Pencarian Lanjutan

BURT Apresiasi Kepedulian RS Panti Rapih, Layani Seluruh Kalangan

PARLEMENTARIA, Yogyakarta — Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Hamid Noor Yasin mengapresiasi RS Panti Rapih yang memiliki keunggulan dalam pelayanan dan juga menunjukkan komitmen kuat terhadap masyarakat kurang mampu dengan tetap memberikan bantuan dan akses layanan kesehatan. Rumah sakit ini tidak hanya mengedepankan profesionalitas, tetapi juga memastikan pelayanan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Baleg Kaji Usulan Dana Otsus Aceh 2,5% dari DAU

Baleg Kaji Usulan Dana Otsus Aceh 2,5% dari DAU

PARLEMENTARIA, Banda Aceh – Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyebutkan, usulan peningkatan dana otonomi khusus (otsus) menjadi 2,5 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) nasional merupakan hal yang logis dan perlu dipertimbangkan dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Hal itu ia sampaikan saat kunjungan Baleg ke Aceh dalam rangka menghimpun masukan terkait beleid itu, khususnya mengenai perpanjangan dan skema dana otsus.

Darurat Narkoba, Siti Aisyah Dukung Penegakan Hukum di Sultra

Darurat Narkoba, Siti Aisyah Dukung Penegakan Hukum di Sultra

PARLEMENTARIA, Kendari — Anggota Komisi III DPR RI, Siti Aisyah, menyoroti serius maraknya peredaran narkotika yang dinilai sudah berada pada kondisi darurat, khususnya di wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra). Hal itu disampaikannya saat kunjungan kerja spesifik Komisi III DPR ke Kendari, Kamis (16/4/2026).

Adian Napitupulu: DPR Perlu Panggil Kementerian Kehutanan, Bahas Konflik Agraria

Adian Napitupulu: DPR Perlu Panggil Kementerian Kehutanan, Bahas Konflik Agraria

PARLEMENTARIA, Pekanbaru – Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Adian Napitupulu menyoroti kompleksitas konflik agraria di Provinsi Riau yang dinilai merupakan warisan kebijakan masa lalu yang belum terselesaikan hingga kini. Menurutnya, berbagai konflik yang terjadi saat ini tidak lepas dari tumpang tindih kebijakan, terutama terkait status kepemilikan lahan antara masyarakat, perusahaan, dan negara.

Gamal: Perbaiki Kualitas Tenaga Kerja dan Program Pemagangan di Bali

Gamal: Perbaiki Kualitas Tenaga Kerja dan Program Pemagangan di Bali

PARLEMENTARIA, Denpasar – Provinsi Bali mendapat sorotan serius lantaran didominasi oleh tenaga kerja berpendidikan rendah yang menjadi tantangan serius. Anggota Komisi IX DPR RI Gamal menekankan tingginya proporsi tenaga kerja berpendidikan SD ke bawah yang mencapai 28,57 persen sebagai tantangan struktural yang perlu segera diatasi.

Pemagangan Harus Fokus pada Peningkatan Kompetensi, Bukan Eksploitasi

Industri dan Pembangunan17 April 2026

Pemagangan Harus Fokus pada Peningkatan Kompetensi, Bukan Eksploitasi

PARLEMENTARIA, Denpasar – Program pemagangan di beberapa perusahaan harus dapat dipastikan benar-benar berorientasi pada peningkatan keterampilan peserta, bukan sekadar memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Pasalnya, Anggota Komisi IX DPR RI Obon Tabroni mengungkapkan fakta adanya praktik pemagangan yang tidak sesuai dengan kompetensi peserta.

