E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
RUU Migas|RAPBN 2027|Harga Minyak|Anggaran|Pendidikan|energi|Guru|Sensus Ekonomi|BUMN|sekolah|Puskesmas|Dosen|LKPP
Jakarta:
Cerah
31°C
Terasa: 35°C
Lembab: 63%
Angin: 12 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI - Gedung Nusantara II Lt.2, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta – Indonesia 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
RUU Migas|RAPBN 2027|Harga Minyak|Anggaran|Pendidikan|energi|Guru|Sensus Ekonomi|BUMN|sekolah|Puskesmas|Dosen|LKPP
Jakarta:
Cerah
31°C
Terasa: 35°C
Lembab: 63%
Angin: 12 km/h

Pencarian Lanjutan

Cakupan Layanan Akses 4G di NTB Sudah 99 Persen, Masih Ada 124 Wilayah Tergolong Sinyal Lemah
Cakupan Layanan Akses 4G di NTB Sudah 99 Persen, Masih Ada 124 Wilayah Tergolong Sinyal Lemah
Politik dan Keamanan25 Juli 2026
Cakupan Layanan Akses 4G di NTB Sudah 99 Persen, Masih Ada 124 Wilayah Tergolong Sinyal Lemah
Politik dan Keamanan
Cakupan Layanan Akses 4G di NTB Sudah 99 Persen, Masih Ada 124 Wilayah Tergolong Sinyal Lemah

PARLEMENTARIA, Mataram - Komisi I DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dalam rangka memastikan pembangunan infrastruktur digital yang dilaksanakan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kemkomdigi berjalan optimal, khususnya dalam mendukung pemerataan akses telekomunikasi hingga wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

25 Juli 2026
Achmad Ru'yat Dorong RUU Ketenagakerjaan Atur Upah Minimum Tenaga Kesehatan
Achmad Ru'yat Dorong RUU Ketenagakerjaan Atur Upah Minimum Tenaga Kesehatan
Kesejahteraan Rakyat25 Juli 2026
Achmad Ru'yat Dorong RUU Ketenagakerjaan Atur Upah Minimum Tenaga Kesehatan
Kesejahteraan Rakyat
Achmad Ru'yat Dorong RUU Ketenagakerjaan Atur Upah Minimum Tenaga Kesehatan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Achmad Ru'yat mendorong agar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan memasukkan klausul mengenai upah minimum bagi tenaga kesehatan. Menurutnya, regulasi tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi perawat, bidan, dan tenaga kesehatan di seluruh Indonesia.

Achmad Ru'yat Dorong Pemerataan Dokter dan Peningkatan Kesejahteraan Nakes
Achmad Ru'yat Dorong Pemerataan Dokter dan Peningkatan Kesejahteraan Nakes
Kesejahteraan Rakyat25 Juli 2026
Achmad Ru'yat Dorong Pemerataan Dokter dan Peningkatan Kesejahteraan Nakes
Kesejahteraan Rakyat
Achmad Ru'yat Dorong Pemerataan Dokter dan Peningkatan Kesejahteraan Nakes

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Achmad Ru'yat menyoroti masih besarnya tantangan dalam pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di Indonesia, khususnya terkait kekurangan jumlah dokter dan pemerataan penempatannya. Menurutnya, pemerintah perlu segera menyusun langkah strategis untuk mengatasi defisit dokter sekaligus memastikan distribusi tenaga medis lebih merata hingga ke daerah terpencil, terluar, dan perbatasan.

Sukseskan Program MBG, DPR Harap Sudaryono Mampu Perkuat Tata Kelola BGN
Sukseskan Program MBG, DPR Harap Sudaryono Mampu Perkuat Tata Kelola BGN
Kesejahteraan Rakyat25 Juli 2026
Sukseskan Program MBG, DPR Harap Sudaryono Mampu Perkuat Tata Kelola BGN
Kesejahteraan Rakyat
Sukseskan Program MBG, DPR Harap Sudaryono Mampu Perkuat Tata Kelola BGN

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati berharap penunjukan Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Presiden Prabowo Subianto dapat menjadi momentum untuk semakin memperkuat kelembagaan BGN. Hal itu sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program prioritas nasional.

Gamal Albinsaid: Penanganan Stunting Harus Sasar Akar Permasalahan
Gamal Albinsaid: Penanganan Stunting Harus Sasar Akar Permasalahan
Kesejahteraan Rakyat25 Juli 2026
Gamal Albinsaid: Penanganan Stunting Harus Sasar Akar Permasalahan
Kesejahteraan Rakyat
Gamal Albinsaid: Penanganan Stunting Harus Sasar Akar Permasalahan

PARLEMENTARIA, Manggarai Barat — Anggota Komisi IX DPR RI Gamal Albinsaid menilai penanganan stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) harus dilakukan secara menyeluruh dengan menyasar berbagai faktor penyebabnya. Menurutnya, tingginya angka stunting di NTT tidak hanya berdampak pada kondisi fisik anak, tetapi juga mengancam kualitas sumber daya manusia dan produktivitas daerah di masa depan.

