
Anggota Komisi VII DPR Samuel Wattimena saat melakukan pengecekan pabrik pengolahan CPO di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (18/09/2026). |Foto: Aaron/sai
PARLEMENTARIA, Semarang – Anggota Komisi VII DPR RI Samuel JD Wattimena mengapresiasi kinerja PT Berkah Emas Sumber Terang (BEST) di Semarang, Jawa Tengah, yang dinilai berhasil mengembangkan hilirisasi industri sawit dengan mengalokasikan 70 persen produk olahannya untuk pasar ekspor. Selain berorientasi pada pasar global, perusahaan tersebut juga dinilai memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah melalui kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Hal itu disampaikan Samuel usai meninjau langsung fasilitas produksi PT BEST dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (18/9/2026).
“Hal penting yang saya pribadi dan Komisi VII syukuri, kita punya pabrik yang telah mengalokasikan 70 persen hasil produksinya untuk ekspor. Di luar itu, mereka juga menyuplai pabrik-pabrik besar untuk kebutuhan olahan nonminyak goreng, seperti industri makanan, serta melibatkan UMKM lokal dalam penyediaan fasilitas kemasan dan drum. Ini hal yang sangat positif,” ujar Samuel.
Menurutnya, lokasi PT BEST yang berada di sekitar Pelabuhan Tanjung Emas menjadi salah satu faktor pendukung efisiensi distribusi produk, khususnya untuk kebutuhan ekspor. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya dukungan infrastruktur terhadap daya saing industri pengolahan sawit nasional.
“Pilihan mereka berada di dekat pelabuhan ini merupakan pilihan yang ideal. Walaupun tantangan pasar global dan energi sering menjadi isu, kapasitas produksi mereka justru terus memenuhi tingginya permintaan pasar. Kita melihat perusahaan ini tetap kuat dan pengaturan operasionalnya berjalan dengan baik,” katanya.
Di sisi lain, Samuel menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara orientasi ekspor dan pemenuhan kebutuhan pasar dalam negeri. Menurutnya, meskipun ekspor dapat memberikan nilai ekonomi yang menarik bagi industri, kebutuhan masyarakat di dalam negeri tetap harus menjadi perhatian.
“Bahwasannya timbul pembicaraan bagaimana kalau kebutuhan dalam negeri belum mencukupi, karena mereka memproduksi 30 persen untuk dalam negeri dan 70 persen ekspor. Saya sangat yakin industri punya hitung-hitungan harga ekspor yang mungkin lebih baik, tetapi mereka tetap mempunyai tanggung jawab untuk menyuplai 30 persen kebutuhan dalam negeri,” jelasnya.
Lebih lanjut, legislator Dapil Jawa Tengah I itu mendorong Kementerian Perindustrian untuk terus memantau sekaligus memperkuat capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada industri pengolahan produk turunan kelapa sawit. Langkah tersebut dinilai penting agar proses hilirisasi tidak hanya meningkatkan nilai tambah komoditas, tetapi juga memperluas keterlibatan industri nasional.
“Tentunya Kementerian Perindustrian yang hadir bersama kita memiliki data lebih konkret mengenai TKDN di dalam produk turunan CPO ini. Komisi VII DPR RI siap mendukung penuh penguatan industri dalam negeri yang ramah bagi ekosistem UMKM dan tenaga kerja,” pungkasnya. (aar/ssb)