Pembentukan Holding BUMN Logistik Harus Mitigasi Gejolak Internal Perubahan Struktur Perusahaan

Industri dan Pembangunan

Pembentukan Holding BUMN Logistik Harus Mitigasi Gejolak Internal Perubahan Struktur Perusahaan

PARLEMENTARIA, Bandung – Rencana pembentukan Holding BUMN Logistik dinilai sebagai langka mulia untuk melayani dan memudahkan masyarakat. Meskipun demikian, Anggota Komisi VI DPR RI Askweni berharap konsolidasi ini tidak boleh hanya terjebak pada urusan komersial atau sekadar mencari keuntungan semata.

Komisi X: Pemda Berperan Strategis Pastikan Keberhasilan Implementasi TKA di Daerah

Industri dan Pembangunan17 April 2026

Komisi X: Pemda Berperan Strategis Pastikan Keberhasilan Implementasi TKA di Daerah

PARLEMENTARIA, Bandar Lampung – Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) di berbagai daerah mendapat sorotan dari Komisi X DPR RI. Komisi X menilai pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memastikan mutu pendidikan sekaligus keberhasilan implementasi TKA di daerah.

Komisi XII Dorong Pabrik Baterai CATIB Serap Tenaga Kerja Lokal dan Terapkan Industri Hijau

Industri dan Pembangunan

Komisi XII Dorong Pabrik Baterai CATIB Serap Tenaga Kerja Lokal dan Terapkan Industri Hijau

PARLEMENTARIA, Karawang – Kehadiran Proyek Strategis Nasional (PSN) menjadi penting dalam rangka memperkuat ekosistem energi bersih di Indonesia. Salah satu yang menjadi sorotan adalah pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik oleh PT Contemporary Amperex Technology Indonesia Battery (CATIB) di Karawang, Jawa Barat.

Longki Djanggola Apresiasi Kinerja Bank Maluku Malut

Longki Djanggola Apresiasi Kinerja Bank Maluku Malut

PARLEMENTARIA, Ambon — Anggota Komisi II DPR RI Longki Djanggola mengapresiasi kinerja Bank Maluku dan Maluku Utara yang dinilai menunjukkan pertumbuhan signifikan di tengah persaingan dengan bank nasional maupun swasta. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan Komisi II DPR RI dengan jajaran komisaris dan direksi Bank Maluku dan Maluku Utara di Kota Ambon, Kamis (16/4/2026).

Perkuat Ekosistem Ekonomi Daerah Demi Cegah Minimnya Kredit Produktif Bank BUMD

Perkuat Ekosistem Ekonomi Daerah Demi Cegah Minimnya Kredit Produktif Bank BUMD

PARLEMENTARIA, Ambon — Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menyoroti rendahnya penyaluran kredit produktif oleh bank milik daerah (BUMD) yang dinilai belum sejalan dengan tujuan utama pendirian perusahaan daerah untuk memperkuat ekonomi lokal. Pernyataan tersebut disampaikan dalam agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Bank Maluku Malut di Kota Ambon, Maluku, Kamis (16/4/2026).

Bank Maluku Malut Jadi Pilar Utama Perkuat Kemandirian Fiskal Seluruh Maluku

Bank Maluku Malut Jadi Pilar Utama Perkuat Kemandirian Fiskal Seluruh Maluku

PARLEMENTARIA, Maluku - Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menegaskan peran strategis Bank Maluku Malut sebagai pilar utama dalam mendorong pembangunan dan memperkuat kemandirian fiskal daerah. Menurutnya, bank daerah memiliki peran penting dalam menggerakkan ekonomi melalui fungsi intermediasi sekaligus memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

Kebijakan SMA Gratis di Lampung Tunjukkan Keberpihakan Pemda terhadap Akses Pendidikan

Kebijakan SMA Gratis di Lampung Tunjukkan Keberpihakan Pemda terhadap Akses Pendidikan

PARLEMENTARIA, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung telah menerbitkan kebijakan pendidikan gratis dan penghapusan pungutan uang komite di tingkat SMA negeri.

Cegah Abuse of Power Aparat, Evaluasi Implementasi KUHAP Baru Penting Dilakukan