Pencarian Lanjutan

DPR Sahkan RUU Reforma Agraria Jadi Undang-Undang

Isu Lainnya22 September 2026

DPR Sahkan RUU Reforma Agraria Jadi Undang-Undang

PARLEMENTARIA, Jakarta — DPR RI resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Selasa (22/9/2026). Pengesahan dilakukan setelah seluruh fraksi dan anggota DPR menyatakan persetujuan dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

22 September 2026

DPR Sahkan 15 RUU Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat, Tengah, dan Selatan

Isu Lainnya22 September 2026

Isu Lainnya

DPR Sahkan 15 RUU Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat, Tengah, dan Selatan

PARLEMENTARIA, Jakarta — DPR RI menyetujui 15 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan untuk disahkan menjadi undang-undang. Pengambilan keputusan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/9/2026).

Revisi UU KADIN, Perkuat Kelembagaan dan Dorong UMKM Go International

Politik dan Keamanan22 September 2026

Politik dan Keamanan

Revisi UU KADIN, Perkuat Kelembagaan dan Dorong UMKM Go International

PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mendorong penguatan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) agar mampu membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia menembus pasar internasional. Hal tersebut menjadi salah satu arah pembaruan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin yang tengah dibahas DPR RI.

Terminal Lama Mandai Dipakai TNI AU, Hamka Minta Kesepakatan Diperjelas

Industri dan Pembangunan22 September 2026

Industri dan Pembangunan

Terminal Lama Mandai Dipakai TNI AU, Hamka Minta Kesepakatan Diperjelas

PARLEMENTARIA, Makassar — Anggota Komisi V DPR RI Hamka B. Kady meminta PT Angkasa Pura Indonesia (API) memperjelas dasar hukum pemanfaatan terminal bandara lama di Mandai, Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Ia juga mengingatkan agar kerja sama pemanfaatan aset tersebut tidak mengganggu operasional penerbangan ke depan.

Krisis Air Meluas di Makassar, Andi Iwan Minta Mitigasi El Nino Dipercepat

Industri dan Pembangunan22 September 2026

Industri dan Pembangunan

Krisis Air Meluas di Makassar, Andi Iwan Minta Mitigasi El Nino Dipercepat

PARLEMENTARIA, Makassar — Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Aras meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengambil langkah konkret dan memperkuat mitigasi guna menjaga ketersediaan air bersih bagi masyarakat Makassar di tengah ancaman fenomena El Nino. Hal tersebut ditegaskannya saat menyampaikan sambutan dalam pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Sulawesi Selatan, Jumat (18/9/2026).

Legislator dan Eks Pimpinan KPK Setuju Perampasan Aset Perkuat Penegakan Hukum

Politik dan Keamanan22 September 2026

Politik dan Keamanan

Legislator dan Eks Pimpinan KPK Setuju Perampasan Aset Perkuat Penegakan Hukum

PARLEMENTARIA, Jakarta — Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset diyakini akan memperkuat penegakan hukum sekaligus memberikan kepastian mengenai dasar dan mekanisme perampasan aset. Pengaturan tersebut penting agar tidak terjadi perbedaan antara nilai kerugian negara atau aset yang disampaikan pada tahap awal penanganan perkara dengan nilai yang kemudian terbukti dalam proses hukum.

Dukung Inpres dan Revisi UU Kehutanan, Legislator Minta 30 Korporasi Karhutla Ditindak Tegas

Industri dan Pembangunan22 September 2026

Industri dan Pembangunan

Dukung Inpres dan Revisi UU Kehutanan, Legislator Minta 30 Korporasi Karhutla Ditindak Tegas

PARLEMENTARIA, Badung – Anggota Komisi IV DPR RI Riyono menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas pemerintah dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta mendorong percepatan Revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Ia juga mendesak aparat penegak hukum untuk tidak hanya menyasar pelaku lapangan skala kecil, tetapi menindak tegas puluhan korporasi yang diduga sengaja merusak kawasan hutan secara sistematis.

