Pencarian Lanjutan

Wawancara Jadi Kunci Konstruksi Peristiwa Pidana

PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI mempertegas dasar pengaturan teknik wawancara dalam penyelidikan serta mekanisme gelar perkara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 2025 dalam sidang pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi (MK). Keterangan tersebut disampaikan dalam sidang yang dihadiri secara daring di Ruang Puspanlak, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/4/2026).

15 April 2026

Tuntut Keberpihakan Pemerintah, Kemnaker Diminta Pasang Badan untuk Eks Karyawan Merpati

Industri dan Pembangunan15 April 2026

Tuntut Keberpihakan Pemerintah, Kemnaker Diminta Pasang Badan untuk Eks Karyawan Merpati

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyampaikan kekecewaan mendalam atas sikap pemerintah yang dinilai melepaskan tanggung jawab. Ia menyoroti pihak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang menyebutkan bahwa kasus PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) bukan merupakan kasus perselisihan hubungan industrial.

Adi Wiryatama Dorong Pemerintah Beri Dukungan Pengelola Gajah Wisata

Industri dan Pembangunan

Adi Wiryatama Dorong Pemerintah Beri Dukungan Pengelola Gajah Wisata

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Adi Wiryatama, mendorong pemerintah memberikan dukungan kepada para pengelola gajah wisata di tengah kebijakan pelarangan aktivitas gajah tunggang. Ia menilai kebijakan tersebut perlu diimbangi dengan solusi konkret agar tidak berdampak pada keberlangsungan usaha dan kesejahteraan satwa.

Obon Tabroni Soroti Nasib Dana Pensiunan Eks Karyawan Merpati

Ekonomi dan Keuangan15 April 2026

Obon Tabroni Soroti Nasib Dana Pensiunan Eks Karyawan Merpati

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI, Obon Tabroni menyoroti mengenai pengelolaan dana pensiun para mantan karyawan PT Merpati Nusantara Airlines (MNA). Menurutnya, terdapat prinsip krusial yang belum terjelaskan secara gamblang dalam rapat tersebut, yakni prinsip keterpisahan kekayaan antara perusahaan dengan dana pensiun.

Sinkronisasi APBN-APBD Percepat Pembangunan Daerah

Ekonomi dan Keuangan

Sinkronisasi APBN-APBD Percepat Pembangunan Daerah

PARLEMENTARIA, Palembang — Anggota Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Musthofa menegaskan pentingnya keterpaduan antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini untuk mempercepat pembangunan serta meminimalisir ketimpangan di daerah, salah satunya di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).

Baleg Lakukan Pemantauan UU Terkait Putusan MK soal Kerugian Negara

Ekonomi dan Keuangan15 April 2026

Baleg Lakukan Pemantauan UU Terkait Putusan MK soal Kerugian Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI akan melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai kewenangan penilaian kerugian negara. Dalam proses tersebut, Baleg juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan dan aspirasi guna ditindaklanjuti.

BAKN Dorong Sinkronisasi APBN–APBD, Herman Khaeron Tekankan Optimalisasi SiLPA

Ekonomi dan Keuangan

BAKN Dorong Sinkronisasi APBN–APBD, Herman Khaeron Tekankan Optimalisasi SiLPA

PARLEMENTARIA, Palembang — Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Herman Khaeron mendorong penguatan sinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) salah satunya di wilayah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) guna memastikan arah pembangunan pusat dan daerah berjalan selaras.

Pemanfaatan Naskah Kuno untuk Peningkatan Literasi Masyarakat Harus Direalisasikan

Pemanfaatan Naskah Kuno untuk Peningkatan Literasi Masyarakat Harus Direalisasikan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Perpustakaan Nasional (Perpusnas) perlu untuk tidak sekadar menjadi tempat menyimpan naskah kuno, tetapi juga dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan literasi nasional.

Kasus Pelecehan Seksual di UI Jadi Momentum Evaluasi Perguruan Tinggi terkait TPKS

Kasus Pelecehan Seksual di UI Jadi Momentum Evaluasi Perguruan Tinggi terkait TPKS

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menyoroti kembali maraknya kasus dugaan pelecehan seksual di lingkungan pendidikan yang belakangan mencuat di sejumlah perguruan tinggi. Fenomena ini dinilai menunjukkan bahwa persoalan kekerasan seksual di dunia pendidikan masih bersifat berulang dan sistemik.

Urgensi Standardisasi dan Interoperabilitas Pengumpulan Data oleh K/L dalam RUU SDI

Urgensi Standardisasi dan Interoperabilitas Pengumpulan Data oleh K/L dalam RUU SDI

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ledia Hanifa menekankan pentingnya penerapan standar tunggal dalam pengumpulan data oleh kementerian dan lembaga (K/L).

Pemerintah Perlu Perkuat Diplomasi Haji Guna Penambahan Kuota

Industri dan Pembangunan15 April 2026

Pemerintah Perlu Perkuat Diplomasi Haji Guna Penambahan Kuota

PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Haji dan Umrah dinilai perlu memperkuat diplomasi internasional guna menambah kuota haji Indonesia. Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid menjelaskan upaya penambahan kuota haji itu menjadi langkah strategis untuk mengatasi panjangnya daftar tunggu jemaah haji di Indonesia yang saat ini bisa mencapai puluhan tahun.

Legislator Apresiasi Pemerintah Tanggung Kenaikan Biaya Penerbangan Haji 2026

Industri dan Pembangunan

Legislator Apresiasi Pemerintah Tanggung Kenaikan Biaya Penerbangan Haji 2026

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya mengapresiasi langkah pemerintah yang memutuskan untuk menanggung kenaikan biaya penerbangan jemaah haji Indonesia tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk keberpihakan negara kepada masyarakat, khususnya calon jemaah haji.

Baleg Soroti Tumpang Tindih Kewenangan Audit Kerugian Negara Pasca Putusan MK

Baleg Soroti Tumpang Tindih Kewenangan Audit Kerugian Negara Pasca Putusan MK

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ledia Hanifa menyoroti potensi tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara dalam penilaian kerugian keuangan negara, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026. Hal ini disampaikan dalam Rapat Pleno Baleg DPR RI di Ruang Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Fikri Faqih: Kebijakan Pendidikan Tinggi Juga Harus Perhatikan PTS

Fikri Faqih: Kebijakan Pendidikan Tinggi Juga Harus Perhatikan PTS

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menekankan bahwa penyusunan kebijakan pendidikan tinggi harus memperhatikan keberadaan perguruan tinggi swasta (PTS), terutama dalam menjaga keseimbangan akses dan kualitas pendidikan nasional.

Sabam Sinaga Nilai PTS Juga Berkontribusi Tingkatkan SDM