Prinsip ‘Good Neighbour’ Harus Diimbangi Perlindungan Nyata dalam Kebijakan Perbatasan

PARLEMENTARIA, Denpasar – Anggota Komisi I DPR RI Sabam Rajagukguk menekankan pentingnya pengamanan terukur dan responsif di wilayah perbatasan Indonesia dengan Timor Leste. Menurutnya, implementasi kebijakan tetangga baik atau good neighbour policy yang diusung pemerintah harus senantiasa diimbangi dengan perlindungan nyata terhadap warga negara di garis perbatasan.

Hal tersebut disampaikannya dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI di Markas Kodam IX/Udayana, Denpasar, Bali, Jumat (24/7/2026). Kunjungan kerja ini berfokus pada penguatan pertahanan wilayah perbatasan dan akselerasi pemekaran Kodam baru.

"Kita menghargai kesepakatan antar tokoh masyarakat di perbatasan yang memanfaatkan wilayah secara bersama-sama dalam semangat persaudaraan. Namun jika ada dinamika di lapangan yang berpotensi menimbulkan rasa tidak aman bagi warga kita, TNI harus mengambil langkah perlindungan," ujar Sabam di hadapan jajaran pimpinan Kodam IX/Udayana.

Legislator Fraksi Partai Gerindra ini menambahkan bahwa hubungan bilateral yang harmonis memerlukan komitmen dan penghormatan muatan lokal dari kedua belah pihak.

"Bapak Presiden menekankan kebijakan luar negeri kita adalah good neighbour policy, tetapi prinsip good neighbour itu berlaku dua arah (it takes two to tango). Kita bersikap sebagai tetangga yang baik, dan tentu berharap pihak tetangga juga demikian, sehingga warga di perbatasan merasa tenang dan tidak ada perlakuan yang semena-mena," paparnya.

Selain perlindungan teritorial, Sabam juga menanyakan kesiapan operasional prajurit di lapangan, khususnya terkait ketahanan logistik dan kecukupan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) Kodam IX/Udayana dalam menunjang patroli perbatasan. (clr/rdn)