanya berorientasi pada peningkatan kunjungan dan pendapatan, tetapi juga harus menjunjung tinggi tanggung jawab terhadap satwa yang berada di bawah pengelolaannya.

"Ini masih shock ya, kita prihatin banget intinya. Sampai kehabisan kata-kata lah karena kita shock, sampai kayak gitu keadaannya," ujarnya usai Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (24/7/2026).

Ia menegaskan, pemerintah bersama pengelola perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh destinasi wisata yang melibatkan satwa agar kasus serupa tidak kembali terjadi. Menurutnya, kesejahteraan dan kesehatan satwa harus menjadi prioritas utama dalam pengelolaan kawasan konservasi maupun wisata edukasi.

Chusnunia juga menilai penutupan sementara dapat dipertimbangkan apabila kondisi di lapangan dinilai sudah tidak memungkinkan untuk menjamin kesejahteraan satwa. Langkah tersebut, menurutnya, dapat menjadi ruang untuk membenahi sistem pengelolaan sebelum operasional kembali dibuka.

"Kalau situasinya memprihatinkan, dari saya pribadi nih, tutup dulu deh daripada kasihan itu (hewannya). Baru kalau sudah punya pola tata kelola yang tidak mungkin lagi terjadi korupsi dan sebagainya, ya silakan dibuka," tegas Legislator Fraksi PKB tersebut.

Selama proses pembenahan berlangsung, ia mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan destinasi wisata alternatif yang tidak bergantung pada pemanfaatan satwa, seperti wisata edukasi, ruang terbuka, maupun wahana rekreasi keluarga.

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR RI, Komisi VII juga menyatakan akan mempertimbangkan melakukan inspeksi ke Kebun Binatang Surabaya untuk melihat secara langsung kondisi satwa sekaligus memastikan langkah-langkah perbaikan tata kelola berjalan sesuai harapan. (ndn/we)