Pencarian Lanjutan

Andi Yuliani Paris: Setiap Kucuran PMN KAI Harus Optimal Demi Kenyamanan Publik

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris mengapresiasi terhadap langkah pembenahan pelayanan yang terus diupayakan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero). Kendati demikian, pihaknya mengingatkan bahwa setiap kucuran dana Penyertaan Modal Negara (PMN) wajib dipertanggungjawabkan secara transparan dan dimanfaatkan secara optimal bagi kenyamanan publik.

23 Juni 2026

Komisi XI Ingatkan Empat BUMN Tekankan Akuntabilitas Usai Evaluasi PMN 2025

Komisi XI Ingatkan Empat BUMN Tekankan Akuntabilitas Usai Evaluasi PMN 2025

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi XI DPR RI resmi menyepakati dan mengesahkan rancangan kesimpulan terkait evaluasi dan pendalaman Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai Tahun Anggaran 2025 untuk empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Empat perusahaan pelat merah tersebut adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Industri Kereta Api (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero).

Soedeson Tandra: Papua Butuh Dukungan Anggaran Keamanan yang Lebih Kuat

Kesejahteraan Rakyat23 Juni 2026

Soedeson Tandra: Papua Butuh Dukungan Anggaran Keamanan yang Lebih Kuat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Soedeson Tandra menekankan pentingnya dukungan anggaran yang lebih kuat bagi sektor keamanan di Papua. Hal ini ia sampaikan saat membahas Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat dalam RAPBN Tahun Anggaran 2027 bersama pemerintah di Ruang Rapat Banggar, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026)

Irma Suryani: Aturan Pesangon dan Kepailitan Harus Dipertegas dalam RUU Ketenagakerjaan

Irma Suryani: Aturan Pesangon dan Kepailitan Harus Dipertegas dalam RUU Ketenagakerjaan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani menekankan pentingnya penguatan aturan terkait kepailitan perusahaan dan pembayaran pesangon dalam penyusunan RUU Ketenagakerjaan. Menurutnya, ketentuan tersebut harus dirumuskan secara tegas agar tidak merugikan pekerja ketika perusahaan mengalami kebangkrutan.

Demer Minta Asosiasi Usaha Beri Masukan Ekosistem Agraria dan Pascapanen Hadapi Sistem Ijon

Industri dan Pembangunan23 Juni 2026

Demer Minta Asosiasi Usaha Beri Masukan Ekosistem Agraria dan Pascapanen Hadapi Sistem Ijon

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Gde Sumarjaya Linggih menyoroti perlunya formulasi kebijakan yang mampu memutus mata rantai sistem ijon dan tengkulak yang selama ini membebani petani maupun nelayan. Sebab itu, ia mendesak agar pemerintah membangun ekosistem pertanian dan perikanan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir supaya pelaku usaha di sektor tersebut tidak terus bergantung pada pembiayaan informal yang merugikan.

Hati-hati Tetapkan Kawasan Hutan Lindung, Supaya Tak Beratkan Masyarakat

Industri dan Pembangunan

Hati-hati Tetapkan Kawasan Hutan Lindung, Supaya Tak Beratkan Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro mempertanyakan kebijakan pemerintah terkait penetapan kawasan hutan lindung yang dinilai sangat merugikan. Pasalnya, banyak wilayah termasuk area pemukiman penduduk, berada dalam kawasan hutan lindung. Kondisi ini secara langsung berdampak pada kehidupan ratusan keluarga yang tinggal.

Banggar Wajibkan Seluruh Kemenko Susun KPI Ketat untuk APBN 2027

Kesejahteraan Rakyat23 Juni 2026

Banggar Wajibkan Seluruh Kemenko Susun KPI Ketat untuk APBN 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Anggaran (Banggar) DPR mengingatkan tujuh kementerian koordinator (Kemenko) untuk menjaga akuntabilitas tinggi dalam pengelolaan anggaran RAPBN TA 2027. Pihaknya menegaskan bahwa dana alokasi koordinasi tersebut wajib memberikan dampak nyata karena bersumber langsung dari masyarakat.

