E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
RUU Migas|RAPBN 2027|energi|Guru|Sensus Ekonomi|BUMN|sekolah|Puskesmas|Dosen|LKPP|Harga Minyak|Kualitas Belanja Negara|Kewarganegaraan
Jakarta:
Berawan sebagian
33°C
Terasa: 38°C
Lembab: 47%
Angin: 8 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI - Gedung Nusantara II Lt.2, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta – Indonesia 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

Pencarian Lanjutan

La Tinro: Anggaran Riset Harus Diperkuat agar Inovasi Mampu Menjawab Kebutuhan Masyarakat
La Tinro: Anggaran Riset Harus Diperkuat agar Inovasi Mampu Menjawab Kebutuhan Masyarakat
Kesejahteraan Rakyat27 Juli 2026
La Tinro: Anggaran Riset Harus Diperkuat agar Inovasi Mampu Menjawab Kebutuhan Masyarakat
Kesejahteraan Rakyat
La Tinro: Anggaran Riset Harus Diperkuat agar Inovasi Mampu Menjawab Kebutuhan Masyarakat

PARLEMENTARIA, Maros – Anggota Komisi X DPR RI La Tinro La Tunrung menilai alokasi anggaran untuk sektor riset masih perlu diperkuat, khususnya bagi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek). Menurutnya, penguatan pendanaan riset merupakan investasi strategis karena hasil penelitian mampu memberikan solusi nyata bagi berbagai persoalan masyarakat, termasuk di sektor pertanian.

27 Juli 2026
Maman Imanul Haq Minta Pemerintah Perhatikan Status dan Insentif Penyuluh Agama non-ASN
Maman Imanul Haq Minta Pemerintah Perhatikan Status dan Insentif Penyuluh Agama non-ASN
Kesejahteraan Rakyat27 Juli 2026
Maman Imanul Haq Minta Pemerintah Perhatikan Status dan Insentif Penyuluh Agama non-ASN
Kesejahteraan Rakyat
Maman Imanul Haq Minta Pemerintah Perhatikan Status dan Insentif Penyuluh Agama non-ASN

PARLEMENTARIA, Pesawaran – Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq mendorong pemerintah meningkatkan kesejahteraan penyuluh agama, khususnya yang berstatus non-ASN. Hal tersebut disampaikan menyusul berbagai aspirasi yang disampaikan para penyuluh agama dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, Sabtu (25/7/2026).

Komisi X Temukan Fasilitas Sekolah Memprihatinkan di Maros, Andi Muawiyah Minta Revitalisasi Dipercepat
Komisi X Temukan Fasilitas Sekolah Memprihatinkan di Maros, Andi Muawiyah Minta Revitalisasi Dipercepat
Kesejahteraan Rakyat27 Juli 2026
Komisi X Temukan Fasilitas Sekolah Memprihatinkan di Maros, Andi Muawiyah Minta Revitalisasi Dipercepat
Kesejahteraan Rakyat
Komisi X Temukan Fasilitas Sekolah Memprihatinkan di Maros, Andi Muawiyah Minta Revitalisasi Dipercepat

PARLEMENTARIA, Maros – Anggota Komisi X DPR RI Andi Muawiyah Ramly mendorong percepatan revitalisasi sekolah di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, setelah menemukan sejumlah fasilitas pendidikan yang memerlukan penanganan segera. Hal tersebut disampaikannya saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI ke Kabupaten Maros, Sabtu (25/7/2026).

Marwan Dasopang: Penanganan ODGJ Perlu Kolaborasi Pemerintah dan Pondok Pesantren
Marwan Dasopang: Penanganan ODGJ Perlu Kolaborasi Pemerintah dan Pondok Pesantren
Kesejahteraan Rakyat27 Juli 2026
Marwan Dasopang: Penanganan ODGJ Perlu Kolaborasi Pemerintah dan Pondok Pesantren
Kesejahteraan Rakyat
Marwan Dasopang: Penanganan ODGJ Perlu Kolaborasi Pemerintah dan Pondok Pesantren

PARLEMENTARIA, Lampung Tengah – Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menilai persoalan sosial di masyarakat tidak hanya berkaitan dengan kemiskinan, tetapi juga mencakup penanganan kesehatan jiwa yang masih memerlukan perhatian lebih serius. Karena itu, ia mendorong adanya dukungan nyata dari pemerintah terhadap pondok pesantren yang berperan dalam rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Andi Muawiyah Ramly Pastikan Aspirasi Pendidikan Sulsel Dikawal dalam Kebijakan Nasional
Andi Muawiyah Ramly Pastikan Aspirasi Pendidikan Sulsel Dikawal dalam Kebijakan Nasional
Kesejahteraan Rakyat27 Juli 2026
Andi Muawiyah Ramly Pastikan Aspirasi Pendidikan Sulsel Dikawal dalam Kebijakan Nasional
Kesejahteraan Rakyat
Andi Muawiyah Ramly Pastikan Aspirasi Pendidikan Sulsel Dikawal dalam Kebijakan Nasional

PARLEMENTARIA, Makassar – Anggota Komisi X DPR RI Andi Muawiyah Ramly menegaskan komitmen DPR RI untuk mengawal berbagai aspirasi masyarakat Sulawesi Selatan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, kepemudaan, olahraga, hingga statistik agar menjadi bagian dari kebijakan nasional. Komitmen tersebut disampaikan usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI ke Provinsi Sulawesi Selatan pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026.

