Pencarian Lanjutan

Kemendagri Harus Dilibatkan Sejak Hulu dalam Penentuan Dana Bagi Hasil

Politik dan Keamanan30 Juli 2026

Kemendagri Harus Dilibatkan Sejak Hulu dalam Penentuan Dana Bagi Hasil

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin, mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dilibatkan sejak awal dalam proses perencanaan hingga penetapan akhir Dana Bagi Hasil (DBH) untuk daerah. Khozin menilai selama ini posisi Kemendagri yang kerap ditempatkan di hilir menciptakan ruang abu-abu, sehingga memicu praktik lobi antardaerah, serta membuat instrumen pengawasan seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) tidak sinkron dengan Kementerian Keuangan.

30 Juli 2026

Relaksasi Belanja Pegawai Lebih 30 Persen Masih Diperbolehkan, Prioritaskan PPPK Daerah

Politik dan Keamanan30 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Relaksasi Belanja Pegawai Lebih 30 Persen Masih Diperbolehkan, Prioritaskan PPPK Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menegaskan komitmennya untuk mengutamakan belanja pegawai, khususnya dalam hal penyelesaian status tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) baik penuh maupun paruh waktu di daerah. Selain itu, Komisi II juga mengapresiasi kesepakatan relaksasi aturan belanja pegawai di atas 30 persen bersama Kementerian Keuangan agar kebijakan tersebut tidak membebani fiskal daerah secara kaku pada tahun 2027.

Terima Mahasiswa Poltekesos Bandung, Baleg Kenalkan Mekanisme Legislasi

Politik dan Keamanan30 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Terima Mahasiswa Poltekesos Bandung, Baleg Kenalkan Mekanisme Legislasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menerima kunjungan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung dalam rangka memperdalam pemahaman mengenai proses pembentukan undang-undang di DPR RI. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat wawasan mahasiswa mengenai fungsi legislasi sekaligus mekanisme penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Reses Jadi Jembatan Aspirasi dan Solusi Persoalan Masyarakat

Kesejahteraan Rakyat30 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Reses Jadi Jembatan Aspirasi dan Solusi Persoalan Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Masa reses merupakan jembatan utama antara masyarakat dan DPR RI dalam menyerap serta memperjuangkan aspirasi publik. Hal itu ditegaskan Anggota DPR RI Ahmad Heryawan dalam Diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Reses, Jembatan Aspirasi Rakyat: Fondasi Kebijakan Berkeadilan” di Ruang Abdul Muis, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/7/2026).

BKSAP Dorong Penguatan Industri Halal, Pariwisata, hingga Perdagangan dengan Bosnia

Politik dan Keamanan30 Juli 2026

Politik dan Keamanan

BKSAP Dorong Penguatan Industri Halal, Pariwisata, hingga Perdagangan dengan Bosnia

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Bramantyo Suwondo menegaskan komitmen DPR RI untuk memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Bosnia Herzegovina melalui kerja sama di berbagai bidang, mulai dari ekonomi, pariwisata, perdagangan, kepemudaan, hingga industri halal. Menurutnya hubungan antarlembaga parlemen menjadi fondasi penting dalam mendorong kerja sama yang lebih konkret bagi kesejahteraan kedua negara.

Aksi Main Hakim Sendiri Tidak Bisa Dibenarkan, Penegakan Hukum Harus oleh Negara

Politik dan Keamanan30 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Aksi Main Hakim Sendiri Tidak Bisa Dibenarkan, Penegakan Hukum Harus oleh Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun menegaskan bahwa setiap dugaan tindak pidana harus diproses melalui mekanisme hukum yang berlaku dan tidak boleh diselesaikan melalui aksi main hakim sendiri. Pernyataan tersebut disampaikan Adang menanggapi peristiwa meninggalnya seorang terduga pelaku pencurian ayam akibat dugaan pengeroyokan massa di Kabupaten Buleleng, Bali.

Mercy Barends Soal Bentrokan di Jalan Tambak: Gerobak Bisa Diganti, Anak Meninggal Tidak Bisa Kembali!

Politik dan Keamanan30 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Mercy Barends Soal Bentrokan di Jalan Tambak: Gerobak Bisa Diganti, Anak Meninggal Tidak Bisa Kembali!

