E-Media DPR RI – Berita DPR RI, Informasi dan Kegiatan tentang DPR RI
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Haji|Diplomasi|UMKM|Transportasi|RUU Statistik|Polri|Kesehatan|PHK|Lapas|RUU PFII|Anggaran|tambang|layanan kesehatan
Jakarta:
Cerah
26°C
Terasa: 30°C
Lembab: 70%
Angin: 6 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Gedung Nusantara II Lt.3 Jl. Jend. Gatot Subroto – Senayan Jakarta – 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

Pencarian Lanjutan

Hinca Panjaitan: Pelaksanaan KUHAP di Sulut Miliki Tantangan Serius
Hinca Panjaitan: Pelaksanaan KUHAP di Sulut Miliki Tantangan Serius
Politik dan Keamanan20 April 2026
Hinca Panjaitan: Pelaksanaan KUHAP di Sulut Miliki Tantangan Serius
Politik dan Keamanan
Hinca Panjaitan: Pelaksanaan KUHAP di Sulut Miliki Tantangan Serius

PARLEMENTARIA, Manado – Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dinilai memiliki tantangan serius, khususnya di khususnya di wilayah Sulawesi Utara.

20 April 2026
Jadi Kewajiban atau Pilihan, Perjelas Kebijakan TKA bagi Peserta Didik
Jadi Kewajiban atau Pilihan, Perjelas Kebijakan TKA bagi Peserta Didik
Kesejahteraan Rakyat20 April 2026
Jadi Kewajiban atau Pilihan, Perjelas Kebijakan TKA bagi Peserta Didik
Kesejahteraan Rakyat
Jadi Kewajiban atau Pilihan, Perjelas Kebijakan TKA bagi Peserta Didik

PARLEMENTARIA, Bandar Lampung – Kejelasan kebijakan terkait status Tes Kemampuan Akademik (TKA) menjadi sorotan Komisi X DPR RI. Hal itu terkait apakah kebijakan ini menjadi kewajiban atau pilihan yang harus dijalani tiap peserta didik.

Taman Nasional Lampung Terancam Dirambah, Legislator Minta Pengawasan Diperketat
Taman Nasional Lampung Terancam Dirambah, Legislator Minta Pengawasan Diperketat
Politik dan Keamanan18 April 2026
Taman Nasional Lampung Terancam Dirambah, Legislator Minta Pengawasan Diperketat
Politik dan Keamanan
Taman Nasional Lampung Terancam Dirambah, Legislator Minta Pengawasan Diperketat

PARLEMENTARIA, Bandar Lampung - Anggota Komisi III DPR RI Sudin menyoroti persoalan perambahan hutan di kawasan konservasi di Provinsi Lampung yang dinilai semakin mengkhawatirkan. Dalam kunjungan kerja tersebut, bersama aparat penegak hukum, Ia meminta pengawasan terhadap dua taman nasional utama di daerah tersebut diperketat.

Guru Perempuan Berperan dalam Arah Pembangunan Bangsa
Guru Perempuan Berperan dalam Arah Pembangunan Bangsa
Kesejahteraan Rakyat18 April 2026
Guru Perempuan Berperan dalam Arah Pembangunan Bangsa
Kesejahteraan Rakyat
Guru Perempuan Berperan dalam Arah Pembangunan Bangsa

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat menyatakan guru-guru perempuan berperan penting dalam menentukan arah pembangunan bangsa, terutama melalui pembentukan karakter generasi penerus. Pernyataan itu ditegaskan Lestari saat menjadi narasumber pada Seminar Nasional Perempuan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dengan tema: Inspirasi Perempuan dalam Memajukan Pendidikan di Indonesia, di Hotel Golden Boutique Kemayoran, Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Sudin Apresiasi Polda Lampung, Cepat Tangani Kasus Pemerkosaan Anak di Natar
Sudin Apresiasi Polda Lampung, Cepat Tangani Kasus Pemerkosaan Anak di Natar
Politik dan Keamanan18 April 2026
Sudin Apresiasi Polda Lampung, Cepat Tangani Kasus Pemerkosaan Anak di Natar
Politik dan Keamanan
Sudin Apresiasi Polda Lampung, Cepat Tangani Kasus Pemerkosaan Anak di Natar

PARLEMENTARIA, Bandar Lampung - Kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur di wilayah Natar, Lampung Selatan, mendapat perhatian serius dari Komisi III DPR RI. Perkara yang diduga terjadi berulang hingga lima kali itu kini telah ditangani aparat kepolisian, dengan pelaku dilaporkan sudah berhasil ditangkap oleh Polda Lampung.

