Pencarian Lanjutan

Purnamasidi Tekankan Pemenuhan Hak Anak dalam Pendidikan Inklusif

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI Muhamad Nur Purnamasidi menyoroti pelaksanaan pendidikan inklusif yang dinilainya belum sepenuhnya memberikan layanan sesuai kebutuhan anak penyandang disabilitas. Ia menegaskan, sekolah inklusi tidak boleh sekadar menjadi nomenklatur, tetapi harus diwujudkan melalui layanan pendidikan yang mampu mengakomodasi kebutuhan setiap peserta didik.

21 September 2026

Perluasan Akses Pendidikan Kedokteran Penting Penuhi Kebutuhan Dokter

Kesejahteraan Rakyat

Perluasan Akses Pendidikan Kedokteran Penting Penuhi Kebutuhan Dokter

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana mendorong negara memperluas akses pendidikan kedokteran agar anak-anak Indonesia yang memiliki potensi dan kemampuan akademik tetap mendapat kesempatan menjadi dokter, meski terkendala kemampuan finansial. Menurutnya, persoalan akses pendidikan kedokteran perlu dibenahi sebagai bagian dari upaya memperkuat pemenuhan tenaga kesehatan dan layanan kesehatan masyarakat.

Minta KKP Kendalikan Harga Ikan, Ellen Pelealu: Nelayan Jangan Terus Merugi

Politik dan Keamanan21 September 2026

Minta KKP Kendalikan Harga Ikan, Ellen Pelealu: Nelayan Jangan Terus Merugi

PARLEMENTARIA, Badung – Anggota Komisi IV DPR RI Ellen Esther Pelealu mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk merumuskan regulasi pengendalian harga hasil tangkapan nelayan guna mencegah kerugian ekonomi di tingkat desa maritim. Menurutnya, pemerintah perlu mengadopsi skema perlindungan harga sebagaimana yang disimulasikan pada sektor pertanian, untuk menjawab keluhan kelompok nelayan terkait ketidakpastian harga jual ikan yang fluktuatif.

Atasi Tumpang Tindih Lahan Petani, RUU Reforma Agraria Bentuk Badan Khusus di Bawah Presiden

Politik dan Keamanan

Atasi Tumpang Tindih Lahan Petani, RUU Reforma Agraria Bentuk Badan Khusus di Bawah Presiden

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Baleg DPR RI Muhammad Khozin menilai kehadiran RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria menjadi momentum penting untuk mengembalikan fungsi sosial tanah di Indonesia. Langkah ini dinilai mendesak guna menyelesaikan empat persoalan tumpang tindih regulasi yang selama ini menghambat pemberdayaan para petani dan penggarap.

RUU Reforma Agraria Harus Lindungi Rakyat dari Mafia Tanah dan Kriminalisasi

Politik dan Keamanan21 September 2026

Politik dan Keamanan

RUU Reforma Agraria Harus Lindungi Rakyat dari Mafia Tanah dan Kriminalisasi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Baleg DPR RI Jazuli Juwaini menyatakan Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria harus menjadi instrumen untuk mengoreksi ketimpangan penguasaan tanah, menyelesaikan konflik agraria, serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi rakyat.

Dukung RI di Asian Games 2026, Puan: Tim Garuda Pasti Harumkan Nama Bangsa

Politik dan Keamanan21 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Dukung RI di Asian Games 2026, Puan: Tim Garuda Pasti Harumkan Nama Bangsa

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani memberi dukungan bagi kontingen Indonesia yang saat ini tengah berlaga di Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Ia meyakini Tim Garuda akan mengantongi banyak medali untuk Indonesia.

21 September 2026

RUU Reforma Agraria Siap Dibawa ke Paripurna, Kado Hari Tani dari DPR

Politik dan Keamanan

RUU Reforma Agraria Siap Dibawa ke Paripurna, Kado Hari Tani dari DPR

PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria untuk dibawa ke rapat paripurna DPR RI. Kesepakatan tersebut menjadi langkah lanjutan dalam memperkuat landasan hukum reforma agraria, termasuk percepatan penyelesaian konflik agraria dan pemulihan hak masyarakat atas tanah.

