Pencarian Lanjutan

Christiany Paruntu Minta Pengembangan EBT juga Prioritaskan Indonesia Timur

PARLEMENTARIA, Purwakarta — Anggota Komisi VI DPR RI Christiany Eugenia Paruntu memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan investasi Energi Baru Terbarukan (EBT) di tanah air, khususnya di kawasan Indonesia Timur. Legislator Dapil Sulawesi Utara ini berharap EBT mampu memperkuat sokongan energi di kawasan tersebut.

16 April 2026

Baleg Sepakati Tambahan 5 RUU dalam Revisi Prolegnas Prioritas 2026

Baleg Sepakati Tambahan 5 RUU dalam Revisi Prolegnas Prioritas 2026

PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI melalui Badan Legislasi (Baleg) menyepakati revisi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026 dengan menambahkan lima rancangan undang-undang (RUU) baru. Kesepakatan ini diambil dalam rapat evaluasi bersama pemerintah dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Rabu (15/4/2026).

Indonesia Mampu Jadi Pusat Industri Baterai EV Dunia

Indonesia Mampu Jadi Pusat Industri Baterai EV Dunia

PARLEMENTARIA, Karawang — Komisi XII DPR RI menegaskan dukungan legislatif terhadap penguatan ekosistem industri baterai nasional sebagai bagian dari transformasi energi bersih dan hilirisasi mineral strategis. Hal itu Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan sampaikan saat kunjungan kerja spesifik ke proyek pabrik baterai kendaraan listrik milik PT Contemporary Amperex Technology Indonesia Battery (CATIB) di Karawang, Jawa Barat.

Komarudin Watubun: Investasi Harus Lindungi Hak Masyarakat atas Lahan

Komarudin Watubun: Investasi Harus Lindungi Hak Masyarakat atas Lahan

PARLEMENTARIA, Maluku — Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan kepentingan masyarakat dalam mendorong investasi di daerah, khususnya di Provinsi Maluku yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan dan keterbatasan lahan. Pernyataan tersebut disampaikannya kepada Parlementaria usai agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi Maluku, Rabu (15/4/2026).

Bagi Hasil Nikel antara Pusat dan Daerah Harus Adil

Bagi Hasil Nikel antara Pusat dan Daerah Harus Adil

PARLEMENTARIA, Kendari — Anggota Komisi XII DPR RI, Dipo Nusantara mendorong adanya evaluasi terhadap skema bagi hasil pertambangan nikel antara pemerintah pusat dan daerah. Dorongan tersebut disuarakan untuk mengatasi ketimpangan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang selama ini berstatus sebagai pusat nikel Indonesia.

Komisi VI Dorong BUMN Hadirkan Keadilan Energi bagi Masyarakat

Komisi VI Dorong BUMN Hadirkan Keadilan Energi bagi Masyarakat

PARLEMENTARIA, Purwakarta — Komisi VI DPR RI mendorong peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menghadirkan keadilan energi bagi seluruh masyarakat. Hal ini jadi perhatian seiring percepatan program Energi Baru Terbarukan (EBT) dan pentingnya transisi menuju energi ramah lingkungan.

Komisi XII: Kehadiran Tambang Harus Beri Dampak Nyata untuk Perekonomian Daerah

Komisi XII: Kehadiran Tambang Harus Beri Dampak Nyata untuk Perekonomian Daerah

PARLEMENTARIA, Kendari – Komisi XII DPR RI menegaskan kehadiran industri ekstraktif tidak boleh sekadar mengeruk kekayaan alam, melainkan harus memberikan dampak nyata bagi negara dan daerah.

Komisi VI Dorong Sinergi PT Pos dan KAI di Bawah Payung Danantara

Kesejahteraan Rakyat16 April 2026

Komisi VI Dorong Sinergi PT Pos dan KAI di Bawah Payung Danantara

PARLEMENTARIA, Bandung — Komisi VI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Bandung guna mengevaluasi kinerja BUMN sektor logistik sekaligus mendalami rencana pembentukan Holding BUMN Logistik. Langkah strategis ini didorong oleh pemerintah untuk menjawab tantangan struktural di sektor logistik nasional, yang mencakup tingginya biaya logistik, lebih dari 20 logistik BUMN yang selama ini beroperasi secara terpisah. Ketiadaan integrasi layanan end-to-end ini menyebabkan duplikasi fungsi, overlapping layanan, serta rendahnya utilisasi aset secara menyeluruh.

Netty Aher: Negara Jangan Lepas Tanggung Jawab Urus Hak Eks Pekerja Merpati

Kesejahteraan Rakyat

Netty Aher: Negara Jangan Lepas Tanggung Jawab Urus Hak Eks Pekerja Merpati

PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemerintah diminta untuk tidak melepaskan tanggung jawab terhadap kewajiban perusahaan BUMN atas para mantan pekerjanya di PT Merpati Nusantara Airlines (MNA).

Komisi IX Minta Rapat Gabungan Lintas Komisi terkait Hak Pekerja MNA

Kesejahteraan Rakyat16 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi IX Minta Rapat Gabungan Lintas Komisi terkait Hak Pekerja MNA

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi IX DPR RI mengambil langkah tegas menuntaskan persoalan hak-hak pekerja eks PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) yang hingga kini belum menemui titik terang. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dirjen PHI Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Direktur Human Capital/SDM BP BUMN, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) guna mencari solusi komprehensif.

Dadang Naser Minta Kawasan Hutan Lindung Bebas dari Perhutanan Sosial

Dadang Naser Minta Kawasan Hutan Lindung Bebas dari Perhutanan Sosial

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Dadang M. Naser, menegaskan bahwa kawasan hutan lindung harus dijaga secara ketat dan tidak dimasukkan dalam skema perhutanan sosial maupun Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK). Hal ini penting untuk memastikan fungsi konservasi tetap terjaga dan tidak terganggu oleh aktivitas pemanfaatan lahan.

Komisi II DPR Dorong Optimalisasi GTRA untuk Percepat Reforma Agraria di Maluku

Komisi II DPR Dorong Optimalisasi GTRA untuk Percepat Reforma Agraria di Maluku

PARLEMENTARIA, Maluku - Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menekankan pentingnya optimalisasi peran kepala daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). Baginya, upaya ini penting demi mendorong percepatan pelaksanaan program strategis reforma agraria di Provinsi Maluku.

Reforma Agraria Jadi Kunci Keadilan Ekonomi di Maluku

Reforma Agraria Jadi Kunci Keadilan Ekonomi di Maluku

PARLEMENTARIA, Ambon — Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menegaskan bahwa reforma agraria merupakan instrumen penting untuk mewujudkan keadilan ekonomi di Provinsi Maluku, khususnya untuk memastikan pemerataan penguasaan dan pemanfaatan tanah bagi masyarakat.

GTRA Harus Aktif Digelar Rutin Demi Percepat Kepastian Lahan di Maluku

GTRA Harus Aktif Digelar Rutin Demi Percepat Kepastian Lahan di Maluku

PARLEMENTARIA, Maluku — Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan bahwa Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di Provinsi Maluku harus diaktifkan secara rutin minimal satu kali dalam sebulan guna mempercepat penyelesaian persoalan pertanahan dan memberikan kepastian hukum atas lahan. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi Maluku, Rabu (15/4/2026).

Rp300 Miliar untuk RDTR Demi Target Benahi Tata Ruang Kepulauan di Indonesia