E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Diplomasi|Haji|RUU Daerah Kepulauan|Kesehatan|RUU Penyadapan|RUU PFII|APBN 2026|tambang|petani|PHK|layanan kesehatan|RUU Sisdiknas|BPJS Kesehatan
Jakarta:
Cerah
29°C
Terasa: 33°C
Lembab: 67%
Angin: 7 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Gedung Nusantara II Lt.3 Jl. Jend. Gatot Subroto – Senayan Jakarta – 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

Pencarian Lanjutan

Penataan Guru Non-ASN Harus Utamakan Keberlangsungan Pendidikan
Penataan Guru Non-ASN Harus Utamakan Keberlangsungan Pendidikan
Kesejahteraan Rakyat10 Mei 2026
Penataan Guru Non-ASN Harus Utamakan Keberlangsungan Pendidikan
Kesejahteraan Rakyat
Penataan Guru Non-ASN Harus Utamakan Keberlangsungan Pendidikan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian meminta pemerintah memastikan proses penataan guru non-ASN dilakukan secara bertahap, terukur, dan tetap mengutamakan keberlangsungan layanan pendidikan di sekolah negeri.

10 Mei 2026
Novita Hardini Serap Aspirasi Warga Ngawi Demi Perkuat Sektor UMKM Daerah
Novita Hardini Serap Aspirasi Warga Ngawi Demi Perkuat Sektor UMKM Daerah
Industri dan Pembangunan10 Mei 2026
Novita Hardini Serap Aspirasi Warga Ngawi Demi Perkuat Sektor UMKM Daerah
Industri dan Pembangunan
Novita Hardini Serap Aspirasi Warga Ngawi Demi Perkuat Sektor UMKM Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menegaskan pentingnya kehadiran wakil rakyat di tengah masyarakat melalui kegiatan penyerapan aspirasi bersama warga di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Kamis (7/5/2026) lalu. Kegiatan tersebut dihadiri ratusan warga dari berbagai kecamatan dan menjadi ruang dialog terbuka antara masyarakat dengan legislator.

Ateng Sutisna: MBG Harus Libatkan Kader Posyandu
Ateng Sutisna: MBG Harus Libatkan Kader Posyandu
Industri dan Pembangunan10 Mei 2026
Ateng Sutisna: MBG Harus Libatkan Kader Posyandu
Industri dan Pembangunan
Ateng Sutisna: MBG Harus Libatkan Kader Posyandu

PARLEMENTARIA, Jakarta - Kader Posyandu dinilai memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat, terutama dalam isu gizi dasar, kesehatan ibu dan anak, serta pengentasan stunting. Peran tersebut selama ini dijalankan melalui deteksi dini, edukasi gizi keluarga, hingga pemantauan tumbuh kembang anak di tingkat akar rumput.

Ateng Sutisna: Kelestarian Hutan Harus Sejalan dengan Kesejahteraan Warga
Ateng Sutisna: Kelestarian Hutan Harus Sejalan dengan Kesejahteraan Warga
Industri dan Pembangunan10 Mei 2026
Ateng Sutisna: Kelestarian Hutan Harus Sejalan dengan Kesejahteraan Warga
Industri dan Pembangunan
Ateng Sutisna: Kelestarian Hutan Harus Sejalan dengan Kesejahteraan Warga

PARLEMENTARIA, Jakarta - Pengelolaan kawasan hutan dinilai tidak hanya harus berorientasi pada kelestarian lingkungan, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Karena itu, skema Kemitraan Kehutanan Perhutani (KKP) dan Kemitraan Kehutanan Perhutani Produktif (KKPP) didorong menjadi bagian dari penguatan tata kelola kehutanan berkelanjutan di daerah.

Komisi XI DPR Ingatkan Pemerintah Kaji Ulang Beban Gaji PPPK di Daerah
Komisi XI DPR Ingatkan Pemerintah Kaji Ulang Beban Gaji PPPK di Daerah
Ekonomi dan Keuangan10 Mei 2026
Komisi XI DPR Ingatkan Pemerintah Kaji Ulang Beban Gaji PPPK di Daerah
Ekonomi dan Keuangan
Komisi XI DPR Ingatkan Pemerintah Kaji Ulang Beban Gaji PPPK di Daerah

PARLEMENTARIA, Pontianak – Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin mengingatkan pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan terkait batas belanja pegawai daerah yang berdampak pada pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), seiring meningkatnya tekanan fiskal di berbagai daerah.

Cindy Monica Tembus Medan Ekstrem Demi Salurkan Internet di Kabupaten Lima Puluh Kota
Cindy Monica Tembus Medan Ekstrem Demi Salurkan Internet di Kabupaten Lima Puluh Kota
Industri dan Pembangunan10 Mei 2026
Cindy Monica Tembus Medan Ekstrem Demi Salurkan Internet di Kabupaten Lima Puluh Kota
Industri dan Pembangunan
Cindy Monica Tembus Medan Ekstrem Demi Salurkan Internet di Kabupaten Lima Puluh Kota

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota DPR RI Cindy Monica menyalurkan bantuan perangkat internet Starlink untuk SD Negeri 04 Simpang Kapuak di Jorong Kubang Balambak, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, Kamis (7/5/2026). Bantuan tersebut diberikan setelah Cindy melihat video viral yang memperlihatkan siswa dan guru harus berjalan melewati jalan berlumpur di tengah hujan demi mendapatkan sinyal internet untuk mengikuti Tes Kemampuan Akademik berbasis komputer.

