//
Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi dalam RDPU Komisi IX DPR RI dengan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bebek Nasional (DPP PPBN) di Gedung Nusantara I, DPR RI.|Foto : Alma/Andri
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi IX DPR RI memberikan perhatian serius terhadap potensi keterlibatan para peternak bebek dalam menyuplai kebutuhan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyatakan dukungannya terhadap rencana pembuatan Memorandum of Understanding (MoU) antara Badan Gizi Nasional (BGN) dengan Persatuan Peternak Bebek Nasional (PBN).
Meski demikian, Nurhadi mengingatkan pentingnya pemetaan profil peternak secara mendetail guna menyesuaikan kebijakan di tingkat daerah. Berbeda dengan ayam petelur yang tersebar merata, sebaran peternak bebek dinilai memerlukan pendekatan berbasis wilayah atau klaster tertentu.
"Kita sangat mendukung atau mendorong kesepakatan dalam bentuk MOU BGN dengan PBN. Namun negara ini hadir tentu pasti dari BGN melihat secara menyeluruh profil peternak yang tergabung dalam PBN itu detailnya seperti apa. Tentu karena kalau ayam petelur misalkan ya atau peternak ayam itu menurut saya hampir merata di seluruh Indonesia. Nah, kalau peternak bebek ini kan mungkin cukup dan bisa juga kita dorong untuk melakukan kebijakan di kota/kabupaten tertentu yang populasi peternak bebeknya cukup banyak. Sehingga serapan itu bisa terjadi dan maksimal," ujar Nurhadi di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026).
Berdasarkan hasil inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukannya ke beberapa dapur Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG), ia mengungkapkan bahwa penyerapan komoditas telur bebek khususnya telur asin sudah mulai berjalan di beberapa wilayah, salah satunya di Jawa Timur. Berdasarkan pengamatannya, bisnis ini masih sangat menjanjikan dan memberikan margin keuntungan yang sehat bagi para peternak lokal.
"Saya merasa kalau beberapa kami melakukan sidak ke dapur SPPG itu sudah ada. Mereka belinya di harga Rp2.500 Kalau biaya produksinya Rp1.875 sepertinya kok masih profitnya. Ada selisih benefit disitu. Itu di kawasan Jawa Timur sudah mulai ada, telur asin bebek. Kemudian di tempat kami di Blitar itu ada populasi 10.000 bebek. Prosentase dari bahan baku ini lebih banyak lokal. Saya belum tanya secara detail namanya apa aja. Mungkin bisa studi banding atau konsultasi dengan beliau," papar Nurhadi.
Menanggapi keluhan peternak terkait tingginya biaya operasional, khususnya pakan, legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur ini menawarkan solusi inovatif berupa pemanfaatan limbah sisa makanan dari Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) untuk budidaya maggot. Pasalnya, maggot memiliki kandungan nutrisi yang sangat baik dan dapat memotong biaya produksi secara signifikan melalui konsep ekonomi sirkular (pengolahan sampah organik).
"Maggot ini hasil penelitiannya kandungan proteinnya cukup tinggi 40-50 persen. Saya kira ini juga menjadi opsi atau alternatif pakan bebek dengan protein tinggi. Ada yang bekerja sama dengan peternak, asal sampahnya diambil itu mereka ganti menyerap hasil produksi ternak itu. Ini bisa jadi menjadi opsi atau pilihan untuk menekan biaya produksi atau biaya operasional ternak bebek ini," pungkasnya. (gal/um)
