//
Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Gubernur Bank Indonesia terkait Laporan Kinerja Bank Indonesia Tahun 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.|Foto : Mario/Andri
PARLEMENTARIA, Jakarta – Capaian kinerja Bank Indonesia yang mencapai 109,31 persen pada 2025 patut diapresiasi, namun keberhasilan tersebut harus benar-benar dirasakan masyarakat, terutama melalui penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar mampu naik kelas dan menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional. Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Gubernur Bank Indonesia terkait Laporan Kinerja Bank Indonesia Tahun 2025 di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026).
Lebih lanjut, menurutnya, capaian kinerja tersebut merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Meski demikian, ungkapnya, indikator keberhasilan BI tidak boleh hanya berhenti pada capaian administratif, tetapi harus memberikan dampak konkret terhadap sektor produktif, khususnya UMKM.
“Kinerja yang baik harus punya makna bagi masyarakat. Salah satunya adalah bagaimana UMKM kita benar-benar bisa tumbuh, berkembang, dan naik kelas,” ujar Marwan.
Ia pun menjelaskan bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional dengan kontribusi lebih dari 60 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) serta menyerap lebih dari 90 persen tenaga kerja nasional. Oleh karena itu, ia ingin penguatan sektor ini bisa memberikan efek berganda terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan.
Legislator Fraksi Partai Demokrat itu menilai Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan telah memberikan mandat yang jelas kepada Bank Indonesia untuk mendorong inklusi keuangan, terutama bagi pelaku UMKM. Menurutnya, selama ini UMKM telah terbukti tangguh menghadapi berbagai krisis, tetapi banyak yang masih menghadapi keterbatasan akses pembiayaan serta biaya kredit yang relatif tinggi.
“Kalau UMKM naik kelas, maka tenaga kerja informal akan bertransformasi menjadi tenaga kerja formal. Ini akan menjadi energi baru bagi pertumbuhan ekonomi dan penerimaan negara,” kata Politisi asal Dapil Lampung II itu.
Oleh karena itu, Marwan meminta Bank Indonesia menyampaikan langkah konkret pada 2026 agar program inklusi keuangan tidak sekadar menjadi target, tetapi benar-benar mendorong kemajuan pelaku usaha kecil di seluruh Indonesia. Terakhir, Komisi XI DPR RI, lanjutnya, akan terus mengawal kebijakan moneter dan sistem keuangan agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama sektor produktif yang selama ini menopang perekonomian nasional. (fa/um)
