Pencarian Lanjutan

Politik dan Keamanan29 Juli 2026

Puan: Negara Tak Boleh Kehilangan Satu Generasi karena Anak-anak Putus Sekolah

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani menilai temuan mengenai sekitar 6.000 anak putus sekolah di Kota Bogor, Jawa Barat, harus menjadi alarm bagi Pemerintah bahwa tantangan pembangunan sumber daya manusia Indonesia telah memasuki babak baru. Banyaknya anak di Bogor yang meninggalkan sekolah itu didominasi oleh rendahnya minat belajar.

Sikapi Aksi Main Hakim Sendiri di Bali, Legislator: Jangan Biarkan Emosi Gantikan Hukum

Kesejahteraan Rakyat29 Juli 2026

Sikapi Aksi Main Hakim Sendiri di Bali, Legislator: Jangan Biarkan Emosi Gantikan Hukum

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Mangihut Sinaga menyampaikan duka cita dan keprihatinan mendalam atas dugaan aksi main hakim sendiri yang berujung hilangnya nyawa seorang warga di Banjar Dinas Juwuk Legi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali. Peristiwa yang terjadi pada Jumat (24/7) dini hari itu dinilai sebagai tragedi kemanusiaan sekaligus alarm serius bagi penegakan hukum di Indonesia.

Komisi X Tegaskan RUU Sisdiknas dan Pembentukan URI Merupakan Proses Berbeda

Kesejahteraan Rakyat29 Juli 2026

Komisi X Tegaskan RUU Sisdiknas dan Pembentukan URI Merupakan Proses Berbeda

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menegaskan bahwa rencana pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI) tidak berkaitan langsung dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang saat ini tengah dibahas sebagai inisiatif DPR.

Pembentukan URI Harus Miliki Dasar Hukum dan Tata Kelola yang Jelas

Pembentukan URI Harus Miliki Dasar Hukum dan Tata Kelola yang Jelas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi X DPR RI akan meminta penjelasan resmi kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) terkait rencana pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI). Langkah tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR terhadap kebijakan pemerintah di sektor pendidikan tinggi.

Konflik Horizontal Harus Diredam, Jangan Sampai Dimanfaatkan Pihak Tak Bertanggung Jawab

Industri dan Pembangunan28 Juli 2026

Konflik Horizontal Harus Diredam, Jangan Sampai Dimanfaatkan Pihak Tak Bertanggung Jawab

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Hasbiallah Ilyas meminta aparat kepolisian memperkuat pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) menyusul bentrokan antar kelompok warga di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, yang menewaskan satu orang. Menurutnya, langkah cepat diperlukan untuk mencegah konflik meluas dan memicu aksi balasan.

Bambang Patijaya Usul Alokasi Minimal 3 Persen APBD Demi Perkuat Infrastruktur Pengelolaan Sampah

Industri dan Pembangunan

Bambang Patijaya Usul Alokasi Minimal 3 Persen APBD Demi Perkuat Infrastruktur Pengelolaan Sampah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengusulkan pemerintah kabupaten dan kota mengalokasikan sedikitnya 3 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah. Sebab, ia meyakini kepastian anggaran menjadi kunci agar persoalan sampah dapat ditangani secara sistematis dan berkelanjutan.

Netty: Perlindungan Tenaga Kesehatan Harus Diperkuat Secara Komprehensif

Kesejahteraan Rakyat28 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan28 Juli 2026

Netty: Perlindungan Tenaga Kesehatan Harus Diperkuat Secara Komprehensif

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menyampaikan belasungkawa atas wafatnya dokter internship, dr. Siti Zahra Maghfira. Di balik duka tersebut, ia menegaskan pentingnya penguatan perlindungan tenaga kesehatan (nakes) secara menyeluruh agar para tenaga medis dapat menjalankan tugasnya dengan aman, profesional, dan bermartabat.

