Pencabutan Moratorium Penempatan PMI ke Saudi Harus Tetap Jaga Prinsip Perlindungan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari menyatakan dukungannya terhadap rencana pencabutan moratorium pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi. Namun, ia menegaskan pentingnya kehati-hatian agar prinsip-prinsip perlindungan tetap menjadi prioritas utama.

“Tentu setuju saja kami mendukung jika memang akan dilakukan pencabutan moratorium, tetapi tentunya kami juga sepakat pencabutan ini juga perlu ada kehati-hatian untuk tetap bisa memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan,” ujar Putih Sari dalam Raker Komisi IX dengan BP2MI, Sekjen Kemenaker dan Atase Ketenagakerjaan Arab Saudi di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (28/4/2025).

Ia menekankan bahwa besarnya potensi permintaan tenaga kerja dari Arab Saudi tidak boleh mengabaikan perlindungan hak-hak pekerja. “Agar tentunya jangan sampai ya walaupun potensinya besar, permintaannya besar gitu ya, tapi nantinya masalahnya juga banyak. Jangan sampai seperti itu ya yang tentu akan merepotkan pemerintah lagi,” jelasnya.

Putih Sari juga mendorong percepatan pencabutan moratorium, dengan catatan prinsip perlindungan harus dijaga. “Moratorium kami dorong ya pak Menteri kalau memang bisa segera dilakukan ya kita dukung, tetapi sekali lagi prinsip-prinsip perlindungan ya kepada pekerja kita khususnya di Arab Saudi ini bisa benar-benar dipastikan,” katanya.

Ia mengingatkan pentingnya memperbaiki perjanjian kerja dan memastikan kepastian hak-hak PMI melalui skema perjanjian baru. Ia juga meminta BP2MI untuk menyiapkan langkah-langkah perlindungan hukum dan sistem layanan pengaduan 24 jam.

“Perlu ada langkah-langkah yang jelas juga dari Kementerian BP2MI seperti apa skema perlindungan ataupun juga bantuan hukum yang mungkin akan diberikan kepada pekerja-pekerja kita yang memang menghadapi masalah-masalah. Sistem pengaduan yang istilahnya crisis center lah ya BP2MI, sistem layanan yang bisa dibuka 24 jam untuk bisa membantu kalau memang ada masalah-masalah yang terjadi,” jelasnya.

Ia juga mengusulkan agar BP2MI memiliki lembaga pelatihan khusus untuk sektor kerja luar negeri. “Alangkah baiknya juga ini ya kalau memang BP2MI juga punya fokus tersendiri ya lembaga pelatihan tersendiri yang memang fokus untuk sektor kerja luar negeri,” pungkas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini. •gal/rdn