Pendidikan dan Keteladanan Pemimpin, Kunci Salatiga Rawat Predikat Kota Toleran

Kesejahteraan Rakyat23 Juni 2026

Pendidikan dan Keteladanan Pemimpin, Kunci Salatiga Rawat Predikat Kota Toleran

PARLEMENTARIA, Salatiga — Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Muh Haris, menggarisbawahi bahwa kesuksesan Salatiga dalam merawat harmoni sosial tidak berdiri sendiri, melainkan ditopang oleh fondasi karakter yang kuat melalui sektor pendidikan sejak usia dini. Menurutnya, internalisasi nilai-nilai inklusif di sekolah dasar menjadi modal utama warga untuk saling menghargai perbedaan.

Sokong Anggaran Taman Wisata Religi Salatiga, BAM Siap Ketuk Pintu Pemerintah Pusat

Kesejahteraan Rakyat22 Juni 2026

Sokong Anggaran Taman Wisata Religi Salatiga, BAM Siap Ketuk Pintu Pemerintah Pusat

PARLEMENTARIA, Salatiga — Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI berkomitmen mengawal aspirasi masyarakat dan tokoh daerah Kota Salatiga terkait kelanjutan proyek infrastruktur Taman Wisata Religi. Sarana prasarana ini diproyeksikan menjadi miniatur toleransi sekaligus motor penggerak baru bagi sektor pariwisata berbasis kebudayaan di kota tersebut.

Kerukunan dan Toleransi Jadi Kunci Dongkrak IPM Salatiga

Kesejahteraan Rakyat22 Juni 2026

Kerukunan dan Toleransi Jadi Kunci Dongkrak IPM Salatiga

PARLEMENTARIA, Salatiga — Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Cellica Nurrachadiana mengapresiasi keberhasilan Kota Salatiga yang sukses menduduki peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terbaik se-Provinsi Jawa Tengah. Keberhasilan capaian makro tersebut dinilai tidak lepas dari kuatnya modal sosial masyarakat yang mampu mempertahankan predikat sebagai kota paling toleran selama delapan kali berturut-turut.

BAM Bedah Keberhasilan Pembangunan Berbasis Toleransi di Salatiga

Ekonomi dan Keuangan22 Juni 2026

BAM Bedah Keberhasilan Pembangunan Berbasis Toleransi di Salatiga

PARLEMENTARIA, Salatiga — Dalam Festival Aspirasi Masyarakat di Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menyerap aspirasi, sekaligus membedah keberhasilan kota yang sukses mempertahankan posisinya sebagai kota paling toleran di Indonesia tersebut.

BAKN: Optimalisasi Penyaluran KUR Harus Libatkan Asosiasi UMKM

Ekonomi dan Keuangan22 Juni 2026

BAKN: Optimalisasi Penyaluran KUR Harus Libatkan Asosiasi UMKM

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Endipat Wijaya mengatakan pihaknya tengah mencari solusi terbaik untuk meningkatkan efektivitas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Indonesia. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Asosiasi Industri Usaha Mikro Kecil Menengah Indonesia (AKUMANDIRI) DAN APMIKINDO.

Banggar Restui RAPBN 2027 Demi Jaga Daya Beli Masyarakat dan Percepat Pembangunan Nasional

Kesejahteraan Rakyat22 Juni 2026

Banggar Restui RAPBN 2027 Demi Jaga Daya Beli Masyarakat dan Percepat Pembangunan Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah menyepakati arah kebijakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 yang difokuskan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat pertumbuhan ekonomi, sekaligus mempercepat pembangunan nasional di tengah tantangan ekonomi global yang masih dinamis.

Yahya Zaini Dorong Optimalisasi Jaring Pengaman Sosial Pascadirumahkannya 4.000 Buruh PT Feng Tay