
Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, usai meninjau UMKM Binaan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat.|Foto: Nap/Karisma
PARLEMENTARIA, Pontianak – Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengapresiasi konsistensi Bank Indonesia dalam melakukan pembinaan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya di Kalimantan Barat (Kalbar). Menurutnya, program pendampingan yang dilakukan Bank Indonesia telah menunjukkan hasil positif melalui peningkatan kualitas dan daya saing produk UMKM binaan.
“Saya memberikan apresiasi kepada Bank Indonesia yang telah secara serius dan konsisten membina UMKM-UMKM secara nasional dan khususnya pada saat kita melihat di Kalimantan Barat pada kunjungan reses ini. Terlihat memang UMKM-UMKM yang dibina di provinsi Kalimantan Barat ini menunjukkan progres yang baik. Ada beberapa yang dipamerkan di sini juga UMKM naik kelas,” ujar Anis usai meninjau UMKM Binaan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Jumat (8/5/2026).
Politisi Fraksi PKS tersebut menilai pembinaan yang dilakukan Bank Indonesia tidak hanya berfokus pada pengembangan produk, tetapi juga mencakup pendampingan secara berkelanjutan agar UMKM mampu berkembang hingga memiliki orientasi ekspor. Produk-produk lokal Indonesia, termasuk dari Kalimantan Barat, memiliki karakteristik dan kualitas yang mampu bersaing di pasar internasional. Salah satunya, produk kain tenun dan tenun ikat.
“BI mengambil segmen-segmen tertentu dari UMKM ini kemudian dibina, didampingi sampai UMKM ini bisa naik kelas dan targetnya bisa sampai ekspor. Kita tahu bahwa produk-produk lokal Indonesia itu kan khas dan bagus dari seluruh provinsi, termasuk dari provinsi Kalimantan Barat. Artinya dunia sebetulnya menyukai apa yang dimiliki oleh Indonesia” katanya.
Meski demikian, Anis menegaskan pengembangan UMKM tidak dapat dilakukan oleh Bank Indonesia semata. Menurutnya, diperlukan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga agar semakin banyak UMKM yang mampu berkembang dan bersaing di pasar global. Lebih lanjut, ia menilai pelaku UMKM skala mikro juga memerlukan perhatian besar dari pemerintah, terutama terkait akses pembiayaan, akses perbankan, hingga perluasan pasar.
Saya kira untuk UMKM-UMKM yang levelnya mikro itu butuh pendampingan pusat dari pemerintah. Ada kementeriannya sendiri tentu saja. Dan UMKM skala mikro ini butuh daya dukung. Bukan hanya untuk meningkatkan daya saingnya, tetapi juga akses pembiayaannya. Masih banyak pekerjaan kita untuk UMKM kita agar UMKM ini bisa menjadi tulang punggung ekonomi nasional kita. Kita tahu bahwa tulang punggung ekonomi nasional itu 99 persen itu adalah UMKM,” tutupnya. (nap/aha)