Pencarian Lanjutan

KRI Gadjah Mada Tiba di Indonesia, TB Hasanuddin: Anggaran Pemeliharaan Sedang Disiapkan

PARLEMENTARIA, Semarang – Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengatakan Kementerian Pertahanan tengah menyiapkan anggaran untuk pemeliharaan, perbaikan, dan penyesuaian kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi yang tiba di Dermaga 107, Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (18/9/2026). Menurutnya, kapal tersebut belum siap dioperasikan dan masih membutuhkan sejumlah penyesuaian sesuai kebutuhan Indonesia.

19 September 2026

E-Commerce Sewenang-wenang Bisa Tutup Toko Seller, Legislator Pertanyakan Perlindungan KPPU

E-Commerce Sewenang-wenang Bisa Tutup Toko Seller, Legislator Pertanyakan Perlindungan KPPU

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mempertanyakan urgensi penambahan anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada 2027. Ia meminta KPPU memastikan setiap anggaran yang bersumber dari uang rakyat memberikan manfaat konkret, termasuk dalam melindungi pelaku UMKM dan seller yang berjualan melalui platform e-commerce.

Indonesia Surga Energi Fosil dan Terbarukan, tetapi Masih Impor: Kurangi Ketergantungan Asing!

Indonesia Surga Energi Fosil dan Terbarukan, tetapi Masih Impor: Kurangi Ketergantungan Asing!

PARLEMENTARIA, Tangerang - Anggota DPR RI, Eddy Soeparno, mendorong percepatan transisi energi sebagai langkah memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi impor. Menurutnya, Indonesia memiliki sumber energi fosil maupun energi terbarukan yang melimpah, namun kebutuhan energi nasional saat ini masih membuat Indonesia harus melakukan impor.

Wayan Sudirta: Utamakan Keadilan, Pastikan APH di Jatim Terapkan KUHP dan KUHAP Baru

Wayan Sudirta: Utamakan Keadilan, Pastikan APH di Jatim Terapkan KUHP dan KUHAP Baru

PARLEMENTARIA, Surabaya – Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta meminta aparat penegak hukum (APH) di Jawa Timur agar memastikan ketentuan dalam KUHP dan KUHAP baru, telah diterapkan secara konkret dalam proses penegakan hukum. Penerapan tersebut dinilai perlu mengedepankan keadilan, prinsip kehati-hatian dalam memidanakan seseorang, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia.

RUU HPI Jadi Solusi Hadapi Dinamika Konektivias Masyarakat Indonesia dengan Negara Lain

RUU HPI Jadi Solusi Hadapi Dinamika Konektivias Masyarakat Indonesia dengan Negara Lain

PARLEMENTARIA, Serang - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) Hamid Noor Yasin menilai, keberadaan RUU tersebut semakin mendesak di tengah meningkatnya dinamika, serta konektivitas hubungan masyarakat Indonesia dengan negara lain.

Legislator Soroti RUU HPI, Perlindungan Pekerja Migran dan Dwi-Kewarganegaraan Belum Dibahas

Legislator Soroti RUU HPI, Perlindungan Pekerja Migran dan Dwi-Kewarganegaraan Belum Dibahas

PARLEMENTARIA, Serang — Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) DPR RI Andreas Hugo Pareira menyoroti perlunya penguatan perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia di sektor kemaritiman.

Sehari Bersama Saan: Tuntaskan Banjir Abadi hingga Krisis Air di Karawang

Ekonomi dan Keuangan19 September 2026

Sehari Bersama Saan: Tuntaskan Banjir Abadi hingga Krisis Air di Karawang

PARLEMENTARIA, Karawang — "Saya bilang kepada kepala desa, saya bilang ke Pak Bupati di sini, sebagai politisi, saya bukan milik yang nyoblos saja. Ini lebih kepada alasan kemanusiaan. Masa kita membiarkan masyarakat itu mengalami nasib yang terus menerus tidak kunjung selesai."

Paradoks Pengelolaan Keuangan Sultra: WTP Meningkat, Kerugian Daerah Justru Naik

Ekonomi dan Keuangan

Paradoks Pengelolaan Keuangan Sultra: WTP Meningkat, Kerugian Daerah Justru Naik

PARLEMENTARIA, Kendari — Komisi XI DPR RI menyoroti adanya paradoks dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Di satu sisi, capaian administrasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan menunjukkan perbaikan, namun di sisi lain angka kerugian daerah justru mengalami peningkatan.