Fikri Faqih Ingatkan Pemerintah: Larangan Guru Honorer 2027 Harus Diiringi Skema Solusi Nyata
Fikri Faqih Ingatkan Pemerintah: Larangan Guru Honorer 2027 Harus Diiringi Skema Solusi Nyata
Kesejahteraan Rakyat10 Mei 2026
Fikri Faqih Ingatkan Pemerintah: Larangan Guru Honorer 2027 Harus Diiringi Skema Solusi Nyata
Kesejahteraan Rakyat
Fikri Faqih Ingatkan Pemerintah: Larangan Guru Honorer 2027 Harus Diiringi Skema Solusi Nyata

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendesak pemerintah segera menyiapkan skema solusi komprehensif terkait kebijakan penghapusan guru non-ASN di sekolah negeri paling lambat 1 Januari 2027. Desakan ini merespons terbitnya Surat Edaran (SE) Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 yang menetapkan masa transisi bagi tenaga pendidik honorer, namun dinilai masih menyisakan ketidakpastian bagi ribuan pengajar di daerah.

Maruli Siahaan: Penegakan Hukum Wajib Junjung HAM dalam Dugaan Pemukulan Terdakwa Kasus Indramayu
Maruli Siahaan: Penegakan Hukum Wajib Junjung HAM dalam Dugaan Pemukulan Terdakwa Kasus Indramayu
Politik dan Keamanan10 Mei 2026
Maruli Siahaan: Penegakan Hukum Wajib Junjung HAM dalam Dugaan Pemukulan Terdakwa Kasus Indramayu
Politik dan Keamanan
Maruli Siahaan: Penegakan Hukum Wajib Junjung HAM dalam Dugaan Pemukulan Terdakwa Kasus Indramayu

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan menyoroti serius dugaan adanya praktik kekerasan dalam proses penyidikan pada kasus pembunuhan satu keluarga di Paoman, Indramayu, yang kini tengah menjadi perhatian publik nasional. Diketahui, kasus tersebut mencuat setelah terdakwa Ririn Rifanto dalam persidangan mengaku mengalami penyiksaan selama proses pemeriksaan hingga dipaksa mengakui perbuatan yang menurutnya tidak dilakukan. 

Slamet Wanti-Wanti Kaji Kerja Sama Kadin-Cina Supaya Tidak Lemahkan Peternak Lokal
Slamet Wanti-Wanti Kaji Kerja Sama Kadin-Cina Supaya Tidak Lemahkan Peternak Lokal
Industri dan Pembangunan10 Mei 2026
Slamet Wanti-Wanti Kaji Kerja Sama Kadin-Cina Supaya Tidak Lemahkan Peternak Lokal
Industri dan Pembangunan
Slamet Wanti-Wanti Kaji Kerja Sama Kadin-Cina Supaya Tidak Lemahkan Peternak Lokal

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menyoroti rencana kerja sama antara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dengan sejumlah perusahaan asal China dalam pengembangan hilirisasi industri unggas untuk mendukung kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, langkah tersebut perlu dikaji secara hati-hati agar tidak justru melemahkan posisi peternak rakyat dalam negeri.

Komisi XI Dorong One Map Policy dan Penguatan Pengawasan Keuangan Daerah
Komisi XI Dorong One Map Policy dan Penguatan Pengawasan Keuangan Daerah
Ekonomi dan Keuangan10 Mei 2026
Komisi XI Dorong One Map Policy dan Penguatan Pengawasan Keuangan Daerah
Ekonomi dan Keuangan
Komisi XI Dorong One Map Policy dan Penguatan Pengawasan Keuangan Daerah

PARLEMENTARIA, Balikpapan – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri menegaskan pentingnya memperkuat kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) untuk mendorong perbaikan tata kelola sektor sumber daya alam, khususnya sawit dan pertambangan di kawasan hutan. Hal tersebut disampaikannya dalam agenda Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI ke Kota Balikpapan, Kalimantan Timur bersama perwakilan Kementerian Keuangan Republik Indonesia wilayah Kaltim dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan pada Kamis (7/5/2026).

Jamaluddin Tegaskan Kualitas Beras Bantuan Harus Jadi Perhatian Pemerintah
Jamaluddin Tegaskan Kualitas Beras Bantuan Harus Jadi Perhatian Pemerintah
Industri dan Pembangunan10 Mei 2026
Jamaluddin Tegaskan Kualitas Beras Bantuan Harus Jadi Perhatian Pemerintah
Industri dan Pembangunan
Jamaluddin Tegaskan Kualitas Beras Bantuan Harus Jadi Perhatian Pemerintah

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Jamaluddin Idham menegaskan kualitas beras bantuan pangan harus menjadi perhatian utama pemerintah. Menurutnya, masyarakat berhak menerima bahan pangan yang layak konsumsi dan sesuai standar mutu. Hal itu disampaikannya saat melakukan inspeksi mendadak ke Gudang Perum Bulog Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Kamis (7/5/2026). 