Magang Nasional Berjalan Baik, Komisi IX Nilai Perlu Penguatan Koordinasi Daerah
Magang Nasional Berjalan Baik, Komisi IX Nilai Perlu Penguatan Koordinasi Daerah
Kesejahteraan Rakyat18 April 2026
Magang Nasional Berjalan Baik, Komisi IX Nilai Perlu Penguatan Koordinasi Daerah
Kesejahteraan Rakyat
Magang Nasional Berjalan Baik, Komisi IX Nilai Perlu Penguatan Koordinasi Daerah

PARLEMENTARIA, Badung — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari menilai program pemagangan nasional berjalan baik dan mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Namun demikian, ia menyoroti masih perlunya penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah.

Cellica: Prioritaskan Peserta Lokal dalam Program Magang
Cellica: Prioritaskan Peserta Lokal dalam Program Magang
Kesejahteraan Rakyat18 April 2026
Cellica: Prioritaskan Peserta Lokal dalam Program Magang
Kesejahteraan Rakyat
Cellica: Prioritaskan Peserta Lokal dalam Program Magang

PARLEMENTARIA, Badung — Anggota Komisi IX DPR RI, Cellica Nurrachadiana mendorong agar program pemagangan nasional lebih mengedepankan kearifan lokal (local wisdom) dengan memberi prioritas kepada peserta dari daerah setempat. Menurutnya, keterlibatan aktif pemerintah daerah dan dunia usaha lokal dapat membuka lebih banyak peluang pemagangan tanpa harus memindahkan peserta ke daerah lain.

Aparat Hukum Diminta Kesiapannya Terapkan KUHP-KUHAP Baru
Aparat Hukum Diminta Kesiapannya Terapkan KUHP-KUHAP Baru
Politik dan Keamanan18 April 2026
Aparat Hukum Diminta Kesiapannya Terapkan KUHP-KUHAP Baru
Politik dan Keamanan
Aparat Hukum Diminta Kesiapannya Terapkan KUHP-KUHAP Baru

PARLEMENTARIA, Bandar Lampung - Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding, menegaskan pentingnya kesiapan aparat penegak hukum di Lampung dalam menghadapi perubahan besar sistem hukum pidana nasional melalui penerapan KUHP dan KUHAP yang baru. Hal ini disampaikan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke daerah tersebut.

Peta dan Kenyataan: Mediasi BAM Urai Konflik Agraria di Riau
Peta dan Kenyataan: Mediasi BAM Urai Konflik Agraria di Riau
Kesejahteraan Rakyat18 April 2026
Peta dan Kenyataan: Mediasi BAM Urai Konflik Agraria di Riau
Kesejahteraan Rakyat
Peta dan Kenyataan: Mediasi BAM Urai Konflik Agraria di Riau

PARLEMENTARIA, Pekanbaru — Di sebuah ruangan pertemuan di Pekanbaru, suara-suara yang selama ini terpendam akhirnya menemukan ruangnya. Perwakilan masyarakat dari Indragiri Hulu dan Kampar duduk berhadapan dengan pemerintah daerah, aparat, dan pihak perusahaan. 

Deddy Sitorus: Dana Otsus Aceh Butuh Roadmap dan Sinkronisasi
Deddy Sitorus: Dana Otsus Aceh Butuh Roadmap dan Sinkronisasi
Politik dan Keamanan18 April 2026
Deddy Sitorus: Dana Otsus Aceh Butuh Roadmap dan Sinkronisasi
Politik dan Keamanan
Deddy Sitorus: Dana Otsus Aceh Butuh Roadmap dan Sinkronisasi

PARLEMENTARIA, Banda Aceh – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Deddy Sitorus, menegaskan bahwa pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) Aceh harus berbasis pada perencanaan yang jelas dan terintegrasi, bukan sekadar memperdebatkan besaran anggaran. Hal tersebut disampaikannya dalam kunjungan spesifik Baleg ke Banda Aceh, dalam rangka menyerap masukan terkait penguatan regulasi kekhususan Aceh.

Pengawasan Program Pemagangan Nasional di Badung Masih Lemah
Pengawasan Program Pemagangan Nasional di Badung Masih Lemah
Kesejahteraan Rakyat18 April 2026
Pengawasan Program Pemagangan Nasional di Badung Masih Lemah
Kesejahteraan Rakyat
Pengawasan Program Pemagangan Nasional di Badung Masih Lemah

PARLEMENTARIA, Badung — Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menyoroti lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan program pemagangan nasional di Provinsi Bali. Ia mengungkapkan adanya ketidaksinkronan data antara instansi terkait mengenai jumlah peserta pemagangan.

