Titiek Soeharto Dorong Hilirisasi Perikanan Lokal Bali Masuk Pasar Ekspor dan MBG

PARLEMENTARIA, ​Badung – Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto mendesak penguatan hilirisasi produk perikanan nasional agar tidak berhenti pada peningkatan produksi semata. Ia menekankan pentingnya pengembangan produk olahan siap masak (Ready to Cook) dan siap santap (Ready to Eat) berbasis kearifan lokal yang didukung sistem penjaminan mutu ketat dari hulu hingga hilir.  

​Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Bali di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Jumat (18/9/2026). Kunjungan lapangan ini berfokus pada agenda penguatan nilai tambah produk perikanan melalui penjaminan mutu dan keamanan pangan, baik untuk kebutuhan konsumsi domestik maupun tembus pasar ekspor.  

​Menurut Politisi Fraksi Partai Gerindra yang akrab disapa Titiek Soeharto ini, perubahan pola konsumsi masyarakat dan pesatnya sektor pariwisata di Bali merupakan peluang strategis yang harus ditangkap oleh para pelaku usaha sektor perikanan.  

​"Komisi IV memandang potensi perikanan nasional tidak cukup hanya berhenti pada peningkatan produksi saja, namun harus mampu diolah menjadi produk yang memiliki nilai tambah lebih tinggi, praktis, aman, bermutu, serta sesuai dengan kebutuhan dan selera konsumen," ujar Titiek Soeharto saat menyampaikan pengantar Kunjungan Kerja Spesifik di Badung, Bali, Jumat (18/9/2026).  

​Ia menambahkan bahwa Bali memiliki keunggulan komparatif berupa kekayaan kuliner dan identitas budaya yang sangat kuat. Berbagai hasil olahan laut khas daerah dinilai berpotensi besar untuk dikembangkan menjadi produk modern tanpa harus mengorbankan cita rasa dan kearifan lokalnya.  

​Meski mendorong percepatan hilirisasi, Titiek Soeharto menegaskan bahwa penetapan standar mutu dan proses sertifikasi keamanan pangan tidak boleh menjadi beban birokrasi baru yang menyulitkan masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).  

​"Kami mendorong agar sistem penjaminan mutu dan sertifikasi tidak menjadi beban tambahan bagi pelaku usaha, khususnya bagi UMKM. Namun pengawasan tetap harus kuat, proses pelayanan semakin sederhana, cepat, terintegrasi, transparan, dan biayanya terjangkau," tegas Ketua Komisi IV DPR RI tersebut.  

​Selain itu, Komisi IV mendorong agar produk-produk perikanan lokal yang telah mengantongi sertifikat keamanan pangan dan mutu dapat diintegrasikan secara masif ke dalam pemenuhan pasokan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).  

​"Produk perikanan yang telah memenuhi standar mutu dan keamanan pangan diharapkan dapat semakin banyak dimanfaatkan dalam Program Makan Bergizi Gratis. Hal ini penting untuk meningkatkan konsumsi protein ikan yang mempunyai nilai gizi tinggi seperti Omega-3 untuk kecerdasan otak anak-anak," jelas Titiek Soeharto.  

​Berdasarkan policy brief Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI, penguatan ekosistem mutu perikanan di Bali menghadapi tantangan nyata di lapangan, seperti ancaman duplikasi pengawasan antarinstansi, prosedur sertifikasi yang berulang, serta tingginya biaya dan waktu yang harus ditanggung pelaku usaha.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Komisi IV DPR RI merekomendasikan sinergi dan integrasi layanan antara KKP (melalui BPPMHKP), Badan Karantina Indonesia (Barantin), Badan Pangan Nasional (Bapanas), BUMN Pangan ID FOOD, serta Pemerintah Daerah. Langkah terintegrasi ini dinilai kunci untuk memperluas kesepakatan Mutual Recognition Arrangement (MRA) di pasar internasional sekaligus menjamin keamanan rantai pasok (cold chain) dari bahan baku hingga ke meja konsumen. (ndy/aha)