Pencarian Lanjutan

Samuel Wattimena: Hilirisasi Sawit Harus Perkuat Ekspor dan UMKM

PARLEMENTARIA, Semarang – Anggota Komisi VII DPR RI Samuel JD Wattimena mengapresiasi kinerja PT Berkah Emas Sumber Terang (BEST) di Semarang, Jawa Tengah, yang dinilai berhasil mengembangkan hilirisasi industri sawit dengan mengalokasikan 70 persen produk olahannya untuk pasar ekspor. Selain berorientasi pada pasar global, perusahaan tersebut juga dinilai memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah melalui kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

18 September 2026

Titiek Soeharto Dorong Hilirisasi Perikanan Lokal Bali Masuk Pasar Ekspor dan MBG

Industri dan Pembangunan

Titiek Soeharto Dorong Hilirisasi Perikanan Lokal Bali Masuk Pasar Ekspor dan MBG

PARLEMENTARIA, Badung – Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto mendesak penguatan hilirisasi produk perikanan nasional agar tidak berhenti pada peningkatan produksi semata. Ia menekankan pentingnya pengembangan produk olahan siap masak (Ready to Cook) dan siap santap (Ready to Eat) berbasis kearifan lokal yang didukung sistem penjaminan mutu ketat dari hulu hingga hilir.

Perjanjian Perdagangan Internasional Harus Berdampak Nyata bagi Ekonomi Nasional

Perjanjian Perdagangan Internasional Harus Berdampak Nyata bagi Ekonomi Nasional

PARLEMENTARIA, Surabaya — Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Ravindra Airlangga menegaskan, perjanjian perdagangan internasional jangan hanya dinilai dari pembukaan akses pasar, tetapi juga dari manfaat nyata yang dihasilkan bagi perekonomian nasional. Manfaat tersebut mencakup peningkatan nilai tambah, penciptaan lapangan kerja, investasi produktif, serta penguatan ketahanan ekonomi dalam negeri.

Ruang Fiskal KLH Makin Sempit, Meitri Pertanyakan Pengelolaan Sampah Jadi Prioritas Nasional 2027

Industri dan Pembangunan

Ruang Fiskal KLH Makin Sempit, Meitri Pertanyakan Pengelolaan Sampah Jadi Prioritas Nasional 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI, Meitri Citra Wardani, menyoroti pagu anggaran Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Tahun Anggaran 2027 yang ditetapkan sebesar Rp1,232 triliun. Angka tersebut lebih rendah sekitar 11,75 persen dibandingkan belanja KLH/BPLH tahun 2026.

Netty: Pelindungan Pekerja dan Kepastian Usaha Harus Berjalan Bersama

Netty: Pelindungan Pekerja dan Kepastian Usaha Harus Berjalan Bersama

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menekankan pentingnya menghadirkan regulasi ketenagakerjaan yang mampu menjaga keseimbangan antara pelindungan pekerja dan kepastian hukum bagi dunia usaha.

Ledia Hanifa Dorong Sinkronisasi Data Pendidikan dan Sosial Ekonomi

Ledia Hanifa Dorong Sinkronisasi Data Pendidikan dan Sosial Ekonomi

PARLEMENTARIA, Bali – Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa mendorong sinkronisasi data pendidikan dan sosial ekonomi untuk mendukung ketepatan sasaran berbagai program pendidikan. Menurutnya, integrasi data diperlukan agar pemerintah dapat mengidentifikasi kebutuhan masyarakat secara lebih tepat dan menentukan bentuk intervensi sesuai kondisi penerima manfaat.

Desil Bukan Penentu Tunggal Penerima Bantuan

Desil Bukan Penentu Tunggal Penerima Bantuan

PARLEMENTARIA, Tegal – Anggota Komisi X DPR RI Rycko Menoza menekankan pentingnya penguatan koordinasi antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga ke tingkat pemerintah daerah. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan masyarakat memahami bahwa data desil merupakan instrumen pemilahan tingkat kesejahteraan, bukan satu-satunya penentu penerima bantuan sosial maupun bantuan pendidikan.

