Pencarian Lanjutan

Edu Day Perpustakaan DPR Jadi Wadah Belajar Politik Generasi Muda

Kesejahteraan Rakyat21 September 2026

Edu Day Perpustakaan DPR Jadi Wadah Belajar Politik Generasi Muda

PARLEMENTARIA, Pandeglang – Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Rizki Aulia Rahman Natakusumah mengapresiasi antusiasme dan kekritisan siswa SMAN 6 Pandeglang, Banten, dalam mengikuti kegiatan Literasi Parlemen, Edu Day Perpustakaan DPR RI. Menurutnya, pertanyaan para siswa menunjukkan bahwa generasi muda telah memiliki perhatian terhadap isu kebijakan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat.

21 September 2026

Siti Mukaromah Dorong Integrasi Akses Pasar Petani dan Industri Pengolahan

Industri dan Pembangunan21 September 2026

Industri dan Pembangunan

Siti Mukaromah Dorong Integrasi Akses Pasar Petani dan Industri Pengolahan

PARLEMENTARIA, Semarang — Anggota Komisi VII DPR RI Siti Mukaromah mendorong pemerintah dan pelaku industri membangun jaringan komunikasi serta akses pasar yang terintegrasi antara petani penghasil bahan baku lokal dengan industri pengolahan. Upaya tersebut dinilai penting untuk memastikan potensi komoditas unggulan Indonesia, seperti kelapa sawit dan kopi, dapat terserap secara optimal sehingga tidak ada hasil panen yang terbuang.

KOMISI II DPR RI - RAKER TK I PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP 15 (LIMA BELAS) RUU TENTANG KAB/KOTA

Politik dan Keamanan21 September 2026

Politik dan Keamanan

KOMISI II DPR RI - RAKER TK I PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP 15 (LIMA BELAS) RUU TENTANG KAB/KOTA

KOMISI II DPR RI RAKER TK I PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP 15 (LIMA BELAS) RUU TENTANG KAB/KOTA DENGAN: 1. DPD RI 2. MENTERI DALAM NEGERI 3. MENTERI SEKRETARIS NEGARA 4. MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BAPPENAS 5. MENTERI HUKUM

Adang Daradjatun: KUHAP Baru Harus Diikuti Aturan Pelaksana yang Jelas

Politik dan Keamanan19 September 2026

Politik dan Keamanan

Adang Daradjatun: KUHAP Baru Harus Diikuti Aturan Pelaksana yang Jelas

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Adang Daradjatun, mendorong agar pemberlakuan KUHAP baru segera diikuti dengan aturan pelaksana yang jelas, khususnya terkait koordinasi antara penyidik dan penuntut umum dalam proses penanganan perkara.

19 September 2026

20 Persen APBN Mampu Wujudkan Pendidikan Gratis SD hingga Kuliah Sesuai Janji Prabowo

Kesejahteraan Rakyat19 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

20 Persen APBN Mampu Wujudkan Pendidikan Gratis SD hingga Kuliah Sesuai Janji Prabowo

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menegaskan bahwa alokasi 20 persen anggaran pendidikan dari APBN sangat mencukupi untuk merealisasikan rencana Presiden Prabowo Subianto menggratiskan biaya pendidikan dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi.

Hinca: Aparat Perlu Adaptasi dengan KUHAP Baru, Aturan Pelaksanaan Harus Diperkuat

Politik dan Keamanan19 September 2026

Politik dan Keamanan

Hinca: Aparat Perlu Adaptasi dengan KUHAP Baru, Aturan Pelaksanaan Harus Diperkuat

PARLEMENTARIA, Bandung – Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menilai penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru masih membutuhkan proses adaptasi bagi aparat penegak hukum. Menurutnya, perubahan aturan setelah 44 tahun menggunakan ketentuan lama tersebut tidaklah mudah, sehingga diperlukan penguatan pemahaman serta penyesuaian pola kerja agar ketentuan KUHAP baru dapat diterapkan secara efektif di lapangan.

Lima Ribu Orang Overstay di Lapas, Antar-APH Harus Lebih Intensif Berkoordinasi

Politik dan Keamanan19 September 2026

Politik dan Keamanan

Lima Ribu Orang Overstay di Lapas, Antar-APH Harus Lebih Intensif Berkoordinasi

PARLEMENTARIA, Bandung – Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menyoroti masih ditemukannya persoalan overstay atau penahanan seseorang yang telah melewati batas masa penahanan maupun masa pidananya. Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan menjadi salah satu hal yang harus segera dibenahi dalam penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru.