Soroti Lambannya Bantuan Alsintan, Riyono: Kekeringan Ancam Produksi Pangan

Industri dan Pembangunan22 September 2026

Industri dan Pembangunan

Soroti Lambannya Bantuan Alsintan, Riyono: Kekeringan Ancam Produksi Pangan

PARLEMENTARIA, Badung – Anggota Komisi IV DPR RI Riyono meminta Kementerian Pertanian untuk mempercepat penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), seperti mesin pompa air dan pembangunan jaringan irigasi, guna mengantisipasi ancaman kekeringan akibat kemarau panjang yang meluas di berbagai daerah.

Tata Niaga Impor Tembakau Perlu Dikendalikan

Kesejahteraan Rakyat22 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Tata Niaga Impor Tembakau Perlu Dikendalikan

PARLEMENTARIA, Temanggung — Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Ahmad Heryawan mendorong pengendalian tata niaga impor terutama tembakau dengan memperkuat komitmen industri untuk menyerap produksi petani dalam negeri. Menurutnya, kebijakan impor perlu disesuaikan dengan kemampuan produksi nasional agar tembakau lokal mendapatkan kepastian pasar dan petani tidak dirugikan.

22 September 2026

Negara Perlu Lindungi Produk Petani Lokal

Kesejahteraan Rakyat22 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Negara Perlu Lindungi Produk Petani Lokal

PARLEMENTARIA, Temanggung — Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Adian Napitupulu mendorong negara mengambil peran lebih kuat dalam melindungi sekaligus mempromosikan produk pertanian dalam negeri. Menurutnya, keberpihakan tersebut diperlukan agar komoditas yang mampu diproduksi petani Indonesia, termasuk tembakau dan bawang putih, tidak justru terdesak produk impor.

22 September 2026

Kebijakan Negara Harus Berpihak kepada Petani

Kesejahteraan Rakyat22 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Kebijakan Negara Harus Berpihak kepada Petani

PARLEMENTARIA, Temanggung — Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI memandang perlunya kehadiran negara melalui kebijakan yang berpihak kepada petani, termasuk petani tembakau dan bawang putih. Kebijakan lintas sektor, mulai dari pertanian, perdagangan hingga industri, dinilai perlu berjalan selaras agar komoditas unggulan daerah mampu memberikan kesejahteraan yang lebih baik bagi petani.

22 September 2026

Tambahan Anggaran KIP Kuliah Harus Berdampak pada Mutu Pendidikan

Kesejahteraan Rakyat22 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Tambahan Anggaran KIP Kuliah Harus Berdampak pada Mutu Pendidikan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI Ruby Chairani Syiffadia mendorong pemerintah memastikan perluasan sasaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah disertai target, basis data, dan indikator kinerja yang terukur. Menurutnya, tambahan anggaran pendidikan tinggi harus dapat dievaluasi berdasarkan capaian dan dampaknya terhadap akses serta mutu pendidikan.

Bonnie Triyana: RUU Sisdiknas Harus Bebas dari Mentalitas Kolonial

Kesejahteraan Rakyat22 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Bonnie Triyana: RUU Sisdiknas Harus Bebas dari Mentalitas Kolonial

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana mendorong agar proses penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) menjadi momentum untuk melakukan dekolonisasi dalam sistem pendidikan nasional, termasuk dalam pengaturan hak pendidikan bagi penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

RSUD Hasri Ainun Habibie Harus Layani Masyarakat Tanpa Diskriminasi

Kesejahteraan Rakyat22 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

RSUD Hasri Ainun Habibie Harus Layani Masyarakat Tanpa Diskriminasi

PARLEMENTARIA, Gorontalo — Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Novita Wijayanti mendorong RSUD Hasri Ainun Habibie, Gorontalo, memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk pasien peserta BPJS Kesehatan.

22 September 2026

Kholid: Batas Defisit APBN Tiga Persen Harus Tetap Dijaga

Ekonomi dan Keuangan22 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Kholid: Batas Defisit APBN Tiga Persen Harus Tetap Dijaga

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Kholid menilai batas defisit APBN maksimal tiga persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) perlu tetap dipertahankan. Hal itu terkait dengan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Menurutnya, batas tersebut penting untuk menjaga kesinambungan dan kredibilitas fiskal.