Biro Keuangan Setjen DPR Gelar Evaluasi IKPA Semester I 2026, Dorong Penguatan Tata Kelola Anggaran Berintegritas

Isu Lainnya28 Juli 2026

Isu Lainnya

Biro Keuangan Setjen DPR Gelar Evaluasi IKPA Semester I 2026, Dorong Penguatan Tata Kelola Anggaran Berintegritas

PARLEMENTARIA, Jakarta - Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI, Indra Pahlevi, saat laporan kegiatan Evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Semester I Tahun Anggaran 2026 di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI mengungkapkan forum ini bertujuan agar seluruh elemen pengelola anggaran dapat memperoleh pembaruan (update) mengenai kebijakan terbaru di bidang keuangan yang berlaku sepanjang tahun 2026.

Komisi XI Pastikan Transisi Kepemimpinan BI Tak Ganggu Stabilitas Negara

Ekonomi dan Keuangan

Komisi XI Pastikan Transisi Kepemimpinan BI Tak Ganggu Stabilitas Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal menegaskan bahwa pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo tidak akan mengganggu stabilitas kebijakan moneter maupun sistem keuangan nasional. Sebab, jelasnya, mekanisme transisi kepemimpinan di BI telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Bank Indonesia sehingga publik tidak perlu berspekulasi.

Marwan Jafar: Pengganti Perry Warjiyo Wajib Jaga Independensi BI

Ekonomi dan Keuangan28 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Marwan Jafar: Pengganti Perry Warjiyo Wajib Jaga Independensi BI

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Jafar menegaskan bahwa siapa pun figur yang nantinya ditunjuk sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) definitif pengganti Perry Warjiyo harus berkomitmen penuh menjaga independensi bank sentral. Hal tersebut disampaikan menyusul pengunduran diri Perry Warjiyo dari jabatan Gubernur BI karena alasan kesehatan. Saat ini, kepemimpinan sementara Bank Indonesia dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti.

Tutup Celah Travel Bodong, DPR Pastikan UU PIHU Demi Lindungi Jemaah Umrah Mandiri

Tutup Celah Travel Bodong, DPR Pastikan UU PIHU Demi Lindungi Jemaah Umrah Mandiri

PARLEMENTARIA, Jakarta — DPR RI menegaskan bahwa sanksi pidana dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (UU PIHU) tidak bertujuan untuk mempidanakan masyarakat yang melakukan ibadah umrah secara mandiri. Hal ini disampaikan secara resmi dalam sidang pengujian materiil UU Nomor 8 Tahun 2019 juncto UU Nomor 14 Tahun 2025 pada Selasa (28/7/2026).

Setjen DPR Gelar Evaluasi Anggaran Semester I Tahun 2026, Pastikan Efektivitas dan Akuntabilitas

Isu Lainnya28 Juli 2026

Isu Lainnya

Setjen DPR Gelar Evaluasi Anggaran Semester I Tahun 2026, Pastikan Efektivitas dan Akuntabilitas

PARLEMENTARIA, Jakarta - Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menggelar kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2026. Plt. Sekjen DPR RI Suprihartini menyampaikan kegiatan evaluasi tersebut menjadi momentum strategis untuk memastikan setiap rupiah anggaran negara yang dipercayakan kepada DPR RI dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Penangkapan Kasat Resnarkoba Tangsel Bukti Polri Tidak Pandang Bulu Tegakkan Hukum

Penangkapan Kasat Resnarkoba Tangsel Bukti Polri Tidak Pandang Bulu Tegakkan Hukum

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menilai penangkapan Kepala Satuan Reserse Narkoba (Kasat Resnarkoba) Polres Tangerang Selatan, AKP Pardiman, menjadi bukti nyata keseriusan Polri dalam menindak setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggotanya sendiri. Diketahui, AKP Pardiman diduga terlibat dalam kasus peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang ditangkap oleh Bareskrim Polri.

Polri Harus Usut Tuntas Kasus Kasat Narkoba Tangsel, Tidak Cukup Kena Sanksi Etik