E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Haji|Wakaf|RUU Satu Data Indonesia|dana haji|RUU SDI|Wakaf Legislator Indonesia|WALI|Penyerobotan Lahan|RUU Masyarakat Hukum Adat|SPMB|RAPBN 2027|RUU HPI|Perguruan Tinggi
Jakarta:
Sebagian Cerah
31°C
Terasa: 37°C
Lembab: 58%
Angin: 1 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Gedung Nusantara II Lt.3 Jl. Jend. Gatot Subroto – Senayan Jakarta – 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

Pencarian Lanjutan

Penurunan DBH Potensi Tekan Fiskal Daerah Penghasil SDA
Penurunan DBH Potensi Tekan Fiskal Daerah Penghasil SDA
Politik dan Keamanan23 Juni 2026
Penurunan DBH Potensi Tekan Fiskal Daerah Penghasil SDA
Politik dan Keamanan
Penurunan DBH Potensi Tekan Fiskal Daerah Penghasil SDA

PARLEMENTARIA, Jakarta – Perlunya strategi transisi fiskal bagi daerah penghasil sumber daya alam (SDA) menjadi sorotan dalam pembahasan Kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) RAPBN Tahun Anggaran 2027. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi dampak penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) sekaligus mengurangi ketergantungan daerah terhadap penerimaan komoditas yang bersifat fluktuatif.

23 Juni 2026
Taufan Pawe: Dana Insentif Daerah Harus Jadi Pemicu Inovasi Kepala Daerah
Taufan Pawe: Dana Insentif Daerah Harus Jadi Pemicu Inovasi Kepala Daerah
Ekonomi dan Keuangan23 Juni 2026
Taufan Pawe: Dana Insentif Daerah Harus Jadi Pemicu Inovasi Kepala Daerah
Ekonomi dan Keuangan
Taufan Pawe: Dana Insentif Daerah Harus Jadi Pemicu Inovasi Kepala Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Taufan Pawe menegaskan bahwa Dana Insentif Daerah (DID) harus menjadi instrumen untuk mendorong inovasi dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Pasalnya, pemberian insentif kepada daerah berprestasi dapat memacu kepala daerah untuk lebih kreatif dalam memperkuat kapasitas fiskal dan pelayanan publik di daerah masing-masing.

RUU Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi Harus Jawab Kebutuhan Dasar Masyarakat
RUU Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi Harus Jawab Kebutuhan Dasar Masyarakat
Politik dan Keamanan23 Juni 2026
RUU Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi Harus Jawab Kebutuhan Dasar Masyarakat
Politik dan Keamanan
RUU Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi Harus Jawab Kebutuhan Dasar Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Baleg DPR RI menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi harus mampu menjawab persoalan mendasar yang selama ini dihadapi masyarakat, yakni belum terpenuhinya akses terhadap air minum yang benar-benar aman dan layak dikonsumsi. Regulasi tersebut diharapkan tidak sekadar mengatur penyediaan air bersih, tetapi juga menjamin kualitas air yang dapat langsung diminum oleh masyarakat.

Penguatan Sistem Jadi Kunci Tingkatkan Cakupan Imunisasi Nasional
Penguatan Sistem Jadi Kunci Tingkatkan Cakupan Imunisasi Nasional
Kesejahteraan Rakyat23 Juni 2026
Penguatan Sistem Jadi Kunci Tingkatkan Cakupan Imunisasi Nasional
Kesejahteraan Rakyat
Penguatan Sistem Jadi Kunci Tingkatkan Cakupan Imunisasi Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Capaian sejumlah program imunisasi nasional dinilai masih belum berada pada level yang aman. Selain memperkuat kampanye dan edukasi kepada masyarakat, pemerintah didorong untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap sistem pendukung imunisasi, mulai dari ketersediaan vaksin, distribusi, rantai dingin (cold chain), tenaga kesehatan, hingga dukungan operasional bagi posyandu dan kader di lapangan.

Andi Yuliani Paris: PMN PELNI Harus Jadi Solusi Buka Akses Transportasi Murah di Indonesia Timur
Andi Yuliani Paris: PMN PELNI Harus Jadi Solusi Buka Akses Transportasi Murah di Indonesia Timur
Ekonomi dan Keuangan23 Juni 2026
Andi Yuliani Paris: PMN PELNI Harus Jadi Solusi Buka Akses Transportasi Murah di Indonesia Timur
Ekonomi dan Keuangan
Andi Yuliani Paris: PMN PELNI Harus Jadi Solusi Buka Akses Transportasi Murah di Indonesia Timur

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris menegaskan pentingnya pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI). Pihaknya memandang kucuran modal ini sangat dibutuhkan karena PELNI memiliki peran krusial untuk melayani mobilitas masyarakat serta jalur distribusi barang, khususnya di wilayah Indonesia Timur. 