Didik Haryadi Soroti Satgas PKH dan Ketimpangan Dana Daerah di Kaltim
Didik Haryadi Soroti Satgas PKH dan Ketimpangan Dana Daerah di Kaltim
Ekonomi dan Keuangan10 Mei 2026
Didik Haryadi Soroti Satgas PKH dan Ketimpangan Dana Daerah di Kaltim
Ekonomi dan Keuangan
Didik Haryadi Soroti Satgas PKH dan Ketimpangan Dana Daerah di Kaltim

PARLEMENTARIA, Balikpapan – Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi menyoroti kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) serta ketimpangan dana bagi daerah saat melakukan kunjungan kerja reses ke Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (7/5/2026). Kunjungan ini dilakukan bersama jajaran Kementerian Keuangan wilayah Kalimantan Timur dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Mulyadi: Optimalisasi SDA Kaltim Harus Beri Dampak Signifikan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat
Mulyadi: Optimalisasi SDA Kaltim Harus Beri Dampak Signifikan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat
Ekonomi dan Keuangan10 Mei 2026
Mulyadi: Optimalisasi SDA Kaltim Harus Beri Dampak Signifikan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat
Ekonomi dan Keuangan
Mulyadi: Optimalisasi SDA Kaltim Harus Beri Dampak Signifikan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

PARLEMENTARIA, Balikpapan – Anggota Komisi XI DPR RI Mulyadi menekankan optimalisasi sumber daya alam (SDA) di Kalimantan Timur harus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Hal itu disampaikannya saat kunjungan kerja reses bersama Kementerian Keuangan wilayah Kalimantan Timur dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (7/5/2026).

Komisi XI DPR Soroti Dampak Batas Belanja Pegawai dan Beban Gaji PPPK di Daerah di Pontianak
Komisi XI DPR Soroti Dampak Batas Belanja Pegawai dan Beban Gaji PPPK di Daerah di Pontianak
Ekonomi dan Keuangan10 Mei 2026
Komisi XI DPR Soroti Dampak Batas Belanja Pegawai dan Beban Gaji PPPK di Daerah di Pontianak
Ekonomi dan Keuangan
Komisi XI DPR Soroti Dampak Batas Belanja Pegawai dan Beban Gaji PPPK di Daerah di Pontianak

PARLEMENTARIA, Pontianak – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyoroti dampak kebijakan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen terhadap kondisi fiskal daerah, khususnya setelah pengalihan tanggung jawab pembayaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kepada pemerintah daerah. Sebab, berdasarkan informasi yang ia terima, terhitung sejak akhir tahun 2023 hingga tahun 2024, pemerintah pusat melakukan pengangkatan sekitar 1,6 juta pegawai yang mayoritas merupakan PPPK. 

Mohamad Hekal Apresiasi Pengelolaan Fiskal Pemerintah Buat Ekonomi Tumbuh Jadi 5,61 Persen
Mohamad Hekal Apresiasi Pengelolaan Fiskal Pemerintah Buat Ekonomi Tumbuh Jadi 5,61 Persen
Ekonomi dan Keuangan10 Mei 2026
Mohamad Hekal Apresiasi Pengelolaan Fiskal Pemerintah Buat Ekonomi Tumbuh Jadi 5,61 Persen
Ekonomi dan Keuangan
Mohamad Hekal Apresiasi Pengelolaan Fiskal Pemerintah Buat Ekonomi Tumbuh Jadi 5,61 Persen

PARLEMENTARIA, Pontianak – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal mengapresiasi capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I tahun 2026 hingga menjadi 5,61 persen. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan pengelolaan fiskal pemerintah berjalan dengan baik di tengah berbagai tantangan ekonomi global.

Sebelumnya117 / 902Halaman 117 dari 902Selanjutnya

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(987)
  • Industri dan Pembangunan(3437)
  • Isu Lainnya(1027)
  • Kesejahteraan Rakyat(3425)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(4188)
  • Populer(418)
  • Uncategorized(4)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi IV#BKSAP#Komisi VIII#Komisi IX#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

PODCAST

IKUTI KAMI

10 Mei 2026
10 Mei 2026
10 Mei 2026
10 Mei 2026
10 Mei 2026
10 Mei 2026
10 Mei 2026
10 Mei 2026
10 Mei 2026
10 Mei 2026
10 Mei 2026
10 Mei 2026
10 Mei 2026
10 Mei 2026
E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Diplomasi|Haji|RUU Daerah Kepulauan|Kesehatan|RUU Penyadapan|RUU PFII|APBN 2026|tambang|petani|PHK|layanan kesehatan|RUU Sisdiknas|BPJS Kesehatan
Jakarta:
Cerah
29°C
Terasa: 33°C
Lembab: 67%
Angin: 7 km/h