Jangan Hanya Target Jumlah, Komisi V Minta Sekolah Rakyat Juga Prioritaskan Daerah 3T

PARLEMENTARIA, Medan — Wakil Ketua Komisi V DPR, Robert Rouw meminta pemerintah memprioritaskan pembangunan Sekolah Rakyat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta wilayah yang masih minim fasilitas pendidikan, ketimbang sekadar mengejar target jumlah pembangunan sekolah. Menurutnya, semangat pembangunan Sekolah Rakyat harus diarahkan kepada masyarakat kecil yang selama ini belum memperoleh akses fasilitas pendidikan secara memadai.

“Jangan kita kejar target jumlah yang harus kita bangun setahun ini, tapi kita cari bagaimana target untuk daerah-daerah yang tidak mampu itu, nomor satu kita berikan untuk mereka,” ujar Robert saat memimpin tim Kunjungan Spesifik Komisi V DPR ke Sekolah Rakyat di Medan, Sumatera Utara, Kamis (17/9/2026).

Ia menegaskan Sekolah Rakyat harus hadir di wilayah yang benar-benar membutuhkan. Karena itu, daerah 3T dinilai perlu menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam pengembangan program tersebut.

“Daerah 3T itu harus wajib hadir di sana, tiap-tiap Kabupaten, Kota di daerah 3T itu punya. Dan itu Pemerintah harus hadir, Pemerintah pusat harus hadir,” katanya.

Politisi Fraksi Partai NasDem itu menilai keterlibatan Pemerintah Pusat penting karena tidak semua Pemerintah Daerah memiliki kemampuan anggaran yang mencukupi, termasuk untuk menyediakan lahan bagi pembangunan Sekolah Rakyat.

“Karena sekarang ini Pemerintah Daerah itu keterbatasan anggarannya untuk membebaskan lahan 10 hektare. Ya kan? Minimal 7 hektare, 5 hektare. Itu keterbatasan anggaran pendapatan daerahnya mereka. Maka itu Pemerintah pusat harus hadir, memberikan itu semuanya,” ujar Robert.

Selain pemerataan pembangunan, Robert juga menyoroti persoalan akurasi data desil yang digunakan untuk menentukan masyarakat yang berhak memperoleh bantuan. Ia menyebut masih ditemukan warga yang secara ekonomi sudah mampu tetapi tercatat tidak mampu, sementara masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru belum masuk dalam data.

“Dan tolong koreksi kembali. Kita banyak mendapat masukan, kita banyak menemukan desil yang ada, yang dibuat oleh Badan Statistik kita. Itu ada orang yang dibilang tidak mampu, padahal orang mampu sekarang. Orang yang tidak mampu, tidak terdatar di dalam desil,” katanya.

Dia meminta pemerintah segera memperbaiki persoalan tersebut dan lebih responsif terhadap temuan maupun usulan pembaruan data dari pemerintah daerah.

Menurut Robert, keberhasilan program tidak seharusnya hanya diukur berdasarkan terpenuhinya target jumlah pembangunan atau kuota peserta, melainkan dari ketepatan masyarakat yang benar-benar menerima manfaat.

“Jangan cuma kejar kuota untuk menyenangkan Bapak Presiden. buat 100 di targetan tahun ini Bapak Presiden kami sudah. Di mana? Siapa yang terjangkau? Itu yang perlu dijabarkan,” ujarnya. (sr/aha)