Andi Yuliani Paris Desak PT SMF Integrasikan Transportasi Publik dalam Program 3 Juta Rumah
Andi Yuliani Paris Desak PT SMF Integrasikan Transportasi Publik dalam Program 3 Juta Rumah
Ekonomi dan Keuangan23 Juni 2026
Andi Yuliani Paris Desak PT SMF Integrasikan Transportasi Publik dalam Program 3 Juta Rumah
Ekonomi dan Keuangan
Andi Yuliani Paris Desak PT SMF Integrasikan Transportasi Publik dalam Program 3 Juta Rumah

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris meminta PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek pembangunan rumah subsidi. Ia menekankan bahwa pembangunan hunian untuk masyarakat tidak boleh sekadar mendirikan bangunan fisik, melainkan harus memikirkan perencanaan fasilitas dasar yang terintegrasi. 

Rieke Diah Pitaloka Desak Aparat Segera Tangkap Pelaku Kasus Yuvita di Bandung
Rieke Diah Pitaloka Desak Aparat Segera Tangkap Pelaku Kasus Yuvita di Bandung
Politik dan Keamanan23 Juni 2026
Rieke Diah Pitaloka Desak Aparat Segera Tangkap Pelaku Kasus Yuvita di Bandung
Politik dan Keamanan
Rieke Diah Pitaloka Desak Aparat Segera Tangkap Pelaku Kasus Yuvita di Bandung

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengecam keras dugaan tindak pidana penyekapan, penyiksaan, dan kekerasan seksual berat yang dialami oleh seorang wanita bernama Yuvita Tri Rezeki (29) di Bandung. Aksi keji yang diduga dilakukan oleh kekasih korban Taufik Hidayat (30) selama kurang lebih tiga tahun tersebut dinilai sebagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang sangat serius dan tergolong kejahatan luar biasa. 

Saleh Daulay: BPOM Perlu Tindak Potensi Kecurangan atas Ribuan Merek AMDK
Saleh Daulay: BPOM Perlu Tindak Potensi Kecurangan atas Ribuan Merek AMDK
Industri dan Pembangunan23 Juni 2026
Saleh Daulay: BPOM Perlu Tindak Potensi Kecurangan atas Ribuan Merek AMDK
Industri dan Pembangunan
Saleh Daulay: BPOM Perlu Tindak Potensi Kecurangan atas Ribuan Merek AMDK

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mempertanyakan efektivitas pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap industri air minum dalam kemasan (AMDK). Dengan lebih dari 8.700 produk AMDK beredar di pasaran, ia menilai publik berhak mengetahui sejauh mana BPOM benar-benar menindak pelanggaran, bukan sekadar menerbitkan surat peringatan.

Puteri Komarudin Soroti Kinerja KAI dan Kualitas Kereta Produksi INKA Pasca Kucuran PMN
Puteri Komarudin Soroti Kinerja KAI dan Kualitas Kereta Produksi INKA Pasca Kucuran PMN
Ekonomi dan Keuangan23 Juni 2026
Puteri Komarudin Soroti Kinerja KAI dan Kualitas Kereta Produksi INKA Pasca Kucuran PMN
Ekonomi dan Keuangan
Puteri Komarudin Soroti Kinerja KAI dan Kualitas Kereta Produksi INKA Pasca Kucuran PMN

PARLEMENTARIA, Banyuwangi – PT Industri Kereta Api (INKA) telah menerima Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp473 miliar pada tahun 2025 sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2025. PMN tersebut digunakan untuk pengembangan fasilitas produksi dan fasilitas pendukung di pabrik Madiun dan Banyuwangi.

Bambang Haryo: Rakyat Dipaksa Beli AMDK Mahal akibat PDAM Tak Berfungsi, Distribusi Tak Diawasi
Bambang Haryo: Rakyat Dipaksa Beli AMDK Mahal akibat PDAM Tak Berfungsi, Distribusi Tak Diawasi
Industri dan Pembangunan23 Juni 2026
Bambang Haryo: Rakyat Dipaksa Beli AMDK Mahal akibat PDAM Tak Berfungsi, Distribusi Tak Diawasi
Industri dan Pembangunan
Bambang Haryo: Rakyat Dipaksa Beli AMDK Mahal akibat PDAM Tak Berfungsi, Distribusi Tak Diawasi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono menyoroti paradoks mendasar dalam industri air minum dalam kemasan (AMDK) di Indonesia: rakyat terpaksa membeli air kemasan bukan karena pilihan, melainkan karena layanan air publik yang gagal berfungsi. Sementara itu ia menilai, distribusi produk yang mereka konsumsi pun luput dari pengawasan.

Gerak Cepat DPR Tangani Aduan Konflik Agraria: Raker Pekan Depan Libatkan Lintas Komisi
Gerak Cepat DPR Tangani Aduan Konflik Agraria: Raker Pekan Depan Libatkan Lintas Komisi
Industri dan Pembangunan23 Juni 2026
Gerak Cepat DPR Tangani Aduan Konflik Agraria: Raker Pekan Depan Libatkan Lintas Komisi
Industri dan Pembangunan
Gerak Cepat DPR Tangani Aduan Konflik Agraria: Raker Pekan Depan Libatkan Lintas Komisi

PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI bergerak cepat menyikapi gelombang aduan sengketa tanah dari Dewan Pengurus Nasional Koalisi Nasional Reforma Agraria (KNARA). Dalam audiensi yang berlangsung di Ruang Abdul Muis, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026), Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menegaskan komitmen parlemen untuk mengawal dan mengurai konflik agraria secara detail hingga ke tingkat teknis.

