Kebijakan SMA Gratis di Lampung Tunjukkan Keberpihakan Pemda terhadap Akses Pendidikan

PARLEMENTARIA, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung telah menerbitkan kebijakan pendidikan gratis dan penghapusan pungutan uang komite di tingkat SMA negeri.

Merespons hal itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Himmatul Aliyah, menegaskan bahwa kebijakan tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah daerah terhadap akses pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat.

“Kami mengapresiasi Pemerintah Provinsi Lampung atas komitmennya meningkatkan akses dan kualitas pendidikan menengah,” kata Himmatul Aliyah kepada Parlementaria saat kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI di Bandar Lampung, Lampung, Kamis (16/04/2026).

Ia menilai, penghapusan pungutan komite dan penerapan sekolah gratis menjadi terobosan penting untuk menekan hambatan biaya pendidikan. “Kebijakan penghapusan pungutan uang komite di SMA negeri serta sistem pendidikan gratis menunjukkan keberpihakan pemerintah daerah kepada peserta didik,” ujarnya.

Selain akses pendidikan, Politisi Fraksi Partai Gerindra ini juga menilai terdapat perkembangan positif pada kualitas akademik siswa di Lampung. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah siswa yang lolos seleksi masuk perguruan tinggi melalui jalur prestasi.

“Capaian akademik siswa mulai menunjukkan hasil yang positif, salah satunya meningkatnya jumlah siswa yang lolos masuk perguruan tinggi melalui jalur prestasi,” katanya.

Meski demikian, ia mengingatkan masih ada sejumlah tantangan yang harus dibenahi, mulai dari kesenjangan mutu pembelajaran antar sekolah, literasi dan numerasi siswa, hingga penguatan kapasitas guru.

“Ke depan, peningkatan kualitas guru, sarana prasarana, dan motivasi belajar siswa harus menjadi perhatian bersama agar mutu pendidikan Lampung terus meningkat,” tegasnya.

Komisi X DPR RI menyatakan siap mendukung berbagai kebijakan strategis yang bertujuan memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan daya saing siswa di Provinsi Lampung. (skr/rdn)