Pencarian Lanjutan

Komisi VIII Soroti Akurasi dan Pengawasan Bansos di Tangerang

Kesejahteraan Rakyat2 April 2026

Komisi VIII Soroti Akurasi dan Pengawasan Bansos di Tangerang

PARLEMENTARIA, Tangerang — Di tengah kenaikan anggaran Kementerian Sosial tahun 2026 yang menembus Rp84,44 triliun, Komisi VIII DPR RI menyoroti satu persoalan klasik yang tak kunjung selesai dalam penyaluran bantuan sosial (bansos). Persoalan itu soal pendataan penerima bantuan serta pengawasan distribusinya.

2 April 2026

Bank Jateng Perlu Perluas Akses KUR untuk UMKM

Politik dan Keamanan2 April 2026

Politik dan Keamanan

Bank Jateng Perlu Perluas Akses KUR untuk UMKM

PARLEMENTARIA, Semarang - Anggota Komisi II DPR Wahyudin Noor Aly mendorong Bank Jateng untuk melakukan perluasan akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil, khususnya melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Menurutnya, penyaluran kredit kepada usaha kecil memiliki dampak ekonomi yang lebih luas dibandingkan kredit besar yang hanya dinikmati oleh kalangan tertentu.

2 April 2026

Bank Jateng Harus Jadi Pilar Utama Ekonomi Daerah

Politik dan Keamanan2 April 2026

Politik dan Keamanan

Bank Jateng Harus Jadi Pilar Utama Ekonomi Daerah

PARLEMENTARIA, Semarang – Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima mendorong penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya perbankan daerah, sebagai instrumen utama dalam mendukung pembangunan ekonomi dan desentralisasi fiskal di daerah. Ia menilai, keberadaan bank daerah seperti Bank Jateng memiliki posisi strategis tidak hanya sebagai penghasil dividen bagi daerah, tetapi juga sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi masyarakat.

RUU Hukum Perdata Internasional Perlu Kaji Aspek Pernikahan WNI Beda Agama di Luar Negeri

Politik dan Keamanan2 April 2026

Politik dan Keamanan

RUU Hukum Perdata Internasional Perlu Kaji Aspek Pernikahan WNI Beda Agama di Luar Negeri

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Hukum Perdata Internasional (HPI) DPR RI I Wayan Sudirta menyoroti fenomena perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri oleh Warga Negara Indonesia (WNI). Ia menilai praktik tersebut berpotensi menjadi bentuk penyelundupan hukum yang bertentangan dengan ketertiban umum dan nilai dasar hukum nasional.

Komisi III Minta Peninjauan Ulang Sengketa Lahan Pakuwon Jati Group versus Ahli Waris Alm. Satoewi

Politik dan Keamanan2 April 2026

Politik dan Keamanan

Komisi III Minta Peninjauan Ulang Sengketa Lahan Pakuwon Jati Group versus Ahli Waris Alm. Satoewi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait aspirasi dan pengaduan masyarakat atas sengketa tanah di Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Surabaya. Rapat yang berlangsung di Senayan, Rabu (1/4/2026), menghadirkan aparat penegak hukum, pihak perusahaan, serta keluarga ahli waris.

Subardi Apresiasi Strategi SIG Hadapi Kelebihan Pasokan Produksi

Industri dan Pembangunan2 April 2026

Industri dan Pembangunan

Subardi Apresiasi Strategi SIG Hadapi Kelebihan Pasokan Produksi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VI DPR RI Subardi menyoroti tantangan kelebihan pasokan produksi (oversupply) yang dihadapi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Hal itu diungkapkannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran direksi perusahaan di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Optimalkan GBK dan Kemayoran, Anisah Syakur Usul Perombakan Manajemen Secara Profesional

Politik dan Keamanan2 April 2026

Politik dan Keamanan

Optimalkan GBK dan Kemayoran, Anisah Syakur Usul Perombakan Manajemen Secara Profesional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Anisah Syakur menekankan pentingnya revitalisasi menyeluruh dan perombakan manajemen dalam pengelolaan aset negara di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) dan Kemayoran. Ia berharap kedua kawasan ikonik tersebut tidak hanya diminati oleh warga lokal, tetapi juga menjadi daya tarik bagi masyarakat internasional.

