Pencarian Lanjutan

DPR Resmi Lepas Kloter KJT-24 di Kertajati, Apresiasi Perbaikan Layanan Haji 2026

PARLEMENTARIA, Majalengka — Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi penyelenggaraan ibadah haji 2026/1447 Hijriah yang dinilai lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Pernyataan ini disampaikannya usai melepas keberangkatan jemaah haji Kloter KJT-24 di Bandara Kertajati, Majalengka, Minggu (10/5/2026).

Pernyataan Presiden: MBG Momentum Perbaiki Tata Kelola, Matindas Tegaskan Pentingnya Integritas Penyaluran

Pernyataan Presiden: MBG Momentum Perbaiki Tata Kelola, Matindas Tegaskan Pentingnya Integritas Penyaluran

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI, Matindas J. Rumambi, menyambut positif pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak bersifat paksaan bagi keluarga mampu atau anak-anak dari kalangan kaya. Menurut Matindas, pernyataan tersebut harus dibaca sebagai petunjuk strategis bagi pemerintah untuk segera melakukan pembenahan total dalam tata kelola bantuan sosial dan program kesejahteraan rakyat.

Lestari Moerdijat: Perempuan, Seni, Kuasa, dan Perlindungan adalah Pertarungan Peradaban Bangsa

Lestari Moerdijat: Perempuan, Seni, Kuasa, dan Perlindungan adalah Pertarungan Peradaban Bangsa

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota DPR RI Lestari Moerdijat menegaskan bahwa isu perempuan tidak bisa lagi dipandang sekadar sebagai isu sosial atau isu kelompok tertentu, melainkan menyangkut arah peradaban bangsa Indonesia.

Fauzan Khalid: Harus Terapkan Pendidikan Karakter di Pondok Pesantren

Fauzan Khalid: Harus Terapkan Pendidikan Karakter di Pondok Pesantren

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota DPR RI Fauzan Khalid menilai sistem pendidikan pondok pesantren memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi muda. Menurutnya, pendidikan di pesantren tidak hanya menekankan aspek akademik dan ilmu agama, tetapi juga membangun nilai kedisiplinan, kemandirian, serta tata krama para santri.

Penataan Guru Non-ASN Harus Utamakan Keberlangsungan Pendidikan

Penataan Guru Non-ASN Harus Utamakan Keberlangsungan Pendidikan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian meminta pemerintah memastikan proses penataan guru non-ASN dilakukan secara bertahap, terukur, dan tetap mengutamakan keberlangsungan layanan pendidikan di sekolah negeri.

Novita Hardini Serap Aspirasi Warga Ngawi Demi Perkuat Sektor UMKM Daerah

Novita Hardini Serap Aspirasi Warga Ngawi Demi Perkuat Sektor UMKM Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menegaskan pentingnya kehadiran wakil rakyat di tengah masyarakat melalui kegiatan penyerapan aspirasi bersama warga di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Kamis (7/5/2026) lalu. Kegiatan tersebut dihadiri ratusan warga dari berbagai kecamatan dan menjadi ruang dialog terbuka antara masyarakat dengan legislator.

Ateng Sutisna: MBG Harus Libatkan Kader Posyandu

Ateng Sutisna: MBG Harus Libatkan Kader Posyandu

PARLEMENTARIA, Jakarta - Kader Posyandu dinilai memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat, terutama dalam isu gizi dasar, kesehatan ibu dan anak, serta pengentasan stunting. Peran tersebut selama ini dijalankan melalui deteksi dini, edukasi gizi keluarga, hingga pemantauan tumbuh kembang anak di tingkat akar rumput.

Ateng Sutisna: Kelestarian Hutan Harus Sejalan dengan Kesejahteraan Warga

Ekonomi dan Keuangan10 Mei 2026

Ateng Sutisna: Kelestarian Hutan Harus Sejalan dengan Kesejahteraan Warga

PARLEMENTARIA, Jakarta - Pengelolaan kawasan hutan dinilai tidak hanya harus berorientasi pada kelestarian lingkungan, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Karena itu, skema Kemitraan Kehutanan Perhutani (KKP) dan Kemitraan Kehutanan Perhutani Produktif (KKPP) didorong menjadi bagian dari penguatan tata kelola kehutanan berkelanjutan di daerah.

Komisi XI DPR Ingatkan Pemerintah Kaji Ulang Beban Gaji PPPK di Daerah

Ekonomi dan Keuangan

Komisi XI DPR Ingatkan Pemerintah Kaji Ulang Beban Gaji PPPK di Daerah

PARLEMENTARIA, Pontianak – Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin mengingatkan pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan terkait batas belanja pegawai daerah yang berdampak pada pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), seiring meningkatnya tekanan fiskal di berbagai daerah.

Cindy Monica Tembus Medan Ekstrem Demi Salurkan Internet di Kabupaten Lima Puluh Kota

Cindy Monica Tembus Medan Ekstrem Demi Salurkan Internet di Kabupaten Lima Puluh Kota

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota DPR RI Cindy Monica menyalurkan bantuan perangkat internet Starlink untuk SD Negeri 04 Simpang Kapuak di Jorong Kubang Balambak, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, Kamis (7/5/2026). Bantuan tersebut diberikan setelah Cindy melihat video viral yang memperlihatkan siswa dan guru harus berjalan melewati jalan berlumpur di tengah hujan demi mendapatkan sinyal internet untuk mengikuti Tes Kemampuan Akademik berbasis komputer.

Fikri Faqih Ingatkan Pemerintah: Larangan Guru Honorer 2027 Harus Diiringi Skema Solusi Nyata

Politik dan Keamanan10 Mei 2026

Fikri Faqih Ingatkan Pemerintah: Larangan Guru Honorer 2027 Harus Diiringi Skema Solusi Nyata

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendesak pemerintah segera menyiapkan skema solusi komprehensif terkait kebijakan penghapusan guru non-ASN di sekolah negeri paling lambat 1 Januari 2027. Desakan ini merespons terbitnya Surat Edaran (SE) Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 yang menetapkan masa transisi bagi tenaga pendidik honorer, namun dinilai masih menyisakan ketidakpastian bagi ribuan pengajar di daerah.

Maruli Siahaan: Penegakan Hukum Wajib Junjung HAM dalam Dugaan Pemukulan Terdakwa Kasus Indramayu

Politik dan Keamanan

Maruli Siahaan: Penegakan Hukum Wajib Junjung HAM dalam Dugaan Pemukulan Terdakwa Kasus Indramayu

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan menyoroti serius dugaan adanya praktik kekerasan dalam proses penyidikan pada kasus pembunuhan satu keluarga di Paoman, Indramayu, yang kini tengah menjadi perhatian publik nasional. Diketahui, kasus tersebut mencuat setelah terdakwa Ririn Rifanto dalam persidangan mengaku mengalami penyiksaan selama proses pemeriksaan hingga dipaksa mengakui perbuatan yang menurutnya tidak dilakukan.

Slamet Wanti-Wanti Kaji Kerja Sama Kadin-Cina Supaya Tidak Lemahkan Peternak Lokal