Kesehatan Hewan Fondasi Ketahanan Pangan, Perkuat Pengawasan Bio Security di Bali-Nusa Tenggara

PARLEMENTARIA, Denpasar – Komisi IV DPR RI menegaskan pentingnya penguatan sistem bio security dan surveilans penyakit hewan di Bali dan Nusa Tenggara, mengingat kesehatan hewan merupakan fondasi ketahanan pangan nasional. Penegasan ini disampaikan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Balai Besar Veteriner (BBVet) Denpasar, yang wilayah kerjanya mencakup Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

"Kunjungan hari ini memiliki arti strategis, karena kesehatan hewan adalah fondasi ketahanan pangan nasional. Ternak bukan hanya sebuah protein hewani, tetapi juga sebuah pendapatan bagi peternak, sehingga penyakit hewan dapat menurunkan produktivitas dan menambah kerugian peternak," ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hanan A. Rozak kepada Parlementaria usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke BBVet Denpasar, Bali, Sabtu (19/9/2026).

Perlu diketahui, BBVet Denpasar memiliki peran strategis sebagai simpul surveilans dan diagnostik kesehatan hewan di kawasan tersebut. Sejumlah penyakit hewan menular strategis masih menjadi tantangan, seperti rabies yang endemik di Bali sejak 2008, Lumpy Skin Disease (LSD) pada sapi di Jembrana dan Buleleng, serta African Swine Fever (ASF) yang berulang di Bali sejak 2020 tanpa ketersediaan vaksin.

Ia menjelaskan, penanganan penyakit hewan perlu dilakukan secara tepat sasaran, yakni vaksinasi bagi ternak yang masih sehat dan eradikasi atau pengobatan bagi ternak yang telah terinfeksi. Menurutnya, anggaran vaksin perlu dialokasikan secara berkelanjutan setiap tahun mengingat vaksin memiliki masa kedaluwarsa, sehingga penggunaannya harus tepat waktu dan tepat sasaran.

"Kalau yang sehat itu divaksin, kalau yang sakit itu dieradikasi. Vaksin itu ada umurnya, jadi menjelang umurnya berakhir harus diimplementasikan, bukan pada hewan atau ternak yang sehat," tegas Politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Secara tegas, lanjutnya, melalui kunjungan kerja ini Komisi IV DPR RI ingin memperoleh gambaran langsung mengenai pelaksanaan sistem bio security dan surveilans penyakit hewan, yang meliputi perkembangan penyakit hewan strategis seperti PMK, LSD, ASF, CSF, rabies, flu burung, dan zoonosis lainnya; kapasitas surveilans, deteksi dini, dan diagnostik laboratorium termasuk kecukupan alat, bahan uji, dan SDM; integrasi data dan koordinasi antara BBVet dengan Badan Karantina Indonesia; kecepatan alur deteksi, konfirmasi, pelaporan, hingga tindakan pengendalian; pengawasan kualitas ternak dan produk hewan berbasis risiko; serta kebutuhan penguatan sarana-prasarana, SDM, dan anggaran BBVet.

Tidak hanya itu saja, ia menilai kapasitas surveilans dan diagnostik BBVet Denpasar menjadi penentu kecepatan respons terhadap wabah yang berpotensi mengganggu peternak dan mengancam ketahanan pangan hewani nasional. Ia menyoroti perlunya peningkatan koordinasi antara BBVet dengan Badan Karantina Indonesia, mengingat lembaga karantina kini telah berdiri sebagai badan tersendiri yang terpisah dari Kementerian Pertanian.

Maka dari itu, Legislator Fraksi Partai Golkar ini menekankan hasil kunjungan kerja ini akan disampaikan dan mendapat atensi khusus dari Kementerian Pertanian pada rapat kerja mendatang. "Saya berharap nantinya hasil kunjungan kami ke Denpasar ini bisa mendapatkan atensi sangat khusus dari Pak Menteri," tuturnya.

Komisi IV DPR RI, pungkasnya, akan terus mengawal penguatan sistem kesehatan hewan nasional guna mendukung keberlanjutan pasokan daging, susu, dan telur bagi masyarakat. (mrs/rdn)