Pencarian Lanjutan

Minimnya Anggaran dan Fasilitas Sarpras APH di Papua Tengah Perlu Dapatkan Perhatian

PARLEMENTARIA, Timika - Komisi III DPR RI menyoroti masih terbatasnya sarana-prasarana dan dukungan anggaran bagi aparat penegak hukum di Provinsi Papua Tengah. Persoalan tersebut mencuat dalam kunjungan kerja reses Komisi III DPR RI ke Timika, Papua Tengah, setelah menerima paparan dari Kapolda Papua Tengah, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Papua Tengah.

Marinus Gea: Program Kopdes Merah Putih Harus Menjawab Kondisi Riil Papua

Marinus Gea: Program Kopdes Merah Putih Harus Menjawab Kondisi Riil Papua

PARLEMENTARIA, Mimika – Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea meminta pemerintah mengevaluasi implementasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Papua. Menurutnya, program nasional tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi geografis, tingkat ekonomi, serta daya beli masyarakat agar benar-benar memberikan manfaat.

Muslim Ayub Dorong Seluruh Lapas di Papua Miliki Dokter Tetap

Muslim Ayub Dorong Seluruh Lapas di Papua Miliki Dokter Tetap

PARLEMENTARIA, Mimika – Anggota Komisi XIII DPR RI Muslim Ayub mendorong pemenuhan tenaga kesehatan di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di Papua. Pasalnya, setiap lapas idealnya memiliki sedikitnya satu dokter tetap untuk memastikan pelayanan kesehatan bagi warga binaan dapat berjalan optimal.

27 Juli 2026

Tegakkan Hukum Secara Tegas, Tolak Provokasi SARA, dan Jaga Persatuan Bangsa!

Tegakkan Hukum Secara Tegas, Tolak Provokasi SARA, dan Jaga Persatuan Bangsa!

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa bentrokan yang terjadi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kepolisian, aparat telah mengamankan tiga orang yang diduga terlibat dalam tindak penganiayaan dan proses penyidikan masih terus berlangsung.

Marinus Gea: Jangan Sampai KemenHAM dan Komnas HAM Berebut Lahan!

Marinus Gea: Jangan Sampai KemenHAM dan Komnas HAM Berebut Lahan!

PARLEMENTARIA, Mimika – Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea meminta Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyamakan persepsi, data, serta pembagian tugas dalam menangani persoalan HAM di Papua. Menurutnya, tumpang tindih kewenangan justru membuat penyelesaian berbagai persoalan HAM berjalan lambat dan membingungkan.

Maruli Siahaan Dorong Perluasan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Adat di Papua

Maruli Siahaan Dorong Perluasan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Adat di Papua

PARLEMENTARIA, Mimika – Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan mendorong pemerintah memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat adat di Papua. Meski layanan bantuan hukum telah berkembang, ujarnya, masyarakat di wilayah adat dan daerah terpencil masih kerap menghadapi keterbatasan dalam memperoleh pendampingan hukum.

Franky Sibarani Usul Tim Terpadu Nasional Hadapi Ratusan Ribu Pengungsi Konflik Papua

Franky Sibarani Usul Tim Terpadu Nasional Hadapi Ratusan Ribu Pengungsi Konflik Papua

PARLEMENTARIA, Mimika – Anggota Komisi XIII DPR RI Franky Sibarani mendorong pembentukan tim terpadu nasional untuk menangani pengungsi akibat konflik bersenjata di Papua. Usulan tersebut disampaikan menyusul meningkatnya jumlah pengungsi internal yang kini telah mencapai lebih dari 100 ribu orang, berdasarkan data pemantauan Komnas HAM selama semester I 2026.

Komisi XIII: Praktik Bisnis Berbasis HAM di Freeport Layak Jadi Contoh

Ekonomi dan Keuangan27 Juli 2026

Komisi XIII: Praktik Bisnis Berbasis HAM di Freeport Layak Jadi Contoh

PARLEMENTARIA, Mimika – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso menilai PT Freeport Indonesia telah menunjukkan praktik tata kelola bisnis yang memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM). Penilaian tersebut disampaikan usai Komisi XIII DPR RI meninjau langsung operasional perusahaan di Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Jumat (24/7/2026).

Komisi XI: Dana Desa Harus Perkuat Desa Adat dan Sejahterakan Masyarakat Bali

Ekonomi dan Keuangan

Komisi XI: Dana Desa Harus Perkuat Desa Adat dan Sejahterakan Masyarakat Bali

PARLEMENTARIA, Denpasar – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan pengelolaan Dana Desa harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat keberadaan desa adat sebagai pilar pelestarian budaya, harmoni sosial, dan penggerak perekonomian di Provinsi Bali. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Rabu (24/7/2026).

Firman Soebagyo: Koruptor Jangan Diberi Jalan Keluar Lewat Denda

Firman Soebagyo: Koruptor Jangan Diberi Jalan Keluar Lewat Denda

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menilai praktik korupsi di Indonesia saat ini telah memasuki kondisi yang mengkhawatirkan. Menurutnya, pemberantasan korupsi harus menjadi agenda utama yang didukung seluruh elemen bangsa.

27 Juli 2026

Muslimin Bando: Penguatan LLDIKTI Kunci Tingkatkan Daya Saing Perguruan Tinggi Daerah

Muslimin Bando: Penguatan LLDIKTI Kunci Tingkatkan Daya Saing Perguruan Tinggi Daerah

PARLEMENTARIA, Makassar – Anggota Komisi X DPR RI Muslimin Bando menegaskan pentingnya memperkuat peran Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) dalam meningkatkan mutu perguruan tinggi di daerah. Menurutnya, penguatan fungsi pembinaan dan pendampingan yang dilakukan LLDIKTI akan mendorong peningkatan akreditasi perguruan tinggi sehingga masyarakat memiliki akses terhadap pendidikan tinggi berkualitas tanpa harus meninggalkan daerah.

La Tinro Minta BPS Perkuat Kualitas Survei untuk Dukung Ketepatan Bantuan Sosial dan Pendidikan

La Tinro Minta BPS Perkuat Kualitas Survei untuk Dukung Ketepatan Bantuan Sosial dan Pendidikan

PARLEMENTARIA, Maros – Anggota Komisi X DPR RI La Tinro La Tunrung menegaskan pentingnya peningkatan kualitas pendataan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) agar kebijakan pemerintah, khususnya di bidang pendidikan dan perlindungan sosial, dapat disusun secara tepat sasaran. Menurutnya, akurasi data hasil survei menjadi fondasi utama dalam perumusan berbagai program pemerintah.

Ina Ammaniah Apresiasi Sinergi Lampung Tengah dalam Pengentasan Kemiskinan

Ina Ammaniah Apresiasi Sinergi Lampung Tengah dalam Pengentasan Kemiskinan

PARLEMENTARIA, Lampung Tengah – Anggota Komisi VIII DPR RI Ina Ammaniah mengapresiasi sinergi yang dibangun Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dengan pemerintah pusat dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan. Menurutnya, kolaborasi tersebut membuat penyaluran bantuan sosial menjadi lebih efektif dan tepat sasaran karena pemerintah daerah telah lebih dahulu menjangkau kelompok masyarakat paling rentan.

Selly Dorong Dukungan Pusat untuk Perkuat Program Pengentasan Kemiskinan di Lampung Tengah