Marwan Minta Pemetaan Inflasi Akurat dan Pengendalian Harga Harus Tepat Sasaran

PARLEMENTARIA, Makassar — Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan meminta Bank Indonesia (BI) bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendalami faktor-faktor yang memengaruhi inflasi di setiap kabupaten/kota. Pemetaan yang akurat diperlukan agar rendahnya inflasi benar-benar mencerminkan keberhasilan pengendalian harga dan pasokan, bukan disebabkan oleh melemahnya daya beli masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Marwan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (18/9/2026). Kunjungan tersebut dilaksanakan untuk mengevaluasi perkembangan inflasi, kondisi perekonomian regional, serta efektivitas sinergi fiskal dan moneter dalam menjaga stabilitas harga pangan di Sulsel.

Berdasarkan paparan Kantor Perwakilan BI Provinsi Sulawesi Selatan, inflasi Sulsel pada Agustus 2026 tercatat sebesar 0,14 persen secara bulanan. Secara tahunan, inflasi Sulsel berada pada level 2,86 persen atau masih di bawah target indikatif sebesar 3,50 persen.

“Secara umum inflasi Sulawesi Selatan sebesar 2,86 persen masih berada di bawah batas atas target. Namun, beberapa komoditas seperti beras, cabai rawit, dan angkutan udara masih menjadi sumber tekanan inflasi. Ini harus menjadi perhatian bersama karena Sulawesi Selatan merupakan salah satu lumbung pangan di Indonesia,” ujar Marwan.

Politisi Fraksi Partai Demokrat itu menilai pemerintah daerah dan BI perlu memastikan apakah tekanan harga pangan disebabkan oleh ketidaktepatan musim tanam, perubahan cuaca, kendala produksi, kenaikan biaya input, atau persoalan distribusi antardaerah. Pemetaan tersebut dibutuhkan agar kebijakan pengendalian inflasi tidak hanya bersifat reaktif dan jangka pendek.

Data BI menunjukkan adanya perbedaan tingkat inflasi antardaerah di Sulsel. Pada Agustus 2026, inflasi tahunan Kabupaten Wajo tercatat 3,08 persen dan Kota Makassar 3,07 persen. Sementara itu, inflasi Kota Palopo berada pada level 1,73 persen.

Marwan mengatakan, daerah dengan inflasi relatif tinggi perlu memperoleh perhatian dari sisi ketersediaan dan kelancaran distribusi pasokan. Di sisi lain, inflasi yang sangat rendah juga harus dikaji untuk memastikan kondisi tersebut tidak dipengaruhi oleh rendahnya konsumsi masyarakat.

“Kita harus memastikan inflasi yang terkendali benar-benar terjadi karena kemampuan pemerintah dan BI menjaga harga serta pasokan, bukan karena daya beli masyarakat menurun,” tegasnya.

BI Sulsel dalam paparannya menyebut pergerakan inflasi daerah selama lima tahun terakhir terutama dipengaruhi komoditas pangan dan transportasi, antara lain cabai rawit, beras, angkutan udara, daging ayam ras, bawang merah, telur ayam ras, minyak goreng, ikan bandeng, dan udang basah. Gangguan cuaca, pola musim panen, kenaikan biaya produksi, serta peningkatan permintaan pada hari besar keagamaan menjadi sejumlah faktor pemicunya.

Sulsel juga masih menghadapi persoalan ketimpangan stok dan harga antardaerah. Meski berstatus sebagai lumbung pangan, ketersediaan komoditas di dalam provinsi belum tersebar secara merata. Kondisi tersebut dapat memicu kenaikan harga di kabupaten/kota yang bukan merupakan sentra produksi.

Karena itu, Marwan mendorong penguatan kerja sama antardaerah, baik di dalam maupun di luar Sulsel. Distribusi komoditas seperti bawang merah, cabai rawit, cabai merah, beras, dan telur ayam perlu diarahkan dari wilayah surplus menuju wilayah defisit.

“Distribusi dari daerah surplus menuju daerah defisit harus diperkuat. Dengan begitu, status Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan juga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui harga pangan yang stabil dan terjangkau,” katanya.

Untuk menjaga stabilitas harga, BI bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulsel telah melaksanakan 19 kerja sama antardaerah, 24 fasilitasi distribusi pangan, serta 1.334 kegiatan Gerakan Pangan Murah atau pasar murah. Program tersebut merupakan bagian dari strategi pengendalian inflasi yang mencakup keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. (uf/aha)