Martin Tumbelaka Dorong Optimalisasi Pemahaman KUHAP Baru di Sulut
Martin Tumbelaka Dorong Optimalisasi Pemahaman KUHAP Baru di Sulut
Politik dan Keamanan18 April 2026
Martin Tumbelaka Dorong Optimalisasi Pemahaman KUHAP Baru di Sulut
Politik dan Keamanan
Martin Tumbelaka Dorong Optimalisasi Pemahaman KUHAP Baru di Sulut

PARLEMENTARIA, Manado — Anggota Komisi III DPR RI, Martin Daniel Tumbelaka, mengatakan pentingnya optimalisasi sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru kepada aparat penegak hukum (APH) di Sulawesi Utara. Ia mengungkapkan bahwa masih terdapat berbagai kendala di lapangan, terutama terkait pemahaman dan penerapan aturan baru KUHAP.

Komisi III Dorong Penguatan APH di Lampung, Fokus Tekan Peredaran Narkoba
Komisi III Dorong Penguatan APH di Lampung, Fokus Tekan Peredaran Narkoba
Politik dan Keamanan18 April 2026
Komisi III Dorong Penguatan APH di Lampung, Fokus Tekan Peredaran Narkoba
Politik dan Keamanan
Komisi III Dorong Penguatan APH di Lampung, Fokus Tekan Peredaran Narkoba

PARLEMENTARIA, Lampung — Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) ke Provinsi Lampung dengan menyoroti pentingnya penguatan aparat penegak hukum (APH) dalam menghadapi berbagai persoalan keamanan, khususnya peredaran narkotika yang kian kompleks. Dalam pertemuan bersama Polda Lampung, Kejaksaan Tinggi, dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP), sejumlah masukan strategis disampaikan demi meningkatkan efektivitas penanganan di lapangan.

BAKN Dorong Sinkronisasi APBD-APBN, Herman Khaeron Tekankan Optimalisasi SiLPA
BAKN Dorong Sinkronisasi APBD-APBN, Herman Khaeron Tekankan Optimalisasi SiLPA
Ekonomi dan Keuangan18 April 2026
BAKN Dorong Sinkronisasi APBD-APBN, Herman Khaeron Tekankan Optimalisasi SiLPA
Ekonomi dan Keuangan
BAKN Dorong Sinkronisasi APBD-APBN, Herman Khaeron Tekankan Optimalisasi SiLPA

PARLEMENTARIA, Palembang — Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Herman Khaeron mendorong penguatan sinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) salah satunya di wilayah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) guna memastikan arah pembangunan pusat dan daerah berjalan selaras.

Dorong Optimalisasi Bank Sampah di Tengah Kenaikan Harga Plastik
Dorong Optimalisasi Bank Sampah di Tengah Kenaikan Harga Plastik
Industri dan Pembangunan17 April 2026
Dorong Optimalisasi Bank Sampah di Tengah Kenaikan Harga Plastik
Industri dan Pembangunan
Dorong Optimalisasi Bank Sampah di Tengah Kenaikan Harga Plastik

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, mengimbau masyarakat menyikapi lonjakan harga plastik akibat dinamika global sebagai momentum perubahan pola konsumsi, termasuk dengan membiasakan membawa kantong belanja saat beraktivitas. Menurutnya, kenaikan harga plastik berdampak pada sektor perdagangan, pelaku usaha kecil, hingga masyarakat sebagai konsumen.

Sebelumnya151 / 904Halaman 151 dari 904Selanjutnya

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(989)
  • Industri dan Pembangunan(3442)
  • Isu Lainnya(1028)
  • Kesejahteraan Rakyat(3435)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(4204)
  • Populer(418)
  • Uncategorized(4)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi IV#BKSAP#Komisi VIII#Komisi IX#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

PODCAST

IKUTI KAMI

20 April 2026
18 April 2026
18 April 2026
18 April 2026
18 April 2026
18 April 2026
18 April 2026
18 April 2026
18 April 2026
18 April 2026
18 April 2026
18 April 2026
18 April 2026
17 April 2026
E-Media DPR RI – Berita DPR RI, Informasi dan Kegiatan tentang DPR RI
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Haji|Diplomasi|UMKM|Transportasi|RUU Statistik|Polri|Kesehatan|PHK|Lapas|RUU PFII|Anggaran|tambang|layanan kesehatan
Jakarta:
Cerah
26°C
Terasa: 30°C
Lembab: 70%
Angin: 6 km/h