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Mercy Chriesty Barends, mendesak Polda Metro Jaya mengusut tuntas bentrokan yang terjadi di Jalan Tambak, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Banyak Spekulasi Liar Berkembang, Usut Tuntas Kematian Karumga Eks Jampidsus!

Politik dan Keamanan30 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Banyak Spekulasi Liar Berkembang, Usut Tuntas Kematian Karumga Eks Jampidsus!

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Bareskrim Polri mengusut tuntas penyebab meninggalnya Sutrimo, Kepala Rumah Tangga (Karumga) mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), yang ditemukan meninggal dunia di halaman sebuah klinik di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

DPR RI Terima Aspirasi Guru TK se-Indonesia, Soroti Kesejahteraan dan Status Honorer

Politik dan Keamanan30 Juli 2026

Politik dan Keamanan

DPR RI Terima Aspirasi Guru TK se-Indonesia, Soroti Kesejahteraan dan Status Honorer

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima audiensi Pengurus Pusat Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia Persatuan Guru Republik Indonesia (IGTKI-PGRI) di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (30/7/2026). Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi para guru taman kanak-kanak dari berbagai daerah untuk menyampaikan aspirasi terkait peningkatan kesejahteraan, penguatan kompetensi, hingga dukungan terhadap pendidikan anak usia dini.

Lestari Moerdijat: TPPO Pengkhianatan terhadap Konstitusi dan Kemanusiaan

Politik dan Keamanan30 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Lestari Moerdijat: TPPO Pengkhianatan terhadap Konstitusi dan Kemanusiaan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota DPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan sistem nasional yang mampu mendeteksi, mencegah, melindungi, dan memulihkan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Menurut Rerie, sapaan akrabnya, TPPO merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang bekerja lintas negara, memanfaatkan teknologi digital, dan terhubung dengan berbagai kejahatan lainnya.

Transformasi Penyaluran Bansos Perlu Didukung Data Akurat dan Tata Kelola yang Kuat

Kesejahteraan Rakyat30 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Transformasi Penyaluran Bansos Perlu Didukung Data Akurat dan Tata Kelola yang Kuat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Aprozi Alam menyambut positif rencana pemerintah mentransformasikan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi mendekatkan layanan kepada masyarakat sekaligus memperkuat perekonomian desa, asalkan pelaksanaannya memenuhi sejumlah prasyarat.

KOMISI II DPR RI RAKER & RDPU DENGAN MENDAGRI, APPSI, GUBERNUR, WALIKOTA & BUPATI SELURUH INDONESIA

Politik dan Keamanan30 Juli 2026

Politik dan Keamanan

KOMISI II DPR RI RAKER & RDPU DENGAN MENDAGRI, APPSI, GUBERNUR, WALIKOTA & BUPATI SELURUH INDONESIA

Danang Wicaksana Minta Mitigasi Ancaman El Nino Diperkuat Demi Minimalisasi Risiko

Industri dan Pembangunan30 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Danang Wicaksana Minta Mitigasi Ancaman El Nino Diperkuat Demi Minimalisasi Risiko

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana Sulistya, meminta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mempersiapkan langkah mitigasi yang serius dalam menghadapi ancaman El Nino 2026. Menurut Danang, BMKG memiliki peran krusial dalam memberikan informasi akurat mengenai cuaca dan iklim agar masyarakat dapat melakukan antisipasi sejak dini.

Darmadi Durianto: Tantangan Kopdes Merah Putih Kini Bukan Sosialisasi, tetapi Kepercayaan Publik

Industri dan Pembangunan30 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Darmadi Durianto: Tantangan Kopdes Merah Putih Kini Bukan Sosialisasi, tetapi Kepercayaan Publik

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto menilai tantangan terbesar dalam pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) saat ini bukan lagi pada tingkat pengenalan masyarakat terhadap program, melainkan membangun kepercayaan publik terhadap keberlanjutan koperasi tersebut.

Komisi IV Minta BNPB Pimpin Pemetaan Risiko El Nino agar Mitigasi Lebih Tepat Sasaran

Industri dan Pembangunan30 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi IV Minta BNPB Pimpin Pemetaan Risiko El Nino agar Mitigasi Lebih Tepat Sasaran

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mendorong pemerintah menugaskan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengoordinasikan pengumpulan data mengenai ancaman dan potensi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan beriringan dengan musim kemarau pada 2026.