Pencarian Lanjutan

UU Hukum Perdata Internasional Potensi Jawab Tantangan Sengketa Lintas Negara

PARLEMENTARIA, Batam - Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Hukum Perdata Internasional (HPI) DPR RI Nasir Djamil menegaskan pentingnya pembentukan undang-undang khusus yang mengatur Hukum Perdata Internasional guna menjawab tantangan globalisasi dan kompleksitas transaksi lintas negara. Hal tersebut disampaikan oleh Nasir dalam agenda Kunjungan Kerja Pansus RUU HPI ke Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Senin (13/4/2026).

Pansus DPR Dorong RUU Hukum Perdata Internasional untuk Jawab Tantangan Global

PARLEMENTARIA, Surabaya - Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hukum Perdata Internasional (HPI) DPR RI menegaskan pentingnya pembentukan regulasi komprehensif guna menjawab kompleksitas hubungan hukum lintas negara yang kian meningkat di era globalisasi.

Ratna Juwita Ingatkan Pentingnya Aturan Turunan UU Minerba untuk Dorong Hilirisasi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari, mendorong percepatan regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Minerba. Menurutnya, kehadiran regulasi turunan penting guna mendukung kinerja holding industri pertambangan nasionalatau MIND ID, utamanya dalam mendorong optimalisasi peran perusahaan negara dalam agenda hilirisasi.

Restorative Justice Berbasis Pemenuhan Hak Korban Harus Ada dalam RUU PSdK

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi XIII DPR RI mendorong penguatan pendekatan restorative justice dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban (RUU PSdK) sebagai upaya membangun sistem peradilan pidana yang lebih adil dan berorientasi pada korban. Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menyatakan pendekatan restorative justice dalam RUU ini tidak hanya dimaknai sebagai penyelesaian perkara di luar pengadilan, tetapi juga sebagai proses pemulihan yang menyeluruh bagi korban.

LPSK Akan Diperkuat hingga Jangkau Daerah Lewat RUU PSdK

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi XIII DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban (RUU PSdK) dalam agenda Pembicaraan Tingkat I Pengambilan Keputisan RUU PSdk yang digelar pada Senin (13/4/2026). Persetujuan tersebut menjadi langkah penting untuk memperkuat  peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), termasuk memperluas jangkauannya hingga ke daerah.

Jalur Puncak Dinilai Ketinggalan Zaman, Putra Nababan Dorong Pemerintah Buka Rute Alternatif Akses Wisatawan

RUU Perlindungan Saksi dan Korban Perkuat LPSK Jadi Lembaga Negara Setara KPK

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban (RUU PSDK) memperkuat posisi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai lembaga negara yang lebih kuat dan independen. Pasalnya, LPSK tidak bisa hanya sekadar sebagai pendukung dalam sistem peradilan, melainkan menjadi institusi negara yang memiliki otoritas lebih luas untuk menjamin perlindungan saksi dan korban.

Soroti Isu Akses Udara bagi AS, Komisi I: Kedaulatan Nasional Prioritas Utama

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menyoroti isu dugaan perjanjian akses wilayah udara Indonesia oleh Amerika Serikat (AS). Meski informasi tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya, ia menegaskan bahwa kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menjadi prioritas utama.

Harga Plastik Naik Signifikan, Industri Nasional Rentan Terkena Dampak Konflik Global

PARLEMENTARIA, Jakarta – Dampak ekonomi dari konflik geopolitik global mulai terasa di dalam negeri. Salah satunya dari melonjak harga plastik di dalam negeri yang telah menjangkau sektor usaha mikro.

RUU Perlindungan Saksi dan Korban Siap Dibawa ke Paripurna Usai Disepakati Tingkat I

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menyampaikan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban (RUU PSdk) akan segera dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI dalam waktu dekat, setelah melalui pembahasan dan pengambilan keputusan pada Pembicaraan Tingkat I bersama pemerintah. Menurutnya, proses pembahasan RUU PSdk telah mencapai titik penting, di mana seluruh fraksi dan pemerintah menyepakati substansi regulasi tersebut untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Cegah Penyalahgunaan Atribut Kedewanan, MKD Jalin Kerja Sama dengan Polresta Pontianak

PARLEMENTARIA, Pontianak - Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Agung Widyantoro, menegaskan bahwa penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Khusus bagi pimpinan dan anggota DPR hanya diperuntukkan untuk satu kendaraan dan tidak dapat digunakan secara bergantian.

Novita Hardini Dorong Kesetaraan Pajak Taman Safari Indonesia & Standarisasi Medis Satwanya

PARLEMENTARIA, Bogor – Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mendorong pemerintah untuk segera membenahi regulasi dan memberikan insentif pajak bagi industri pariwisata konservasi. Hal tersebut ia sampaikan usai melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI bersama Kementerian Pariwisata di PT Taman Safari Indonesia (TSI), Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (13/4/2026).

Lebih dari Satu Dekade Tertunda, BAM DPR Desak Penyelesaian Tunggakan Kontraktor Alor

PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI konsisten mendorong penyelesaian permasalahan belum dibayarkannya sisa kewajiban pemerintah kepada sejumlah kontraktor yang mengerjakan pembangunan hunian tetap bagi korban gempa bumi Kabupaten Alor tahun 2015. Kunjungan kerja ini dilaksanakan dalam rangka tindak lanjut aspirasi masyarakat yang disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan Perwakilan Korban Proyek Bantuan Bencana di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, pada Rabu (11/4/2026) lalu.

Dampak Transfer Dana Otsus terhadap Kesejahteraan Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan bahwa efektivitas transfer dana pusat ke daerah otonomi khusus (otsus) dan daerah istimewa masih menjadi isu krusial yang mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Satu Dekade Tertunda, BAM Desak Penyelesaian Tunggakan Kontraktor Alor

PARLEMENTARIA, Alor — Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI konsisten mendorong penyelesaian permasalahan belum dibayarkannya sisa kewajiban pemerintah kepada sejumlah kontraktor yang mengerjakan pembangunan hunian tetap bagi korban gempa bumi Kabupaten Alor tahun 2015. Kunjungan kerja ini dilaksanakan dalam rangka tindak lanjut aspirasi masyarakat yang disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan Perwakilan Korban Proyek Bantuan Bencana di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (11/4/2026).