Kesadaran Perubahan İklim Harus Dimulai Sejak Usia Dini dan Hal Sederhana

Kesadaran Perubahan İklim Harus Dimulai Sejak Usia Dini dan Hal Sederhana

PARLEMENTARIA, Tangerang - Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Dewi Coryati mendorong agar isu perubahan iklim dikenalkan kepada generasi muda sejak dini melalui pendidikan. Menurutnya, kesadaran menghadapi perubahan iklim perlu dibangun sejak tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi agar generasi muda tidak hanya memahami ancamannya, tetapi juga mampu mengambil bagian dalam mencari solusinya.

Batu Bara Tak Sesuai Spesifikasi Berisiko Ganggu PLTU, Pengawasan Perlu Diperkuat

Batu Bara Tak Sesuai Spesifikasi Berisiko Ganggu PLTU, Pengawasan Perlu Diperkuat

PARLEMENTARIA, Balikpapan – Komisi XII DPR RI menyoroti kualitas dan kesesuaian spesifikasi batu bara yang digunakan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Pengawasan terhadap pasokan batu bara dinilai perlu diperkuat untuk memastikan bahan bakar yang diterima pembangkit sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan sehingga tidak mengganggu kinerja boiler dan keandalan pasokan listrik.

Syarief Fasha: Listrik di Kalteng Harus Mandiri, Segera Bangun PLTU Mulut Tambang

Syarief Fasha: Listrik di Kalteng Harus Mandiri, Segera Bangun PLTU Mulut Tambang

PARLEMENTARIA, Balikpapan – Anggota Komisi XII DPR RI Syarief Fasha mendorong pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) mulut tambang di Kalimantan Tengah (Kalteng) dengan memanfaatkan potensi batu bara yang dimiliki daerah tersebut. Menurutnya, pemanfaatan sumber energi lokal perlu diikuti dengan pengembangan pembangkit guna memperkuat pasokan listrik di daerah.

Ada Perbedaan Metode Hitung, Dipo Nusantara Ingatkan PLN Sinkronisasi Data Kelistrikan Pascagempa

Ada Perbedaan Metode Hitung, Dipo Nusantara Ingatkan PLN Sinkronisasi Data Kelistrikan Pascagempa

PARLEMENTARIA, Manggarai Barat – Anggota Komisi XII DPR RI Dipo Nusantara Pua Upa menyoroti perbedaan metode penghitungan pemulihan listrik antara Komisi XII DPR RI dan PT PLN (Persero) setelah terjadinya gangguan kelistrikan pascagempa di Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurutnya, data pemulihan yang disampaikan PLN perlu diselaraskan dengan kondisi nyata yang dirasakan masyarakat hingga tingkat rumah tangga.

Dipo Nusantara: Perkuat Infrastruktur Energi NTT, Pastikan Pasokan BBM dan Listrik Tetap Aman

Dipo Nusantara: Perkuat Infrastruktur Energi NTT, Pastikan Pasokan BBM dan Listrik Tetap Aman

PARLEMENTARIA, Manggarai Barat – Anggota Komisi XII DPR RI Dipo Nusantara Pua Upa mendorong penguatan infrastruktur energi di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), guna menjaga kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan keandalan pasokan listrik. Menurutnya, kondisi distribusi energi saat ini berjalan baik, namun langkah antisipasi tetap diperlukan untuk menghadapi tantangan geografis dan cuaca ekstrem.

Dipo Nusantara Dorong Tambah Kuota Minyak Tanah dan Perluasan Akses LPG di NTT

Dipo Nusantara Dorong Tambah Kuota Minyak Tanah dan Perluasan Akses LPG di NTT

PARLEMENTARIA, Manggarai Barat – Kebutuhan energi masyarakat di Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya di Labuan Bajo, menjadi perhatian Komisi XII DPR RI. Anggota Komisi XII DPR RI Dipo Nusantara Pua Upa menyoroti kebutuhan minyak tanah yang masih tinggi di tengah proses peralihan masyarakat menuju penggunaan LPG 3 kilogram. Ia mengatakan LPG 3 kilogram atau yang dikenal masyarakat sebagai gas melon masih sangat dibutuhkan.

Komisi XII DPR Minta Pasokan Listrik, BBM, dan LPG Dijaga untuk Pulihkan Pascagempa NTT