
Anggota Komisi IX DPR RI, Cellica Nurrachadiana dalam kunjungan kerja Komisi IX DPR RI di Kabupaten Badung, Bali.
PARLEMENTARIA, Badung — Anggota Komisi IX DPR RI, Cellica Nurrachadiana mendorong agar program pemagangan nasional lebih mengedepankan kearifan lokal (local wisdom) dengan memberi prioritas kepada peserta dari daerah setempat. Menurutnya, keterlibatan aktif pemerintah daerah dan dunia usaha lokal dapat membuka lebih banyak peluang pemagangan tanpa harus memindahkan peserta ke daerah lain.
“Kalau saja (pemerintah) kabupaten, kota, hingga dinas tenaga kerja ini berkomunikasi dengan seluruh Apindo, mereka bisa membantu pemerintah pusat dalam hal ini Kemenaker untuk membuka peluang pemagangan bagi anak-anak kita, berarti anak-anak kita yang ada di daerah situ enggak perlu jauh-jauh mendaftar untuk daerah lain,” ujarnya kepada Parlementaria dalam kunjungan kerja Komisi IX DPR RI di Kabupaten Badung, Bali, Kamis (16/4/2026)
Ia menegaskan, pendekatan tersebut bukan untuk membatasi mobilitas peserta, melainkan sebagai langkah mitigasi risiko, terutama bagi peserta yang harus merantau. “Bukan artinya kita ngeblok, tidak boleh, karena ini bersifat nasional. Tapi ini kan memitigasi resiko-resiko. Jadi kalau misalnya peluang kerja pemagangannya ada di suatu daerah tertentu, artinya mereka enggak perlu ngekos di daerah lain,” jelas Cellica.
Menurutnya, skema pemagangan berbasis lokal juga memberikan manfaat ekonomi dan perlindungan bagi peserta, khususnya perempuan. “Mereka bisa menabung, bahkan resiko-resiko khususnya untuk peserta pemagangan perempuan itu bisa diminimalisir. Mereka jadi bisa selain mendapat pengalaman, mereka juga bisa nabung,” tambahnya.
Cellica pun mendorong agar proporsi peserta lokal dalam program pemagangan dapat ditingkatkan secara signifikan. “Jadi yang minimal 50 persen itu ada di peserta pemagangan yang lokal,” tegasnya.
Selain itu, ia menilai perlu ada penguatan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah melalui mekanisme yang lebih terstruktur, termasuk perjanjian kerja sama di tingkat daerah. Apalagi menurutnya, setiap daerah punya potensi yang berbeda.
Ia menjelaskan, potensi sektor di tiap daerah harus menjadi dasar dalam penempatan peserta pemagangan. Sektor tersebut melingkupi mulai dari sektor jasa, perdagangan, pariwisata, hingga industri dan manufaktur.
Lebih lanjut, Cellica juga menyoroti pentingnya pemerataan program pemagangan antar daerah melalui komunikasi yang lebih intens antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, evaluasi program ke depan perlu berbasis data agar dapat melihat kesesuaian antara latar belakang pendidikan peserta dengan kebutuhan industri.
“Harapannya tracing-nya ini jelas ya, jadi lebih jelas lagi. Tinggal nanti kan ini sudah berjalan di batch keempat, harapannya kan ini lebih optimal, nanti kita bisa lihat datanya, jadi banyaknya dari jurusan apa, terus kanalnya banyaknya perusahaan apa, itu kan nanti kelihatan semuanya,” pungkas Cellica. (hal/aha)