Komisi IV Minta BNPB Pimpin Pemetaan Risiko El Nino agar Mitigasi Lebih Tepat Sasaran

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mendorong pemerintah menugaskan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengoordinasikan pengumpulan data mengenai ancaman dan potensi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan beriringan dengan musim kemarau pada 2026.

Menurutnya, pemetaan yang akurat menjadi kunci agar langkah antisipasi pemerintah dapat dilakukan secara tepat sasaran. Alex pun menjelaskan, data yang komprehensif juga akan memudahkan DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap upaya mitigasi yang dilakukan pemerintah.

"Data yang akurat, akan memudahkan penyusunan rencana antisipasi secara lebih komprehensif. Juga akan memudahkan DPR melakukan pengawasan dan evaluasi," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Rabu (29/7/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas arahan Presiden Prabowo Subianto kepada jajaran pemerintah untuk menyiapkan langkah menghadapi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung bersamaan dengan fenomena El Nino.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menilai setiap daerah memiliki karakteristik ancaman yang berbeda sehingga strategi penanganannya tidak dapat disamaratakan. Oleh karena itu, BNPB dinilai perlu berperan sebagai koordinator dalam menghimpun data dari berbagai wilayah agar kebijakan mitigasi lebih terukur.

"Potensi masalah yang akan dihadapi di setiap daerah akan berbeda satu sama lain sesuai karakteristiknya masing-masing. Karenanya, kemampuan BNPB mengorkestrasi pengumpulan data akan menghasilkan langkah antisipasi secara lebih akurat, terukur, dan tepat sasaran," jelasnya.

Alex juga menyoroti ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang hampir setiap tahun terjadi di sejumlah provinsi, seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Menurutnya, Kementerian Kehutanan harus memperkuat langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terus berulang. "Kementerian Kehutanan sebagai leading sector, tak boleh membiarkan kejadian ini seperti kita merayakan ulang tahun," tegasnya.

Ia menambahkan, upaya mitigasi harus disusun secara lebih komprehensif, termasuk memperhatikan keselamatan personel yang bertugas di lapangan. "Sepantasnya, kita merancang rencana lebih komprehensif sehingga bisa menutup celah munculnya korban jiwa," katanya.

Selain itu, Alex meminta Kementerian Pertanian melibatkan pemerintah daerah dalam menyusun langkah antisipasi sesuai karakteristik wilayah masing-masing. Menurutnya, kearifan lokal perlu dimanfaatkan, terutama dalam menjaga ketersediaan air dan melindungi sektor pertanian agar target swasembada pangan tetap terjaga.

"Di antara kearifan lokal yang diharapkan itu, tentang upaya menjaga ketersediaan air dan melindungi sektor pertanian dalam kerangka mempertahankan swasembada beras," pungkasnya. (als/we)