//
Anggota BKSAP DPR RI, Surya Utama dalam kunjungan kerja Panja Diplomasi Perdagangan dan Investasi (DP3I) ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga, Surabaya. |Foto: Julistian/sai
PARLEMENTARIA, Surabaya — Anggota Panitia Kerja Diplomasi Parlemen dalam Perjanjian Perdagangan Internasional (DP3I) Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Surya Utama menilai pembukaan akses pasar melalui berbagai perjanjian perdagangan internasional perlu diikuti strategi yang memastikan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memperoleh manfaat nyata. Menurutnya, akses pasar yang terbuka perlu diarahkan hingga menghasilkan kontrak dan transaksi ekspor yang berkelanjutan.
Ia menilai, pembukaan pasar melalui kerja sama perdagangan maupun kegiatan promosi di luar negeri belum cukup apabila keberhasilannya hanya diukur dari jumlah UMKM yang mengikuti pameran atau business matching.
“Memang pembukaan akses pasar dan business matching untuk UMKM itu belum otomatis memasukkan ekspor yang berkelanjutan. Kita sering sekali mengadakan UMKM Expo di beberapa negara. Tapi itu namanya kan biasanya business matching, yang kita harap bisa lebih jauh dari itu,” ujar Surya dalam kunjungan kerja Panja Diplomasi Perdagangan dan Investasi (DP3I) ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (17/9/2026).
Menurut Surya, business matching memang dapat mempertemukan UMKM Indonesia dengan calon mitra di negara tujuan. Namun, peluang tersebut perlu ditindaklanjuti agar tidak berhenti pada kegiatan pameran. Hal ini dinilai penting dalam konteks DP3I yang mendorong agar kerja sama perdagangan internasional memberikan manfaat konkret bagi perekonomian dan pelaku usaha nasional.
Ia mencontohkan, dalam sejumlah kegiatan di luar negeri, produk UMKM bahkan ditempatkan dengan skema konsinyasi. Persoalan muncul ketika kegiatan berakhir tetapi tidak menghasilkan kontrak atau transaksi lanjutan, sementara produk yang masih tersisa harus dikembalikan dengan biaya yang dapat ditanggung oleh pelaku UMKM.
“Ukuran keberhasilan itu seharusnya bukan hanya beberapa UMKM yang ikut pameran atau business matching. Jadi, harus ada indikator yang menunjukkan bahwa UMKM itu benar-benar naik kelas menjadi eksportir. Jadi bukan hanya ikut business matching ke pameran ekspor-ekspor di luar saja,” jelas legislator dari Fraksi PAN tersebut.
Karena itu, Surya mendorong agar pembahasan DP3I turut melihat indikator keberhasilan yang lebih konkret dalam pemanfaatan akses pasar hasil perjanjian perdagangan internasional. Indikator tersebut, menurutnya, perlu menggambarkan apakah akses pasar yang telah dibuka benar-benar mampu membawa UMKM pada kontrak, transaksi, dan hubungan dagang yang berkelanjutan.
“Sejauh ini, harus kita lihat di mana peran pemerintah atau DPR yang paling dibutuhkan agar akses pasar ini berubah menjadi kontrak atau transaksi yang berkelanjutan. Karena UMKM ini pameran, baru dari ukurannya sudah selesai. Tidak ada kontraknya, tidak ada transaksinya, tidak ada berlanjutannya,” pungkas Surya. (ujm/rdn)
