Ruang Fiskal KLH Makin Sempit, Meitri Pertanyakan Pengelolaan Sampah Jadi Prioritas Nasional 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI, Meitri Citra Wardani, menyoroti pagu anggaran Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Tahun Anggaran 2027 yang ditetapkan sebesar Rp1,232 triliun. Angka tersebut lebih rendah sekitar 11,75 persen dibandingkan belanja KLH/BPLH tahun 2026.

Hal tersebut menjadi perhatian Meitri mengingat pengelolaan sampah merupakan salah satu program prioritas nasional dalam RKP Tahun 2027. Dalam dokumen RKA-K/L KLH/BPLH, pengelolaan sampah juga ditempatkan sebagai bagian dari prioritas pembangunan, termasuk melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik dan Gerakan ASRI (Gentengisasi, Pengendalian Sampah, dan Penghijauan). 

“Patut disayangkan ketika persoalan sampah kita semakin kompleks, tetapi ruang fiskal KLH justru mengalami penurunan. Padahal pengelolaan sampah bukan persoalan yang bisa diselesaikan hanya di hilir. Kita harus mulai membenahi dari hulunya,” ujar Meitri dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria di Jakarta, Jumat (18/9/2026).

Dalam pagu yang disepakati, Program Kualitas Lingkungan Hidup mendapatkan Rp314,08 miliar, sementara total pagu KLH/BPLH sebesar Rp1,232 triliun. Sebelumnya, KLH/BPLH mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,339 triliun, sehingga pagu yang diharapkan menjadi sekitar Rp2,572 triliun. Namun, dalam hasil pembahasan akhir di Badan Anggaran DPR RI, pagu yang dapat disetujui sebesar Rp1,232 triliun. 

Menurut Meitri, keterbatasan anggaran tersebut perlu disikapi dengan memastikan program pengelolaan sampah benar-benar menyentuh persoalan mendasar di masyarakat. Ia menilai pendekatan pengelolaan sampah tidak boleh hanya berorientasi pada penanganan sampah yang sudah menumpuk di tempat pembuangan akhir (TPA).

“Kita jangan terus-menerus menyelesaikan sampah setelah menjadi masalah. Hulu harus diperkuat dengan pengurangan sampah, pemilahan dari sumber, pengolahan di tingkat rumah tangga dan komunitas, penguatan bank sampah, sampai pengurangan sampah oleh produsen. Kalau hulunya tidak dibenahi, beban TPA akan terus meningkat,” katanya.

Legislator Fraksi PKS ini menyoroti bahwa dalam rancangan anggaran 2027, KLH/BPLH memang telah mengalokasikan Rp20 miliar untuk kegiatan berbasis masyarakat, yang terdiri atas Rp13,25 miliar untuk peralatan pendukung pengolahan sampah dan Rp6,75 miliar untuk edukasi serta informasi pengelolaan sampah.

Namun, Meitri mendorong agar pendekatan tersebut diperluas dan diperkuat. Menurutnya, masyarakat harus ditempatkan sebagai bagian utama dalam sistem pengelolaan sampah, bukan hanya sebagai penerima program.

“Edukasi saja tidak cukup. Masyarakat membutuhkan ekosistem. Ada fasilitas pemilahan, komposter, bank sampah, sistem pengangkutan yang terintegrasi, insentif ekonomi, dan kepastian bahwa sampah yang sudah dipilah memang dikelola dengan benar,” ucapnya.

Meitri juga meminta KLH/BPLH segera melakukan evaluasi dan mencari ruang untuk memperkuat kembali dukungan anggaran pengelolaan sampah. Terlebih, dalam dokumen KLH/BPLH sendiri terdapat kebutuhan tambahan untuk fasilitasi dan pembinaan bank sampah dan kelompok masyarakat pengelola sampah, pengembangan ekonomi sirkular, sarana dan prasarana pengelolaan sampah, sistem informasi, serta pemantauan kinerja pengelolaan sampah.

“Kita berharap persoalan ini segera diperbaiki. Jangan sampai keterbatasan anggaran membuat kita terlambat menangani persoalan sampah. Kita harus memastikan intervensi dimulai dari hulu, karena semakin kuat pengurangan dan pengolahan sampah dari sumbernya, semakin ringan pula beban yang harus ditangani di hilir,” tegas legislator Dapil Jawa Timur VIII tersebut.

Meitri menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah tidak semata-mata diukur dari kemampuan pemerintah menangani sampah yang sudah berada di TPA, tetapi juga dari seberapa besar sampah dapat dikurangi sejak dari sumbernya, seberapa banyak yang dapat dipilah dan dimanfaatkan kembali, serta seberapa kuat partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam membangun ekonomi sirkular.

Dengan demikian, ia mendorong agar KLH/BPLH menjadikan penguatan pengelolaan sampah dari hulu sebagai salah satu prioritas dalam pelaksanaan anggaran 2027, sekaligus terus mencari ruang penguatan dukungan anggaran agar target pengelolaan sampah nasional dapat tercapai. (rdn)