//
Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief.|Foto : Dok/Andri
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief mengapresiasi capaian kinerja Kementerian UMKM dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dinilai menunjukkan perkembangan positif. Realisasi penyaluran KUR pada tahun 2025 diketahui mencapai 94,4 persen. Sementara pada Semester I tahun 2026, serapan anggaran telah mencapai 35,8 persen atau sekitar Rp105,8 triliun.
“Kami mengapresiasi capaian kinerja Kementerian tahun 2025, di mana realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat atau KUR mencapai 94,4 persen,” ujar Hendry dalam agenda Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri UMKM Maman Abdurrahman di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026).
Meski demikian, ia menyoroti masih adanya kendala di lapangan terkait pelaksanaan KUR, khususnya mengenai kedisiplinan bank penyalur terhadap aturan kredit tanpa agunan bagi pinjaman di bawah Rp100 juta. “Masih ada laporan yang kami terima di lapangan terkait pinjaman di bawah Rp100 juta yang tanpa agunan. Ini tentu perlu menjadi perhatian bersama dalam fungsi pengawasan dan kolaborasi dengan Kementerian UMKM,” tegasnya.
Selain itu, Hendry menilai program Sapa UMKM memiliki potensi besar dalam memperkuat basis data pelaku UMKM nasional. Ia berharap Komisi VII DPR RI dapat dilibatkan dalam implementasi program tersebut agar pelaksanaannya di daerah berjalan lebih efektif.
Apalagi, menurutnya, keberadaan data yang terintegrasi akan membantu proses evaluasi perkembangan pelaku UMKM, mulai dari usaha mikro hingga naik kelas menjadi usaha kecil dan menengah. Tak hanya itu, Hendry turut mendorong penguatan ekosistem kewirausahaan melalui program inkubator UMKM.
Ia juga menyampaikan bahwa di daerah pemilihannya telah tersedia gedung yang siap dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan UMKM tanpa perlu pembangunan infrastruktur baru. Terakhir, dirinya berharap Kementerian UMKM dapat segera merealisasikan program kolaborasi bersama pemerintah daerah dan pihak terkait guna mendukung pengembangan UMKM di wilayah tersebut.
“Kami berharap ada perhatian dari Kementerian UMKM agar program yang telah dibahas bersama dapat segera direalisasikan,” pungkasnya. (dik/um)
