//
Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Gubernur Bank Indonesia mengenai Laporan Kinerja Bank Indonesia Tahun 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.|Foto : Mario/Andri
PARLEMENTARIA, Jakarta – Keberhasilan Bank Indonesia tidak cukup diukur dari capaian indikator kinerja yang melampaui target, tetapi harus tercermin dalam dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat. Ukuran tersebut antara lain terlihat dari pertumbuhan kredit produktif, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penciptaan lapangan kerja, serta meningkatnya inklusi keuangan nasional.
Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Gubernur Bank Indonesia dengan agenda Laporan Kinerja Bank Indonesia Tahun 2025 di Ruang Rapat Komisi XI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026).
Menurut Harris, capaian kinerja BI sebesar 109,31 persen menunjukkan pelaksanaan program berjalan sesuai target yang ditetapkan. Namun, DPR menilai ukuran keberhasilan lembaga bank sentral tidak boleh berhenti pada indikator administratif dan internal semata.
“Kinerja Bank Indonesia harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jangan hanya bagus di atas kertas, tetapi juga harus berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, penyaluran kredit, dan kesejahteraan rakyat,” ujar Legislator Fraksi PDI – Perjuangan itu.
Harris menekankan bahwa kebijakan moneter yang dijalankan BI perlu mendorong sektor riil secara lebih kuat. Dalam pandangannya, pertumbuhan kredit yang sehat dan produktif merupakan indikator penting untuk menilai efektivitas kebijakan BI, khususnya dalam mendukung investasi, konsumsi, dan ekspansi usaha.
Ia juga menyoroti pentingnya dukungan BI terhadap UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Menurutnya, keberhasilan menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi harus diikuti dengan meningkatnya akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil.
Selain itu, Harris mendorong agar BI menyusun indikator kinerja yang lebih terukur untuk setiap anggota Dewan Gubernur. Hal ini penting agar tanggung jawab kelembagaan dapat dipantau secara lebih rinci dan akuntabel.
“Kalau indikatornya semakin jelas, DPR juga bisa melihat kontribusi masing-masing unsur pimpinan BI dalam menjalankan tugasnya,” katanya.
Komisi XI DPR RI, lanjut Harris, akan terus mengawal agar kebijakan BI tidak hanya menjaga stabilitas makroekonomi, tetapi juga memperkuat sektor produktif dan memperluas manfaat ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat.
Dengan demikian, Bank Indonesia diharapkan tidak sekadar menjadi institusi yang sukses memenuhi target internal, melainkan juga menjadi lembaga yang kebijakannya secara nyata mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (fa/rdn)