Nico Siahaan: TNI-Polri Tak Tepat Dilibatkan Awasi Kepatuhan Pajak
Nico Siahaan: TNI-Polri Tak Tepat Dilibatkan Awasi Kepatuhan Pajak
Politik dan Keamanan25 Juli 2026
Nico Siahaan: TNI-Polri Tak Tepat Dilibatkan Awasi Kepatuhan Pajak
Politik dan Keamanan
Nico Siahaan: TNI-Polri Tak Tepat Dilibatkan Awasi Kepatuhan Pajak

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, Junico Siahaan, meminta pemerintah untuk lebih memprioritaskan penagihan pajak kepada perusahaan yang masih mangkir, dibanding melibatkan Babinsa TNI dan Bhabinkamtibmas Polri dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak masyarakat.

25 Juli 2026
Komisi IX DPR RI Soroti Keberlanjutan JKA dan Penguatan Layanan Kesehatan di Aceh
Komisi IX DPR RI Soroti Keberlanjutan JKA dan Penguatan Layanan Kesehatan di Aceh
Kesejahteraan Rakyat25 Juli 2026
Komisi IX DPR RI Soroti Keberlanjutan JKA dan Penguatan Layanan Kesehatan di Aceh
Kesejahteraan Rakyat
Komisi IX DPR RI Soroti Keberlanjutan JKA dan Penguatan Layanan Kesehatan di Aceh

PARLEMENTARIA, Banda Aceh – Komisi IX DPR RI menaruh perhatian terhadap keberlanjutan layanan kesehatan di Provinsi Aceh di tengah semakin terbatasnya kapasitas fiskal daerah. Dalam Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Aceh, Rabu (22/7/2026), Wakil Ketua Komisi IX DPR RI M. Yahya Zaini menegaskan bahwa kunjungan tersebut bertujuan menyerap aspirasi daerah sekaligus mengevaluasi pelaksanaan berbagai program kesehatan dan ketenagakerjaan agar menjadi bahan penyusunan kebijakan nasional. 

Ahmad Rizki Sadig Soroti Lonjakan Nilai Barang Bukti Narkotika di Bali
Ahmad Rizki Sadig Soroti Lonjakan Nilai Barang Bukti Narkotika di Bali
Ekonomi dan Keuangan25 Juli 2026
Ahmad Rizki Sadig Soroti Lonjakan Nilai Barang Bukti Narkotika di Bali
Ekonomi dan Keuangan
Ahmad Rizki Sadig Soroti Lonjakan Nilai Barang Bukti Narkotika di Bali

PARLEMENTARIA, Denpasar – Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Rizki Sadig menyoroti meningkatnya nilai dan berat barang bukti narkotika hasil penindakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius karena dapat mengindikasikan semakin besarnya upaya penyelundupan narkotika melalui kawasan Bali.

Netty: ASN yang Bekerja Dekat Keluarga Berpotensi Tingkatkan Produktivitas dan Kualitas Layanan
Netty: ASN yang Bekerja Dekat Keluarga Berpotensi Tingkatkan Produktivitas dan Kualitas Layanan
Kesejahteraan Rakyat25 Juli 2026
Netty: ASN yang Bekerja Dekat Keluarga Berpotensi Tingkatkan Produktivitas dan Kualitas Layanan
Kesejahteraan Rakyat
Netty: ASN yang Bekerja Dekat Keluarga Berpotensi Tingkatkan Produktivitas dan Kualitas Layanan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menyambut baik uji coba program Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang memungkinkan aparatur sipil negara (ASN), baik pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), bekerja lebih dekat dengan domisili dan keluarganya. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah positif untuk membangun birokrasi yang tidak hanya berorientasi pada kinerja, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan pegawai.

Komisi IX Dorong Penguatan SDM Pariwisata melalui Revitalisasi BLK Manggarai Barat
Komisi IX Dorong Penguatan SDM Pariwisata melalui Revitalisasi BLK Manggarai Barat
Kesejahteraan Rakyat24 Juli 2026
Komisi IX Dorong Penguatan SDM Pariwisata melalui Revitalisasi BLK Manggarai Barat
Kesejahteraan Rakyat
Komisi IX Dorong Penguatan SDM Pariwisata melalui Revitalisasi BLK Manggarai Barat

PARLEMENTARIA, Manggarai Barat – Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menegaskan pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), harus diimbangi dengan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang terampil dan berdaya saing. Menurutnya, sebagai destinasi wisata super prioritas, Labuan Bajo membutuhkan tenaga kerja yang siap memasuki dunia kerja melalui pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri pariwisata.