Komisi V: Jembatan Musi V Berpotensi Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Industri dan Pembangunan

Komisi V: Jembatan Musi V Berpotensi Dorong Pertumbuhan Ekonomi

PARLEMENTARIA, Palembang – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menilai pembangunan Jembatan Musi V yang menjadi bagian dari Jalan Tol Kayu Agung–Palembang–Betung berpotensi memperkuat konektivitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah sekitarnya.

18 September 2026

Komisi X Serap Aspirasi Daerah untuk Perbaiki Tata Kelola Data Nasional

Komisi X Serap Aspirasi Daerah untuk Perbaiki Tata Kelola Data Nasional

PARLEMENTARIA, Tegal – Komisi X DPR RI mendorong perbaikan sistemik dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik sebagai revisi atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Penguatan tersebut dinilai penting agar data nasional tidak hanya menjadi kumpulan angka, tetapi dapat menggambarkan kondisi masyarakat secara akurat dan menjadi dasar kebijakan yang tepat sasaran.

Jelang Konferensi HAM IPU, BKSAP: Pentingnya Perlinsos Difabel Tak Mampu Bekerja

Jelang Konferensi HAM IPU, BKSAP: Pentingnya Perlinsos Difabel Tak Mampu Bekerja

PARLEMENTARIA, Jember – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat menilai negara perlu memperkuat perlindungan sosial (Perlinsos) bagi penyandang disabilitas, khususnya mereka yang berada dalam kondisi tidak mampu bekerja. Menurutnya, perlindungan terhadap penyandang disabilitas tidak cukup hanya diwujudkan melalui penyediaan aksesibilitas, tetapi juga harus mencakup jaminan keberlangsungan hidup.

Pansus RUU Daerah Kepulauan Dorong Penguatan Hak Perempuan, Anak, dan Pemenuhan SPM

Pansus RUU Daerah Kepulauan Dorong Penguatan Hak Perempuan, Anak, dan Pemenuhan SPM

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI, Mercy Chriesty Barends, menegaskan komitmennya untuk menghadirkan regulasi yang berperspektif afirmasi dan keadilan sosial bagi masyarakat kepulauan. Ia menekankan bahwa RUU ini ditargetkan menjadi aturan bersifat lex specialis untuk mengakhiri ketimpangan pembangunan akibat kebijakan yang selama ini dinilai masih berorientasi atau bias daratan.

Baleg-Pemerintah Lanjutkan Bahas DIM RUU Reforma Agraria, Nomenklatur Badan Masih Pending

Baleg-Pemerintah Lanjutkan Bahas DIM RUU Reforma Agraria, Nomenklatur Badan Masih Pending

PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama pemerintah membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria dalam rapat Panitia Kerja (Panja), Jumat (18/9/2026). Pembahasan tersebut menjadi bagian dari penyelesaian pembahasan tingkat I RUU yang telah ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR RI.

Pemerintah Harus Antisipasi Krisis Kesehatan Dampak Kekeringan yang Kian Mengkhawatirkan

Pemerintah Harus Antisipasi Krisis Kesehatan Dampak Kekeringan yang Kian Mengkhawatirkan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini meminta Pemerintah mengantisipasi dampak kekeringan yang sudah kian mengkhawatirkan di mana banyak daerah saat ini mengalami krisis air bersih. Ia mengingatkan kekeringan buntut kemarau panjang dampat menimbulkan krisis kesehatan.

BKSAP DPR RI: Diplomasi Ekonomi Harus Buka Pasar Produk Daerah

BKSAP DPR RI: Diplomasi Ekonomi Harus Buka Pasar Produk Daerah

PARLEMENTARIA, Surabaya — Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Mazaat menilai penguatan diplomasi ekonomi perlu menjadi perhatian, khususnya, dalam pembahasan Panitia Kerja (Panja) Diplomasi Perdagangan dan Investasi (DP3I). Menurutnya, diplomasi ekonomi harus diarahkan untuk membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk masyarakat, termasuk hasil pertanian dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

BAM Gali Persoalan PT Manolo Putra Terkait Kewajiban Debitur BNI