Pencarian Lanjutan

Saleh Daulay: BPOM Perlu Tindak Potensi Kecurangan atas Ribuan Merek AMDK

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mempertanyakan efektivitas pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap industri air minum dalam kemasan (AMDK). Dengan lebih dari 8.700 produk AMDK beredar di pasaran, ia menilai publik berhak mengetahui sejauh mana BPOM benar-benar menindak pelanggaran, bukan sekadar menerbitkan surat peringatan.

Puteri Komarudin Soroti Kinerja KAI dan Kualitas Kereta Produksi INKA Pasca Kucuran PMN

PARLEMENTARIA, Banyuwangi – PT Industri Kereta Api (INKA) telah menerima Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp473 miliar pada tahun 2025 sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2025. PMN tersebut digunakan untuk pengembangan fasilitas produksi dan fasilitas pendukung di pabrik Madiun dan Banyuwangi.

Bambang Haryo: Rakyat Dipaksa Beli AMDK Mahal akibat PDAM Tak Berfungsi, Distribusi Tak Diawasi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono menyoroti paradoks mendasar dalam industri air minum dalam kemasan (AMDK) di Indonesia: rakyat terpaksa membeli air kemasan bukan karena pilihan, melainkan karena layanan air publik yang gagal berfungsi. Sementara itu ia menilai, distribusi produk yang mereka konsumsi pun luput dari pengawasan.

Gerak Cepat DPR Tangani Aduan Konflik Agraria: Raker Pekan Depan Libatkan Lintas Komisi

PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI bergerak cepat menyikapi gelombang aduan sengketa tanah dari Dewan Pengurus Nasional Koalisi Nasional Reforma Agraria (KNARA). Dalam audiensi yang berlangsung di Ruang Abdul Muis, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026), Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menegaskan komitmen parlemen untuk mengawal dan mengurai konflik agraria secara detail hingga ke tingkat teknis.

RUU Air Minum dan Sanitasi Didorong Jadi Instrumen Percepatan Penurunan Tengkes

PARLEMENTARIA, Jakarta – Upaya pemenuhan akses air minum dan sanitasi yang layak tidak hanya berkaitan dengan penyediaan layanan dasar masyarakat, tetapi juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi didorong menjadi instrumen strategis untuk mempercepat penurunan angka tengkes di Indonesia.

Komisi III Minta Polri dan PPATK Maksimalkan Momentum Piala Dunia 2026 Berantas Judi Bola

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta aparat penegak hukum dan lembaga terkait memanfaatkan momentum penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2026 untuk memperkuat pemberantasan judi bola dan judi daring. Menurutnya, euforia turnamen sepak bola terbesar di dunia itu kerap dimanfaatkan jaringan perjudian untuk menjaring lebih banyak korban dan meningkatkan transaksi ilegal.

Akses Digital Jadi Kunci, Abdul Azis Sefudin Dorong Peningkatan Penghimpunan Dana Umat dengan Digitalisasi Zakat

Bahas RUU Ratifikasi, Syamsu Rizal Ingatkan Indonesia Jangan Sampai Jadi Pasar Teknologi Turki

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal menekankan pentingnya posisi tawar Indonesia agar tidak sekadar menjadi target pasar atas lompatan teknologi militer Turki.

Maman Imanulhaq Dorong Penguatan Kelembagaan BWI untuk Optimalkan Potensi Wakaf Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq, menilai potensi wakaf di Indonesia belum dikelola secara optimal. Menurutnya, keterbatasan dukungan kelembagaan dan anggaran bagi Badan Wakaf Indonesia (BWI) menjadi salah satu tantangan yang perlu dibenahi agar pengelolaan wakaf dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

Sudian Noor Terima Aspirasi Mahasiswa dan Masyarakat Kalsel Terkait Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI, Sudian Noor, menegaskan bahwa pihaknya telah menerima dan akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Kalimantan Selatan (Kalsel) yang disampaikan melalui DPRD Kalsel, termasuk tuntutan dari kelompok mahasiswa yang sebelumnya melakukan aksi demonstrasi di daerah tersebut.

Puan Tegaskan PLN Harus Mitigasi Dampak Pemadaman Listrik Bergilir

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong PT PLN (Persero) untuk memitigasi dampak pemadaman listrik bergilir yang banyak mengganggu aktivitas masyarakat. Ia juga meminta PLN menjelaskan secara transparan ke publik mengenai alasan pemadaman bergilir panjang yang terjadi di Pulau Jawa.

Andi Yuliani Paris: Setiap Kucuran PMN KAI Harus Optimal Demi Kenyamanan Publik

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris mengapresiasi terhadap langkah pembenahan pelayanan yang terus diupayakan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero). Kendati demikian, pihaknya mengingatkan bahwa setiap kucuran dana Penyertaan Modal Negara (PMN) wajib dipertanggungjawabkan secara transparan dan dimanfaatkan secara optimal bagi kenyamanan publik. 

Komisi XI Ingatkan Empat BUMN Tekankan Akuntabilitas Usai Evaluasi PMN 2025

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi XI DPR RI resmi menyepakati dan mengesahkan rancangan kesimpulan terkait evaluasi dan pendalaman Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai Tahun Anggaran 2025 untuk empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Empat perusahaan pelat merah tersebut adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Industri Kereta Api (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero).

Soedeson Tandra: Papua Butuh Dukungan Anggaran Keamanan yang Lebih Kuat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Soedeson Tandra menekankan pentingnya dukungan anggaran yang lebih kuat bagi sektor keamanan di Papua. Hal ini ia sampaikan saat membahas Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat dalam RAPBN Tahun Anggaran 2027 bersama pemerintah di Ruang Rapat Banggar, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026)

Irma Suryani: Aturan Pesangon dan Kepailitan Harus Dipertegas dalam RUU Ketenagakerjaan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani menekankan pentingnya penguatan aturan terkait kepailitan perusahaan dan pembayaran pesangon dalam penyusunan RUU Ketenagakerjaan. Menurutnya, ketentuan tersebut harus dirumuskan secara tegas agar tidak merugikan pekerja ketika perusahaan mengalami kebangkrutan.