Muslimin Bando: Partisipasi Kuliah Lulusan SMA-SMK Sulsel Tertinggi di Luar DIY
Muslimin Bando: Partisipasi Kuliah Lulusan SMA-SMK Sulsel Tertinggi di Luar DIY
Kesejahteraan Rakyat27 Juli 2026
Muslimin Bando: Partisipasi Kuliah Lulusan SMA-SMK Sulsel Tertinggi di Luar DIY
Kesejahteraan Rakyat
Muslimin Bando: Partisipasi Kuliah Lulusan SMA-SMK Sulsel Tertinggi di Luar DIY

PARLEMENTARIA, Makassar – Anggota Komisi X DPR RI Muslimin Bando mengapresiasi capaian sektor pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan yang dinilai menunjukkan kinerja menggembirakan. Berdasarkan paparan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, daerah tersebut berhasil menempatkan diri sebagai salah satu dari lima provinsi dengan capaian pendidikan terbaik di Indonesia.

La Tinro Minta Pemerintah Percepat Revitalisasi Sekolah dan Perluas Penerima PIP di Maros
La Tinro Minta Pemerintah Percepat Revitalisasi Sekolah dan Perluas Penerima PIP di Maros
Kesejahteraan Rakyat27 Juli 2026
La Tinro Minta Pemerintah Percepat Revitalisasi Sekolah dan Perluas Penerima PIP di Maros
Kesejahteraan Rakyat
La Tinro Minta Pemerintah Percepat Revitalisasi Sekolah dan Perluas Penerima PIP di Maros

PARLEMENTARIA, Maros – Anggota Komisi X DPR RI La Tinro La Tunrung mendorong pemerintah mempercepat revitalisasi sekolah di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Menurutnya, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan menjadi kebutuhan mendesak agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan aman dan nyaman, terutama di sekolah yang bangunannya telah berusia puluhan tahun maupun yang setiap tahun terdampak banjir.

Legislator Minta BUMN Galangan Kapal dan Pelindo Optimalkan Aset
Legislator Minta BUMN Galangan Kapal dan Pelindo Optimalkan Aset
Industri dan Pembangunan27 Juli 2026
Legislator Minta BUMN Galangan Kapal dan Pelindo Optimalkan Aset
Industri dan Pembangunan
Legislator Minta BUMN Galangan Kapal dan Pelindo Optimalkan Aset

PARLEMENTARIA, Surabaya - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo mendorong penguatan peran strategis Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor maritim, mulai dari konsolidasi industri galangan kapal, pengembangan transportasi laut, hingga optimalisasi aset infrastruktur pelabuhan.

27 Juli 2026
Komisi X Minta Pemerintah Tambah Kuota KIP Kuliah dan Benahi Data Desil Penerima Bantuan
Komisi X Minta Pemerintah Tambah Kuota KIP Kuliah dan Benahi Data Desil Penerima Bantuan
Kesejahteraan Rakyat27 Juli 2026
Komisi X Minta Pemerintah Tambah Kuota KIP Kuliah dan Benahi Data Desil Penerima Bantuan
Kesejahteraan Rakyat
Komisi X Minta Pemerintah Tambah Kuota KIP Kuliah dan Benahi Data Desil Penerima Bantuan

PARLEMENTARIA, Makassar – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mendorong pemerintah pusat menambah kuota Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi mahasiswa di Provinsi Sulawesi Selatan. Menurutnya, tingginya minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi harus diimbangi dengan perluasan akses bantuan pendidikan, terutama bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu.

PT PAL Dinilai Belum Optimal, Doni Akbar Minta Perbaikan Tata Kelola dan SDM
PT PAL Dinilai Belum Optimal, Doni Akbar Minta Perbaikan Tata Kelola dan SDM
Industri dan Pembangunan27 Juli 2026
PT PAL Dinilai Belum Optimal, Doni Akbar Minta Perbaikan Tata Kelola dan SDM
Industri dan Pembangunan
PT PAL Dinilai Belum Optimal, Doni Akbar Minta Perbaikan Tata Kelola dan SDM

PARLEMENTARIA, Surabaya - Anggota Komisi VI Doni Akbar menilai PT PAL Indonesia perlu melakukan pembenahan tata kelola secara menyeluruh demi meningkatkan daya saing industri galangan kapal milik BUMN. Menurutnya pola operasional yang berjalan saat ini dan menilai perlunya peningkatan fleksibilitas di lapangan. 

