Pencarian Lanjutan

Mardani Ali Sera Apresiasi Putusan MK soal Status Jakarta sebagai Ibu Kota Negara

Politik dan Keamanan19 Mei 2026

Mardani Ali Sera Apresiasi Putusan MK soal Status Jakarta sebagai Ibu Kota Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara dinilai menjadi langkah penting dalam menjaga kepastian hukum dan keberlanjutan tata kelola pemerintahan nasional. Keputusan tersebut juga dinilai relevan mengingat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) masih memerlukan penguatan kesiapan infrastruktur secara menyeluruh.

19 Mei 2026

Timwas Haji Fokus Antisipasi Krisis Konsumsi dan Kepadatan di Armuzna

Kesejahteraan Rakyat19 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Timwas Haji Fokus Antisipasi Krisis Konsumsi dan Kepadatan di Armuzna

PARLEMENTARIA, Madinah — Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI menaruh perhatian serius terhadap kesiapan layanan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), terutama terkait distribusi konsumsi dan pengaturan pergerakan jemaah.

Angka Jemaah Wafat Menurun, Timwas DPR: Screening Kesehatan Haji Lebih Ketat

Kesejahteraan Rakyat19 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Angka Jemaah Wafat Menurun, Timwas DPR: Screening Kesehatan Haji Lebih Ketat

PARLEMENTARIA, Madinah – Timwas Haji DPR RI menilai sistem screening kesehatan jemaah haji tahun 2026 menunjukkan hasil lebih baik. Hal itu terlihat dari menurunnya angka jemaah wafat dibanding musim haji sebelumnya.

Jemaah Reguler Dapat Hotel Bintang Lima di Madinah, Timwas Haji Apresiasi

Kesejahteraan Rakyat19 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Jemaah Reguler Dapat Hotel Bintang Lima di Madinah, Timwas Haji Apresiasi

PARLEMENTARIA, Madinah — Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI 2026, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyebut penyelenggaraan haji tahun ini menghadirkan terobosan layanan yang belum pernah dirasakan jemaah reguler pada musim haji sebelumnya. Salah satu yang paling disorot adalah penempatan jemaah reguler di hotel-hotel bintang lima kawasan Markaziah, dekat Masjid Nabawi.

Panja RUU Ketenagakerjaan Soroti Disparitas Upah Hingga Pelindungan Hukum 'Gig Workers'

Kesejahteraan Rakyat18 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Panja RUU Ketenagakerjaan Soroti Disparitas Upah Hingga Pelindungan Hukum 'Gig Workers'

PARLEMENTARIA, Jakarta – Panitia Kerja (Panja) RUU Ketenagakerjaan Komisi IX DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum bersama akademisi dari Universitas Padjadjaran (Unpad) dan Universitas Trisakti. Pertemuan ini difokuskan untuk menyerap pokok-pokok pikiran serta usulan komprehensif guna menyusun paradigma baru dalam regulasi ketenagakerjaan di Indonesia.

Asep Romy Dukung Peternak Bebek Lokal Naik Kelas lewat Program MBG

Kesejahteraan Rakyat18 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Asep Romy Dukung Peternak Bebek Lokal Naik Kelas lewat Program MBG

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya mendorong agar para peternak bebek dapat dilibatkan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN). Menurutnya, pelibatan peternak lokal penting agar manfaat program pemerintah juga dirasakan langsung oleh pelaku usaha peternakan rakyat.

Usul Telur Bebek Masuk Menu MBG dan Dorong Pemerintah Subsidi Pakan Ternak

Kesejahteraan Rakyat18 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Usul Telur Bebek Masuk Menu MBG dan Dorong Pemerintah Subsidi Pakan Ternak

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Achmad Ru'yat menilai masuknya telur bebek ke dalam rantai MBG bisa memperkaya keanekaragaman sumber protein dalam program tersebut, sekaligus menjadi solusi bagi para peternak bebek nasional yang kini tengah mengalami kerugian. Pun, ia sepakat agar aspirasi ini menjadi perhatian serius dari pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN).

Nurhadi Dorong Serap Hasil Produksi Telur Bebek Lokal lewat MBG

Kesejahteraan Rakyat18 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Nurhadi Dorong Serap Hasil Produksi Telur Bebek Lokal lewat MBG

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi IX DPR RI memberikan perhatian serius terhadap potensi keterlibatan para peternak bebek dalam menyuplai kebutuhan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyatakan dukungannya terhadap rencana pembuatan Memorandum of Understanding (MoU) antara Badan Gizi Nasional (BGN) dengan Persatuan Peternak Bebek Nasional (PBN).