RUU Air Minum dan Sanitasi Didorong Jadi Instrumen Percepatan Penurunan Tengkes
RUU Air Minum dan Sanitasi Didorong Jadi Instrumen Percepatan Penurunan Tengkes
Politik dan Keamanan23 Juni 2026
RUU Air Minum dan Sanitasi Didorong Jadi Instrumen Percepatan Penurunan Tengkes
Politik dan Keamanan
RUU Air Minum dan Sanitasi Didorong Jadi Instrumen Percepatan Penurunan Tengkes

PARLEMENTARIA, Jakarta – Upaya pemenuhan akses air minum dan sanitasi yang layak tidak hanya berkaitan dengan penyediaan layanan dasar masyarakat, tetapi juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi didorong menjadi instrumen strategis untuk mempercepat penurunan angka tengkes di Indonesia.

Komisi III Minta Polri dan PPATK Maksimalkan Momentum Piala Dunia 2026 Berantas Judi Bola
Komisi III Minta Polri dan PPATK Maksimalkan Momentum Piala Dunia 2026 Berantas Judi Bola
Politik dan Keamanan23 Juni 2026
Komisi III Minta Polri dan PPATK Maksimalkan Momentum Piala Dunia 2026 Berantas Judi Bola
Politik dan Keamanan
Komisi III Minta Polri dan PPATK Maksimalkan Momentum Piala Dunia 2026 Berantas Judi Bola

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta aparat penegak hukum dan lembaga terkait memanfaatkan momentum penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2026 untuk memperkuat pemberantasan judi bola dan judi daring. Menurutnya, euforia turnamen sepak bola terbesar di dunia itu kerap dimanfaatkan jaringan perjudian untuk menjaring lebih banyak korban dan meningkatkan transaksi ilegal.

Akses Digital Jadi Kunci, Abdul Azis Sefudin Dorong Peningkatan Penghimpunan Dana Umat dengan Digitalisasi Zakat
Akses Digital Jadi Kunci, Abdul Azis Sefudin Dorong Peningkatan Penghimpunan Dana Umat dengan Digitalisasi Zakat
Kesejahteraan Rakyat23 Juni 2026
Akses Digital Jadi Kunci, Abdul Azis Sefudin Dorong Peningkatan Penghimpunan Dana Umat dengan Digitalisasi Zakat
Kesejahteraan Rakyat
Akses Digital Jadi Kunci, Abdul Azis Sefudin Dorong Peningkatan Penghimpunan Dana Umat dengan Digitalisasi Zakat
Bahas RUU Ratifikasi, Syamsu Rizal Ingatkan Indonesia Jangan Sampai Jadi Pasar Teknologi Turki
Bahas RUU Ratifikasi, Syamsu Rizal Ingatkan Indonesia Jangan Sampai Jadi Pasar Teknologi Turki
Politik dan Keamanan23 Juni 2026
Bahas RUU Ratifikasi, Syamsu Rizal Ingatkan Indonesia Jangan Sampai Jadi Pasar Teknologi Turki
Politik dan Keamanan
Bahas RUU Ratifikasi, Syamsu Rizal Ingatkan Indonesia Jangan Sampai Jadi Pasar Teknologi Turki

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal menekankan pentingnya posisi tawar Indonesia agar tidak sekadar menjadi target pasar atas lompatan teknologi militer Turki.

Sebelumnya17 / 882Halaman 17 dari 882Selanjutnya

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(942)
  • Industri dan Pembangunan(3351)
  • Isu Lainnya(1025)
  • Kesejahteraan Rakyat(3358)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(4089)
  • Populer(418)
  • Uncategorized(4)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi IV#BKSAP#Komisi VIII#Komisi IX#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

PODCAST

IKUTI KAMI

23 Juni 2026
23 Juni 2026
23 Juni 2026
23 Juni 2026
23 Juni 2026
23 Juni 2026
23 Juni 2026
23 Juni 2026
23 Juni 2026
23 Juni 2026
23 Juni 2026
23 Juni 2026

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI Muhamad Abdul Azis Sefudin menilai bahwa kemudahan akses melalui platform digital menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan penghimpunan dana zakat di tengah perkembangan teknologi dan perubahan pola transaksi masyarakat. Maka dari itu, Ia mendorong Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk memperkuat inovasi digital dalam penghimpunan zakat guna meningkatkan partisipasi masyarakat dan mengoptimalkan potensi zakat nasional.

23 Juni 2026
23 Juni 2026
E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Haji|Wakaf|RUU Satu Data Indonesia|dana haji|RUU SDI|Wakaf Legislator Indonesia|WALI|Penyerobotan Lahan|RUU Masyarakat Hukum Adat|SPMB|RAPBN 2027|RUU HPI|Perguruan Tinggi
Jakarta:
Sebagian Cerah
31°C
Terasa: 37°C
Lembab: 58%
Angin: 1 km/h