Komisi X DPR RI Dorong Percepatan Perbaikan Sekolah dan Penguatan Literasi di Sulawesi Selatan
Komisi X DPR RI Dorong Percepatan Perbaikan Sekolah dan Penguatan Literasi di Sulawesi Selatan
Kesejahteraan Rakyat27 Juli 2026
Komisi X DPR RI Dorong Percepatan Perbaikan Sekolah dan Penguatan Literasi di Sulawesi Selatan
Kesejahteraan Rakyat
Komisi X DPR RI Dorong Percepatan Perbaikan Sekolah dan Penguatan Literasi di Sulawesi Selatan

PARLEMENTARIA, Makassar – Komisi X DPR RI mendorong pemerintah pusat mempercepat perbaikan sarana dan prasarana pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan. Selain menyoroti kondisi bangunan sekolah yang masih membutuhkan rehabilitasi, Komisi X juga meminta penguatan program literasi nasional, revitalisasi fasilitas olahraga, serta pelestarian cagar budaya sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan publik di daerah.

Zero Blank Spot BAKTI Komdigi Harus Diiringi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat NTB
Zero Blank Spot BAKTI Komdigi Harus Diiringi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat NTB
Politik dan Keamanan26 Juli 2026
Zero Blank Spot BAKTI Komdigi Harus Diiringi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat NTB
Politik dan Keamanan
Zero Blank Spot BAKTI Komdigi Harus Diiringi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat NTB

PARLEMENTARIA, Lombok Barat - Anggota Komisi I DPR RI Farah Puteri Nahlia mengapresiasi capaian Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kemkomdigi yang berhasil mewujudkan zero blank spot di beberapa desa Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan kemajuan signifikan dalam pemerataan akses telekomunikasi, meski masih terdapat sejumlah wilayah dengan kualitas sinyal yang perlu ditingkatkan.

Pembangunan KUA di Pesawaran Harus Segera Diprioritaskan
Pembangunan KUA di Pesawaran Harus Segera Diprioritaskan
Kesejahteraan Rakyat26 Juli 2026
Pembangunan KUA di Pesawaran Harus Segera Diprioritaskan
Kesejahteraan Rakyat
Pembangunan KUA di Pesawaran Harus Segera Diprioritaskan

PARLEMENTARIA, Pesawaran – Komisi VIII DPR RI menyoroti masih belum meratanya layanan keagamaan di Kabupaten Pesawaran, Lampung. Dari 11 kecamatan yang ada, dua kecamatan hingga kini belum memiliki Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga masyarakat belum memperoleh layanan keagamaan secara optimal.

26 Juli 2026
Komisi VIII Dorong Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat di Pesawaran
Komisi VIII Dorong Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat di Pesawaran
Kesejahteraan Rakyat26 Juli 2026
Komisi VIII Dorong Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat di Pesawaran
Kesejahteraan Rakyat
Komisi VIII Dorong Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat di Pesawaran

PARLEMENTARIA, Pesawaran – Komisi VIII DPR RI mendorong Kementerian Sosial (Kemensos) mempercepat proses administrasi dan teknis pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Pesawaran, Lampung. Percepatan tersebut dinilai penting agar daerah itu segera menjadi salah satu lokasi pelaksanaan program strategis nasional yang ditujukan untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

Lisda Hendrajoni Siap Perjuangkan Aspirasi Madrasah yang Terdampak Berkurangnya Penerima PIP
Lisda Hendrajoni Siap Perjuangkan Aspirasi Madrasah yang Terdampak Berkurangnya Penerima PIP
Kesejahteraan Rakyat26 Juli 2026
Lisda Hendrajoni Siap Perjuangkan Aspirasi Madrasah yang Terdampak Berkurangnya Penerima PIP
Kesejahteraan Rakyat
Lisda Hendrajoni Siap Perjuangkan Aspirasi Madrasah yang Terdampak Berkurangnya Penerima PIP

PARLEMENTARIA, Pesawaran – Anggota Komisi VIII DPR RI Lisda Hendrajoni berkomitmen memperjuangkan aspirasi madrasah yang terdampak berkurangnya jumlah penerima Program Indonesia Pintar (PIP) pada 2026. Komitmen tersebut disampaikan setelah Komisi VIII menerima keluhan dari sejumlah guru madrasah negeri di Kabupaten Pesawaran yang mengaku mengalami penurunan jumlah peserta didik akibat banyak siswa tidak lagi memperoleh bantuan pendidikan tersebut.

Sebelumnya24 / 978Halaman 24 dari 978Selanjutnya

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(1073)
  • Industri dan Pembangunan(3742)
  • Isu Lainnya(1058)
  • Kesejahteraan Rakyat(3723)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(4613)
  • Populer(418)
  • Uncategorized(4)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi IV#BKSAP#Komisi VIII#Komisi IX#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

PODCAST

IKUTI KAMI

27 Juli 2026
27 Juli 2026
27 Juli 2026
27 Juli 2026
27 Juli 2026
27 Juli 2026
27 Juli 2026
27 Juli 2026
27 Juli 2026
26 Juli 2026
26 Juli 2026
26 Juli 2026
E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
RUU Migas|RAPBN 2027|energi|Guru|Sensus Ekonomi|BUMN|sekolah|Puskesmas|Dosen|LKPP|Harga Minyak|Kualitas Belanja Negara|Kewarganegaraan
Jakarta:
Berawan sebagian
33°C
Terasa: 38°C
Lembab: 47%
Angin: 8 km/h