Wilayah Kepulauan Miliki Rentang Kendali Luas, Pembentukan Kodam Baru di NTT Diperlukan

PARLEMENTARIA, Denpasar – Komisi I DPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pemekaran dan pembentukan Kodam baru di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Anggota Komisi I DPR RI Sabam Rajagukguk menilai, karakteristik geografis kepulauan di wilayah membutuhkan pendekatan rentang kendali pertahanan yang lebih efektif.

Pernyataan tersebut disampaikan Sabam saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI di Kodam IX/Udayana, Denpasar, Bali, Jumat (24/7/2026).

"Wilayah Kodam IX/Udayana ini sangat luas dan terdiri dari banyak pulau besar dengan jarak tempuh yang jauh. Di peta kelihatannya berdekatan, padahal antarwilayah di NTT melalui jalur udara saja membutuhkan waktu 1 hingga 1,5 jam. Karena itu, rencana pembentukan Kodam baru ini sangat tepat dan kami dukung," ungkap Sabam kepada Parlementaria.

Politisi yang memiliki rekam jejak tugas di satuan infantri wilayah Udayana tersebut mengingatkan bahwa pemekaran struktur organisasi harus diiringi dengan peningkatan kinerja militer dan pemenuhan kebutuhan personel.

"Harapan kita, ketika satu organisasi dimekarkan menjadi dua, kinerja dan efektivitas pembinaannya harus jauh lebih optimal. Apalagi saat ini pemenuhan Tabel Organisasi dan Peralatan (TOP) masih berada di kisaran 58 persen. Pemenuhan kelengkapan ini yang harus terus ditingkatkan secara bertahap demi menunjang kesiapan Kodam baru," tegasnya.

Kunjungan kerja Komisi I DPR RI di Markas Kodam IX/Udayana ini menjadi bagian dari upaya penyaluran aspirasi serta pengawasan terhadap kesiapan satuan TNI di daerah. Hasil peninjauan dan masukan terkait pemekaran Kodam baru di wilayah NTT ini nantinya akan menjadi bahan pembahasan strategis antara DPR RI dan Kementerian Pertahanan guna memperkuat postur pertahanan nasional di wilayah kepulauan dan perbatasan. (clr/rdn)