Dana Desa Harus Beri Dampak Nyata bagi Masyarakat
Dana Desa Harus Beri Dampak Nyata bagi Masyarakat
Ekonomi dan Keuangan24 Juli 2026
Dana Desa Harus Beri Dampak Nyata bagi Masyarakat
Ekonomi dan Keuangan
Dana Desa Harus Beri Dampak Nyata bagi Masyarakat

PARLEMENTARIA, Denpasar – Anggota Komisi XI DPR RI I Dewa Gde Agung Widiarsana menegaskan pemanfaatan Dana Desa harus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan di setiap desa. Pasalnya, keterlibatan masyarakat menjadi kunci agar penggunaan Dana Desa tepat sasaran dan berkelanjutan.

24 Juli 2026
Komisi IX Dorong Optimalisasi Cath Lab RSUD Komodo untuk Perkuat Layanan Jantung
Komisi IX Dorong Optimalisasi Cath Lab RSUD Komodo untuk Perkuat Layanan Jantung
Kesejahteraan Rakyat24 Juli 2026
Komisi IX Dorong Optimalisasi Cath Lab RSUD Komodo untuk Perkuat Layanan Jantung
Kesejahteraan Rakyat
Komisi IX Dorong Optimalisasi Cath Lab RSUD Komodo untuk Perkuat Layanan Jantung

PARLEMENTARIA, Manggarai Barat – Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menyoroti belum optimalnya pemanfaatan fasilitas Catheterization Laboratory (Cath Lab) di RSUD Komodo, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurutnya, alat kesehatan yang telah tersedia harus segera dimanfaatkan secara maksimal untuk memperkuat layanan jantung bagi masyarakat.

Ledia Hanifa Dorong Penguatan Pendidikan Inklusif dan SLB di Seluruh Daerah
Ledia Hanifa Dorong Penguatan Pendidikan Inklusif dan SLB di Seluruh Daerah
Kesejahteraan Rakyat24 Juli 2026
Ledia Hanifa Dorong Penguatan Pendidikan Inklusif dan SLB di Seluruh Daerah
Kesejahteraan Rakyat
Ledia Hanifa Dorong Penguatan Pendidikan Inklusif dan SLB di Seluruh Daerah

PARLEMENTARIA, Siak – Komisi X DPR RI menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus melalui pengembangan Sekolah Luar Biasa (SLB) dan sekolah inklusi. Upaya tersebut dinilai memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, sekaligus penguatan sumber daya manusia, khususnya guru pendamping yang memiliki kompetensi di bidang pendidikan inklusif.

Miris, Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Malut Cukup Tinggi, Polda Harus Beri Atensi!
Miris, Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Malut Cukup Tinggi, Polda Harus Beri Atensi!
Politik dan Keamanan24 Juli 2026
Miris, Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Malut Cukup Tinggi, Polda Harus Beri Atensi!
Politik dan Keamanan
Miris, Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Malut Cukup Tinggi, Polda Harus Beri Atensi!

PARLEMENTARIA, Ternate - Anggota Komisi III DPR RI Widya Pratiwi menyoroti masih tingginya kasus penganiayaan serta kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Maluku Utara (Malut). Ia meminta Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara bersama jajaran aparat penegak hukum terus mengawal penanganan kasus-kasus tersebut agar korban memperoleh perlindungan dan rasa aman.

Benny Utama: Pemda di Maluku Utara Perlu Sediakan Fasilitas Rehabilitasi Korban Narkotika
Benny Utama: Pemda di Maluku Utara Perlu Sediakan Fasilitas Rehabilitasi Korban Narkotika
Politik dan Keamanan24 Juli 2026
Benny Utama: Pemda di Maluku Utara Perlu Sediakan Fasilitas Rehabilitasi Korban Narkotika
Politik dan Keamanan
Benny Utama: Pemda di Maluku Utara Perlu Sediakan Fasilitas Rehabilitasi Korban Narkotika

PARLEMENTARIA, Ternate - Anggota Komisi III DPR RI Benny Utama mendorong pemerintah daerah di Provinsi Maluku Utara memperkuat upaya rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika. Menurutnya, penanganan persoalan narkotika tidak dapat hanya dibebankan kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) maupun aparat penegak hukum, tetapi membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

Sebelumnya28 / 978Halaman 28 dari 978Selanjutnya

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(1073)
  • Industri dan Pembangunan(3742)
  • Isu Lainnya(1058)
  • Kesejahteraan Rakyat(3723)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(4613)
  • Populer(418)
  • Uncategorized(4)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi IV#BKSAP#Komisi VIII#Komisi IX#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

PODCAST

IKUTI KAMI

25 Juli 2026
25 Juli 2026
25 Juli 2026
25 Juli 2026
25 Juli 2026
25 Juli 2026
25 Juli 2026
24 Juli 2026
24 Juli 2026
24 Juli 2026
24 Juli 2026
24 Juli 2026