Jadi Kewajiban atau Pilihan, Perjelas Kebijakan TKA bagi Peserta Didik

PARLEMENTARIA, Bandar Lampung – Kejelasan kebijakan terkait status Tes Kemampuan Akademik (TKA) menjadi sorotan Komisi X DPR RI. Hal itu terkait apakah kebijakan ini menjadi kewajiban atau pilihan yang harus dijalani tiap peserta didik.

Anggota Komisi X DPR RI, Sabam Sinaga, menjelaskan penegasan kebijakan tersebut penting agar pelaksanaan TKA tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.

“Ada semacam niatan dari masyarakat agar TKA ini menjadi satu kewajiban bersama, sehingga ada penegasan dari para guru untuk mengingatkan anak-anak didik nantinya harus mengikuti TKA,” kata Sabam Sinaga Hal itu disampaikan Sabam saat kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan TKA, ke Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Kamis (16/4/2026).

Ia menilai, kejelasan kebijakan akan mendorong partisipasi siswa sekaligus membantu pemerintah memperoleh data yang akurat mengenai capaian pendidikan nasional. “Itu menurut kami juga perlu sekali, supaya tidak terkesan abu-abu,” ujarnya.

Sabam menyoroti masih rendahnya capaian TKA di sejumlah daerah. Bahkan, berdasarkan informasi yang diterima dalam kunjungan tersebut, terdapat wilayah dengan tingkat kelulusan hanya sekitar 10 persen.

“Hari ini kita mendengar persentase TKA ada yang hanya 10 persen. Ini menjadi sesuatu yang perlu jadi perhatian,” kata Politisi Fraksi Partai Demokrat itu.

Selain faktor sarana prasarana, ia menilai kualitas pengajaran guru juga memiliki keterkaitan erat dengan hasil TKA siswa.

“Saya berpikir tidak hanya sarana prasarana, guru pun mungkin juga memiliki andil terhadap capaian hasil TKA anak-anak,” tegasnya.

Komisi X DPR RI akan membawa berbagai temuan di lapangan sebagai bahan pembahasan bersama pemerintah guna menyusun langkah strategis peningkatan mutu pendidikan nasional. (skr/rdn)