Pencarian Lanjutan

MY Esti: Kasus Pelecehan di FH UI Tak Cukup Dapatkan Sanksi Internal

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayanti mendesak Universitas Indonesia untuk memberikan sanksi tegas terhadap mahasiswa yang diduga terlibat dalam percakapan bermuatan pelecehan seksual di lingkungan Fakultas Hukum (FH). Ia juga mendorong agar penyelesaian kasus dilakukan menggunakan ketentuan hukum yang berlaku.

16 April 2026

Kontrak PPPK Rp0 di Kota Baubau Tidak Manusiawi, Aparat Harus Turun Tangan Investigasi

Kontrak PPPK Rp0 di Kota Baubau Tidak Manusiawi, Aparat Harus Turun Tangan Investigasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Adian Napitupulu menyoroti keras kasus perjanjian kontrak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kota Baubau yang bernilai nol rupiah. Ia menilai praktik tersebut tidak manusiawi dan bertentangan dengan prinsip dasar negara.

Persaingan Tidak Sehat Antar-Kampus Swasta dalam PMB Ganggu Kualitas Pendidikan Tinggi

Persaingan Tidak Sehat Antar-Kampus Swasta dalam PMB Ganggu Kualitas Pendidikan Tinggi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI, Furtasan Ali Yusuf, menyoroti dinamika persaingan antarperguruan tinggi swasta (PTS) yang dinilai semakin ketat dan berpotensi mengganggu kualitas pendidikan tinggi. Ia mengingatkan bahwa fenomena tersebut perlu menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan sistem penerimaan mahasiswa baru.

Bahas Revisi UU Pemerintahan Aceh, Baleg Sepakat Perpanjang Pelaksanaan Dana Otsus

Bahas Revisi UU Pemerintahan Aceh, Baleg Sepakat Perpanjang Pelaksanaan Dana Otsus

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati untuk memperpanjang pelaksanaan Dana Otonomi Khusus (otsus) untuk Pemerintah Provinsi Aceh. Hal itu sebagaimana tertuang dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Perlu Evaluasi Menyeluruh Pengelolaan Migas dan Kehutanan di Aceh, Nasir Djamil Singgung Revisi UU

Perlu Evaluasi Menyeluruh Pengelolaan Migas dan Kehutanan di Aceh, Nasir Djamil Singgung Revisi UU

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Nasir Djamil menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan sumber daya alam, khususnya minyak dan gas (migas), di Aceh. Nasir menekankan bahwa desentralisasi asimetris merupakan fondasi penting dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Tutup Kesenjangan Kepesertaan JKN, Skema Pembagian Peran Pusat dan Daerah Harus Jelas

Tutup Kesenjangan Kepesertaan JKN, Skema Pembagian Peran Pusat dan Daerah Harus Jelas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Gamal, mengusulkan skema pembagian peran yang lebih jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Usulan tersebut disampaikan sebagai upaya menutup kesenjangan pembiayaan kepesertaan yang masih terjadi di berbagai lapisan masyarakat.

Netty Minta Perbaikan Data DTSEN dan Kemudahan Reaktivasi Peserta JKN

Netty Minta Perbaikan Data DTSEN dan Kemudahan Reaktivasi Peserta JKN

PARLEMENTARIA, Jakarta – Penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) dinilai berpotensi merugikan masyarakat.

Baleg Lanjutkan Pembahasan RUU Satu Data Indonesia, Fokus Perkuat Kelembagaan BSDI

Baleg Lanjutkan Pembahasan RUU Satu Data Indonesia, Fokus Perkuat Kelembagaan BSDI

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melalui Panitia Kerja (Panja) Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) melanjutkan pembahasan substansi materi. Pembahasan itu berlangsung di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/4/2026) dengan dipimpin oleh Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan.

Penguatan Substansi RUU Hukum Perdata Internasional Berikan Perlindungan WNI di Luar Negeri

Industri dan Pembangunan16 April 2026

Penguatan Substansi RUU Hukum Perdata Internasional Berikan Perlindungan WNI di Luar Negeri

PARLEMENTARIA, Surabaya – Penguatan substansi pada RUU Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) dinilai dapat memberikan perlindungan bagi Warga Negara Indonesia, khususnya kepada kelompok rentan yang menghadapi persoalan hukum di luar negeri.

Investasi Rp7 Triliun Baterai EV di Karawang Jadi Peluang Pertumbuhan Ekonomi dan Lingkungan

Industri dan Pembangunan

Investasi Rp7 Triliun Baterai EV di Karawang Jadi Peluang Pertumbuhan Ekonomi dan Lingkungan

PARLEMENTARIA, Karawang — Komisi XII DPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap pengembangan industri baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV) di Indonesia, khususnya proyek strategis nasional yang tengah dibangun di Karawang, Jawa Barat. Investasi besar yang mencapai miliaran dolar ini dinilai menjadi tonggak penting dalam mendorong transisi energi bersih sekaligus pertumbuhan ekonomi nasional.

Deddy Sitorus Ingatkan Pengelolaan SDA Harus Utamakan Manfaat bagi Daerah

Industri dan Pembangunan16 April 2026

Deddy Sitorus Ingatkan Pengelolaan SDA Harus Utamakan Manfaat bagi Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam (SDA), khususnya minyak dan gas (migas), harus berpijak pada prinsip kemanfaatan nyata bagi masyarakat daerah. Ia menilai, ada ketidaksinkronan antara berbagai regulasi terkait pengelolaan migas.

Dorong Industri Baterai EV, Bersiap Perkuat Energi Bersih Nasional

Industri dan Pembangunan

Dorong Industri Baterai EV, Bersiap Perkuat Energi Bersih Nasional

PARLEMENTARIA, Karawang – Komisi XII DPR RI mendorong pengembangan industri baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV) yang berkelanjutan sebagai langkah strategis memperkuat energi bersih nasional. Hal tersebut ditegaskan dalam Kunjungan Kerja Spesifik ke kawasan industri baterai EV di Karawang, Jawa Barat, guna memastikan industri ini tidak hanya tumbuh, tetapi juga selaras dengan prinsip keberlanjutan dan mendukung transisi energi nasional.

Komisi IV Dorong Percepat Pengangkatan PPPK dan Pemenuhan Kebutuhan PPL

Industri dan Pembangunan16 April 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi IV Dorong Percepat Pengangkatan PPPK dan Pemenuhan Kebutuhan PPL

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi IV DPR RI dorong tindak lanjut atas aspirasi perwakilan Asosiasi Penyuluh Pertanian terkait penyelesaian status kepegawaian dan pengangkatan PPPK penyuluh pertanian. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menegaskan bahwa DPR mendukung penuh aspirasi para penyuluh, khususnya dalam upaya mempercepat pengangkatan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang saat ini masih berstatus PPPK paruh waktu.

Kekerasan Seksual Rambah Kampus Ternama, Legislator: Lingkungan Pendidikan Harus Jadi Ruang Aman

Kesejahteraan Rakyat15 April 2026

Kekerasan Seksual Rambah Kampus Ternama, Legislator: Lingkungan Pendidikan Harus Jadi Ruang Aman

PARLEMENTARIA, Jakata – Munculnya kasus pelecehan seksual di salah satu universitas ternama, Universitas Indonesia (UI), yang melibatkan belasan pelaku kini tengah menjadi sorotan tajam. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanul Haq mendesak pihak kepolisian untuk mengusut tuntas peristiwa tersebut secara transparan dan tanpa pandang bulu.

BAM Desak Perlindungan Hak Warga Tergusur di Situ Rompong Tangerang