Polemik Lembaga yang Berwenang Hitung Kerugian Negara Jadi Fokus Baleg Revisi UU Tipikor

Politik dan Keamanan18 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Polemik Lembaga yang Berwenang Hitung Kerugian Negara Jadi Fokus Baleg Revisi UU Tipikor

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyoroti adanya dispute atau perbedaan penafsiran mengenai lembaga yang berwenang menghitung kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi.

Komisi IX DPR Siap Kawal Aspirasi Peternak Bebek Masuk Rantai Pasok Badan Gizi Nasional

Ekonomi dan Keuangan18 Mei 2026

Ekonomi dan Keuangan

Komisi IX DPR Siap Kawal Aspirasi Peternak Bebek Masuk Rantai Pasok Badan Gizi Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi IX DPR RI menerima audiensi dari Peternak Bebek Nasional (PBN). Dalam pertemuan tersebut, Komisi IX DPR menegaskan komitmennya untuk mengawal aspirasi para peternak agar telur bebek dapat diakomodir dalam rantai pasok program pemenuhan gizi nasional.

Hendry Munief Apresiasi Kinerja Kementerian UMKM dalam Penyaluran KUR

Industri dan Pembangunan18 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

Hendry Munief Apresiasi Kinerja Kementerian UMKM dalam Penyaluran KUR

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief mengapresiasi capaian kinerja Kementerian UMKM dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dinilai menunjukkan perkembangan positif. Realisasi penyaluran KUR pada tahun 2025 diketahui mencapai 94,4 persen. Sementara pada Semester I tahun 2026, serapan anggaran telah mencapai 35,8 persen atau sekitar Rp105,8 triliun.

Komisi VII DPR RI Apresiasi Peningkatan Graduasi UMKM dan Debitur Baru

Industri dan Pembangunan18 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi VII DPR RI Apresiasi Peningkatan Graduasi UMKM dan Debitur Baru

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi capaian kinerja Kementerian UMKM RI pada Semester I Tahun 2026, khususnya dalam program graduasi UMKM dan peningkatan jumlah debitur baru. Meski demikian, ia meminta pemerintah memperjelas rincian penggunaan anggaran di setiap kedeputian agar fungsi pengawasan DPR dapat berjalan lebih optimal.

Stabilitas Rupiah Harus Dijaga Tanpa Tekan Pertumbuhan Ekonomi

Ekonomi dan Keuangan18 Mei 2026

Ekonomi dan Keuangan

Stabilitas Rupiah Harus Dijaga Tanpa Tekan Pertumbuhan Ekonomi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah harus dilakukan secara terukur agar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya penyaluran kredit kepada pelaku usaha dan sektor produktif. Kebijakan moneter, termasuk penyesuaian suku bunga, perlu dirumuskan secara cermat untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas makroekonomi dan kebutuhan dunia usaha.

Bahas UU Tipikor, Bob Hasan Ingatkan Penghitungan Kerugian Negara Jangan Jadi Alat Kriminalisasi

Politik dan Keamanan18 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Bahas UU Tipikor, Bob Hasan Ingatkan Penghitungan Kerugian Negara Jangan Jadi Alat Kriminalisasi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan mengingatkan agar penghitungan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menjadi instrumen kriminalisasi. Sebab, jelasnya, reformasi hukum melalui KUHP dan KUHAP baru harus diikuti dengan perubahan cara pandang serta struktur penegakan hukum yang sejalan dengan semangat pembaruan hukum nasional.

Kepercayaan Pasar Jadi Kunci Hadapi Tekanan Rupiah Terkini

Ekonomi dan Keuangan18 Mei 2026

Ekonomi dan Keuangan

Kepercayaan Pasar Jadi Kunci Hadapi Tekanan Rupiah Terkini

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Kholid menilai gejolak nilai tukar rupiah dan tekanan di pasar keuangan tidak bisa direspons semata-mata dengan kebijakan teknis moneter. Di tengah meningkatnya kekhawatiran pasar, menurutnya, faktor paling menentukan justru terletak pada kemampuan otoritas ekonomi membangun kepercayaan publik dan mengelola ekspektasi investor.