Rumput Laut Hanya Diekspor Mentah, Titiek Soeharto Minta Hilirisasi Sampai Produk Akhir

Rumput Laut Hanya Diekspor Mentah, Titiek Soeharto Minta Hilirisasi Sampai Produk Akhir

PARLEMENTARIA, Badung–Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto) merespons tegas aspirasi dan keluhan yang disampaikan oleh para pelaku usaha serta UMKM perikanan terkait rumitnya birokrasi perizinan. Titiek meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Badan Karantina Indonesia (Barantin) untuk memperjelas pembagian tugas agar tidak membebani dunia usaha.

Soroti Ketergantungan Pasokan Luar, Johan Rosihan: Dapur MBG Diminta Serap Ikan Lokal

Soroti Ketergantungan Pasokan Luar, Johan Rosihan: Dapur MBG Diminta Serap Ikan Lokal

PARLEMENTARIA, Badung – Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mendorong seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk mengambil langkah berani dengan menerbitkan kebijakan atau surat edaran kepala daerah yang mewajibkan penyedia Dapur Satuan Pelayanan Pangan Bergizi (SPPG) menyerap produk perikanan lokal ke dalam menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnys, langkah ini penting guna mencegah penyeragaman menu pangan berbasis protein yang kerap memicu ketergantungan pada pasokan luar daerah.

Soroti Minimnya Anggaran Daya Saing, Johan Rosihan: UMKM Perikanan Jangan Dibebani Biaya Sertifikasi

Ekonomi dan Keuangan21 September 2026

Soroti Minimnya Anggaran Daya Saing, Johan Rosihan: UMKM Perikanan Jangan Dibebani Biaya Sertifikasi

PARLEMENTARIA, Badung – Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengevaluasi dan meningkatkan porsi alokasi anggaran bagi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP). Menurutnya, langkah ini dinilai penting agar pemerintah dapat memberikan fasilitas afirmasi, pendampingan, serta membebaskan beban biaya perizinan dan sertifikasi mutu bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perikanan.

Hillary Brigitta Dorong OJK Perkuat Perlindungan Konsumen dan Akses KUR

Ekonomi dan Keuangan

Hillary Brigitta Dorong OJK Perkuat Perlindungan Konsumen dan Akses KUR

PARLEMENTARIA, Manado — Anggota Komisi XI DPR RI Hillary Brigitta Lasut meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lebih tegas menjalankan fungsi pengawasan dan pelindungan konsumen, khususnya terhadap praktik penagihan yang dilakukan perusahaan jasa keuangan melalui pihak ketiga. Hal tersebut disampaikan Hillary saat mengikuti agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Manado, Sulawesi Utara, Jumat (18/9/2026).

Pertumbuhan Sulsel Masih Ditopang Belanja Pemerintah, Mukhamad Misbakhun Dorong Penguatan Sektor Produktif

Ekonomi dan Keuangan21 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Pertumbuhan Sulsel Masih Ditopang Belanja Pemerintah, Mukhamad Misbakhun Dorong Penguatan Sektor Produktif

PARLEMENTARIA, Makassar - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mendorong Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Bank Indonesia (BI) memperkuat sumber pertumbuhan ekonomi yang lebih produktif dan berkelanjutan. Langkah tersebut diperlukan agar perekonomian Sulsel tidak terlalu bergantung pada belanja pemerintah.

Mohamad Hekal: UMKM Harus Didorong Produktif, Bukan Sekadar Diberi Kredit Konsumsi

Ekonomi dan Keuangan21 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Mohamad Hekal: UMKM Harus Didorong Produktif, Bukan Sekadar Diberi Kredit Konsumsi

PARLEMENTARIA, Manado — Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal menyoroti perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Sulawesi Utara (Sulut) yang dinilai masih tertinggal dibandingkan pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan. Ia meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga keuangan memperkuat akses pembiayaan yang diarahkan untuk meningkatkan produktivitas UMKM, bukan sekadar memenuhi kebutuhan konsumsi.

Thoriq Majiddanor: Predikat WTP Harus Berbanding Lurus dengan Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan Rakyat

Thoriq Majiddanor: Predikat WTP Harus Berbanding Lurus dengan Kesejahteraan Masyarakat

PARLEMENTARIA, Kendari - Anggota Komisi XI DPR RI Thoriq Majiddanor menyoroti pentingnya melihat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak semata-mata dari sisi administratif, tetapi juga dari dampak nyata pengelolaan keuangan daerah terhadap masyarakat. Menurutnya, capaian WTP perlu diikuti dengan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Komisi IV Dorong Optimalisasi Perhutanan Sosial Berbasis Kesejahteraan di Bali