Zulfikar Hamonangan Dorong Optimalisasi Penyiapan Tenaga Kerja di Batam

Industri dan Pembangunan19 September 2026

Industri dan Pembangunan

Zulfikar Hamonangan Dorong Optimalisasi Penyiapan Tenaga Kerja di Batam

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VI DPR RI Zulfikar Hamonangan mendorong Badan Pengusahaan (BP) Batam memperkuat penyiapan sumber daya manusia (SDM) seiring meningkatnya penyerapan tenaga kerja di Batam. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan Kepala BP Batam, Kepala BPKS, dan Ketua KPPU, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/9/2026).

Kesehatan Hewan Fondasi Ketahanan Pangan, Perkuat Pengawasan Bio Security di Bali-Nusa Tenggara

Industri dan Pembangunan19 September 2026

Industri dan Pembangunan

Kesehatan Hewan Fondasi Ketahanan Pangan, Perkuat Pengawasan Bio Security di Bali-Nusa Tenggara

PARLEMENTARIA, Denpasar – Komisi IV DPR RI menegaskan pentingnya penguatan sistem bio security dan surveilans penyakit hewan di Bali dan Nusa Tenggara, mengingat kesehatan hewan merupakan fondasi ketahanan pangan nasional. Penegasan ini disampaikan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Balai Besar Veteriner (BBVet) Denpasar, yang wilayah kerjanya mencakup Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Business Matching dalam Pameran Harus Ditindaklanjuti, Dorong UMKM Naik Kelas

Politik dan Keamanan19 September 2026

Politik dan Keamanan

Business Matching dalam Pameran Harus Ditindaklanjuti, Dorong UMKM Naik Kelas

PARLEMENTARIA, Surabaya — Anggota Panitia Kerja Diplomasi Parlemen dalam Perjanjian Perdagangan Internasional (DP3I) Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Surya Utama menilai pembukaan akses pasar melalui berbagai perjanjian perdagangan internasional perlu diikuti strategi yang memastikan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memperoleh manfaat nyata. Menurutnya, akses pasar yang terbuka perlu diarahkan hingga menghasilkan kontrak dan transaksi ekspor yang berkelanjutan.

Perkuat Kepercayaan Publik, KUHP dan KUHAP Baru Harus Terimplementasikan di Masyarakat

Politik dan Keamanan19 September 2026

Politik dan Keamanan

Perkuat Kepercayaan Publik, KUHP dan KUHAP Baru Harus Terimplementasikan di Masyarakat

PARLEMENTARIA, Yogyakarta – Anggota Komisi III DPR RI Andi Amar Ma’ruf Sulaiman menekankan pentingnya penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru secara konsisten oleh aparat penegak hukum (APH). Implementasi aturan tersebut dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Syamsu Rizal Dorong Percepat Pemerataan Konektivitas Internet di 3T Indonesia

Politik dan Keamanan19 September 2026

Politik dan Keamanan

Syamsu Rizal Dorong Percepat Pemerataan Konektivitas Internet di 3T Indonesia

PARLEMENTARIA, Surabaya — Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal mendorong pemerintah mempercepat pemerataan konektivitas internet di seluruh Indonesia, khususnya wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menurutnya, pemerataan konektivitas tidak cukup hanya memastikan masyarakat terhubung, tetapi juga harus diikuti kualitas layanan yang andal dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Komisi I Dukung Infrastruktur Digital di Jawa Timur Jadi Katalisator Ekonomi Lokal

Politik dan Keamanan19 September 2026

Politik dan Keamanan

Komisi I Dukung Infrastruktur Digital di Jawa Timur Jadi Katalisator Ekonomi Lokal

PARLEMENTARIA, Surabaya — Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno mendorong penguatan infrastruktur dan ekosistem digital di Jawa Timur agar tidak berhenti pada penyediaan konektivitas. Namun, juga mampu menjadi katalisator bagi peningkatan produktivitas dan kemandirian ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan dan 3T.

Kunjungi BAKTI Komdigi Semarang, Komisi I Dorong Konektivitas Digital Berkelanjutan

Politik dan Keamanan19 September 2026

Politik dan Keamanan

Kunjungi BAKTI Komdigi Semarang, Komisi I Dorong Konektivitas Digital Berkelanjutan

PARLEMENTARIA, Semarang - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto meminta Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Komdigi memastikan pembangunan infrastruktur konektivitas digital di Jawa Tengah tidak hanya mengatasi wilayah blank spot, tetapi juga dapat beroperasi secara berkelanjutan.

BRAN Perlu Berwenang Lakukan Tindakan Korektif

Politik dan Keamanan19 September 2026

Politik dan Keamanan

BRAN Perlu Berwenang Lakukan Tindakan Korektif

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Siti Aisyah menegaskan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) perlu memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan korektif dalam penyelesaian berbagai persoalan dan konflik agraria. Menurutnya, kewenangan tersebut penting agar pembentukan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria tidak sekadar menjadi regulasi baru, tetapi mampu menyelesaikan persoalan agraria yang selama ini belum tuntas.