Libatkan Hakim dan Notaris, Pansus DPR Susun Substansi RUU Hukum Perdata Internasional

Politik dan Keamanan2 April 2026

Politik dan Keamanan

Libatkan Hakim dan Notaris, Pansus DPR Susun Substansi RUU Hukum Perdata Internasional

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) DPR RI, Martin D. Tumbelaka, menyatakan bahwa pihaknya saat ini masih terus Menyusun substansi RUU tersebut dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) dan Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Safaruddin Dukung Penambahan Usia Hakim dalam RUU Jabatan Hakim

Politik dan Keamanan2 April 2026

Politik dan Keamanan

Safaruddin Dukung Penambahan Usia Hakim dalam RUU Jabatan Hakim

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin menyatakan dukungannya terhadap wacana penambahan batas usia hakim dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim. Menurutnya, penyesuaian usia tersebut perlu dipertimbangkan dengan dasar yang kuat, termasuk kondisi kesehatan dan harapan hidup masyarakat.

RUU Hukum Perdata Internasional Tutup Kekosongan Hukum dan Perkuat Posisi Indonesia di Global

Politik dan Keamanan2 April 2026

Politik dan Keamanan

RUU Hukum Perdata Internasional Tutup Kekosongan Hukum dan Perkuat Posisi Indonesia di Global

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menegaskan bahwa penyusunan RUU HPI merupakan langkah penting untuk mengisi kekosongan hukum di Indonesia, khususnya dalam menangani perkara-perkara yang memiliki unsur lintas negara.

BAM Soroti Konflik HGU & Dugaan Penyalahgunaan Lahan Rakyat di Riau

Kesejahteraan Rakyat2 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

BAM Soroti Konflik HGU & Dugaan Penyalahgunaan Lahan Rakyat di Riau

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Taufiq R. Abdullah menyoroti konflik agraria yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, terkait indikasi ketidakjelasan objek izin Hak Guna Usaha (HGU) PT Sinar Belilas Perkasa. Ia menegaskan, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut tumpang tindih lahan, tetapi juga dugaan penyalahgunaan hak masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerugian lebih luas.

Kecam Serangan ke Pasukan Perdamaian PBB, Rizki Natakusumah: Itu Pelanggaran Berat Hukum Internasional

Politik dan Keamanan2 April 2026

Politik dan Keamanan

Kecam Serangan ke Pasukan Perdamaian PBB, Rizki Natakusumah: Itu Pelanggaran Berat Hukum Internasional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah mengutuk keras serangan yang menyasar tiga prajurit TNI pasukan perdamaian PBB (UNIFIL) di Lebanon. Ia menegaskan bahwa serangan terhadap personel penjaga perdamaian merupakan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional dan Piagam PBB.

Komisi III Bakal Panggil Kejari Karo dan Komisi Kejaksaan, Terkait Perkara Amsal Sitepu

Politik dan Keamanan2 April 2026

Politik dan Keamanan

Komisi III Bakal Panggil Kejari Karo dan Komisi Kejaksaan, Terkait Perkara Amsal Sitepu

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menyatakan pihaknya akan memanggil Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) beserta Komisi Kejaksaan untuk meminta penjelasan mengenai dinamika yang terjadi dalam penanganan perkara Amsal Christy Sitepu yang belakangan menjadi sorotan publik.

Legislator Dorong Penguatan Akses dan Infrastruktur untuk Pariwisata Domestik 2026

Industri dan Pembangunan2 April 2026

Industri dan Pembangunan

Legislator Dorong Penguatan Akses dan Infrastruktur untuk Pariwisata Domestik 2026

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Rycko Menoza menilai bahwa salah satu kelemahan utama pariwisata domestik di Indonesia terletak pada aksesibilitas yang belum memadai. Ia menyebutkan bahwa kondisi jalan, minimnya rambu petunjuk, hingga sarana pendukung lainnya masih menjadi kendala yang berulang di berbagai destinasi wisata.

Pengaturan WFH ASN Harus Berbasis Kinerja, Pastikan Pelayanan Tetap Optimal

Politik dan Keamanan2 April 2026

Politik dan Keamanan

Pengaturan WFH ASN Harus Berbasis Kinerja, Pastikan Pelayanan Tetap Optimal

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Heryawan (Aher), mendorong agar kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) diatur secara lebih terukur dan berbasis kinerja. Ia menegaskan, fleksibilitas kerja tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.